Apa pun Agama Resminya, Orang Toraja Memegang Aluk Tadolo

Oleh: Petrik Matanasi - 1 Agustus 2018

Keluarga dan para tamu melakukan ritual ma'badong, tarian dengan membentuk lingkaran sambil melafalkan syair kadong berisi pesan keagungan untuk yang almarhum. tirto.id/Hafitz Maulana

Meski kerap dicap sekadar sistem kepercayaan atau animisme, Aluk Tadolo adalah agama asli orang Toraja.

Banyak yang menuding secara keliru bahwa orang Toraja tak punya agama sebelum Kristen dan Islam masuk ke Nusantara. Pada masa itu orang Toraja disebut hanya penganut animisme. Sulit bagi banyak orang menyamakan Aluk Tadolo, sistem kepercayaan atau agama masyarakat Toraja, sebagai agama.

Aluk Tadolo, seperti dicatat Theodorus Kobong dalam Injil dan Tongkonan: Inkarnasi, Kontekstualisasi, Transformasi (2008: 121) sebagai “agama para leluhur atau cara hidup atau aturan hidup para leluhur.” Kepercayaan ini, sayangnya, tak mendapat tempat sebagai agama dalam negara Republik Indonesia—yang di masa Orde Baru hanya mengakui "lima agama resmi" dan setelah reformasi bertambah satu agama resmi: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Aluk Todolo diakui sebagai aliran Hindu-Bali atau Hindu Dharma Aluk Tadolo, yang dikenal sebagai Hindu Alukta, meski jauh kaitan dengan dewa-dewa Hindu seperti Brahma, Siwa, atau Wisnu. Namun, Menurut Zakaria J. Ngelow dalam Seberkas Cahaya di Ufuk Timur: Pemikiran Teologi dari Makassar (2000), “ajaran Aluk Todolo sama dengan ajaran Hindu.”

Aluk Tadolo percaya bahwa Puang Matua adalah pencipta langit dan bumi, dan secara otomatis, Puang Matua sebagai pemiliknya. Tapi, setelah penciptaan, Puang Matua tidak berperan. Puang Matua di Toraja tak ubahnya seperti Gusti Allah dalam masyarakat Jawa yang terpengaruh Islam.

Seperti tertuang dalam Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bimas Hindu-Budha bernomor Dd/H/200-VII/69 tertanggal 15 November 1969, Aluk Tadolo digolongkan bagian dari Hindu. Menempel pada salah satu agama resmi tentu akan membuat penganut Aluk Tadolo tak kena cap ateis atau komunis. Tak memilih satu agama resmi memang bisa kena cap PKI di masa Orde Baru.

Setelah sebelumnya hanya diakui sebagai sistem kepercayaan animisme, para penganutnya kerap menyebut sebagai Alukta atau Aluk Kita atau "agama kita." Ajaran Aluk Tadolo memengaruhi awetnya ritual sohor orang Toraja yang dikenal sebagai rambu' solo. Kristenisasi membuat Alukta sekadar budaya. Nasib Alukta tak jauh beda dari kebanyakan agama lokal Indonesia, yang kalah dengan "agama-agama resmi negara".
Agama Kristen sudah menjadi agama paling besar di Tana Toraja. Menurut Kobong (2008), ada 75 persen Kristen, 15 persen Aluk Todolo, dan 10 persen Islam. Identitas asli Toraja, yang seharusnya berdasarkan Aluk Todolo, tidak dominan lagi. Meski begitu, Alukta tak bisa hilang begitu saja dalam kehidupan masyarakat Toraja yang semakin hari semakin modern. 

Kehadiran Alukta tak kalah pentingnya dengan adat yang berlaku di Toraja. Menurut Institut Theologia Gereja Toraja (1984), seperti dikutip Theodorus Kobong, “Aluk dan adat merupakan satu kesatuan, keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Harus ditekankan Aluk adalah sumber bagi adat.” Aluk dan adat begitu berpengaruh dalam hubungan antar-keluarga di tongkonon atau rumah adat Toraja.

Pimpinan adat disebut sebagai to parenge’. Dalam bahasa Toraja, to berarti orang dan renge’ berarti “mengambil suatu beban dengan tali melalui kepala." Adapun pemuka Aluk Tadolo disebut to minaa, yang dalam bahasa Toraja bisa diartikan “orang yang pandai mendoakan."

Pengaruh Kristen di Tana Toraja

Besarnya penganut agama Kristen itu tak lepas dari kerja keras Zending. Sejak awal, Zending membangun banyak sekolah. Masuknya agama Kristen ke Tana Toraja punya sejarah yang tidak selalu mulus. Antonie Aris van De Loosdrecht, salah satu pendeta Kristen yang awal masuk ke Tana Toraja, jadi korban di sana.

H.M. Ghozi Badrie dalam Aluk Todolo dan Tradisi Simpan Mayat di Tana Toraja (1997) menulis pendeta Antonie Aris tiba di Tana Toraja pada 1913 dan masa pengabdiannya hanya empat tahun. Pada 26 Juli 1917 atau tepat seabad silam, sang pendeta tewas ditombak oleh sekelompok orang yang tidak sepaham dengannya.

Pendidikan menjadi faktor penentu berkembangnya agama Kristen di Tana Toraja. “Permintaan masyarakat kepada zending untuk membuka sekolah sangat menggembirakan Ketika GZB (Gereformeerde Zendingsbond) memperingati 25 tahun pekerjaannya di tanah Toraja. Pada 1938, terdapat 731 sekolah,” tulis YA Sarira dalam Aluk Rambu Solo dan Persepsi Orang Kristen terhadap Rambu Solo (1996). 

Sekolah menjadi jalan Kristenisasi terbaik di Tana Toraja. Masyarakat Toraja, dibanding kebanyakan masyarakat etnis lain di Sulawesi Selatan, tergolong sadar soal pentingnya pendidikan modern.

"Sampai sekarang," tulis Kobong, "bagi orang Toraja, pendidikan sekolah merupakan sarana paling tepat untuk mencapai kemajuan.” Di Tana Toraja, sekolah yang terkenal termasuk Universitas Kristen Indonesia Toraja dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri. 
Tak heran jika di luar daerah seperti Kalimantan Timur atau Papua, banyak orang Toraja tergolong sukses secara finansial dan terpandang. 

Sebutlah Luther Kombong yang jadi politikus di Kalimantan Timur. Pria kelahiran Rantepao pada 1950 dan meninggal pada 2017 ini adalah seorang pengusaha. Upacara kematiannya baru diadakan pada 2018. Rambu solo untuknya tidak diadakan di Tana Toraja, melainkan di Samarinda dan disebut-sebut menjadi yang terbesar di luar Tana Toraja. Meski agama resmi Luther Kombong sebagai penganut Kristen, tetapi kepercayaan asli Toraja masih dipegangnya secara teguh, sebagai tradisi.

“Buat kami orang Toraja, kalau kami meninggal, kami harus selesaikan kami punya ritual,” kata Otto Mitting, seorang pemandu wisata sekaligus budayawan Toraja. 

Apa pun "agama resmi" yang sudah dianut orang Toraja, Aluk Tadolo tak bisa lepas. Orang Toraja beragama Islam saja menjalankan standar rambu solo sendiri, dengan memotong kerbau setelah 40 hari atau 100 hari kematian. Orang Toraja yang beragama Kristen tentu saja mengikuti standar rambu solo pada umumnya di Toraja.

Agama-agama resmi negara telah meminggirkan Aluk Tadolo, agama lokal orang Toraja, sekadar budaya

Reporter: Petrik Matanasi
Penulis: Petrik Matanasi
Editor: Fahri Salam

Sumber: Tirto.Id 

Read More

Menelisik Sejarah Masjid Saka Tunggal di Kebumen

Sabtu, 21 Juli 2018 - 05:43 WIB
Abdul Malik Mubarok

Masjid Saka Tunggal di Desa Pekuncen, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. FOTO/SINDOnews/ABDUL MALIK MUBAROK

Sejarah penyebaran Islam di Nusantara tak bisa dilepaskan dari keberadaan masjid-masjid kuno di sejumlah daerah di Indonesia. Salah satunya Masjid Saka Tunggal di Desa Pekuncen, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Sesuai namanya Saka Tunggal, masjid ini hanya ditopang oleh satu tiang (saka) saja. Saka tunggal sebagai penopang utama bangunan ini berbentuk segi empat dengan ukuran 30 x 30 cm. Ia menjulang ke atas sekitar 4 meter tingginya. Di ujung atas soko tersebut terdapat 4 buah kayu melintang sebagai penyangga utama bangunan masjid tersebut. Sementara di tengah-tengah soko terdapat 4 buah danyang atau skur untuk membantu menyangga kayu-kayu yang ada di atasnya.

Kayu yang digunakan sebagai saka merupakan kayu jati pilihan. Karena keunikannya tersebut, Masjid Soko Tunggal kerap menjadi bahan penelitian dan riset dari instansi dan universitas di Indonesia.


Menurut Imam Masjid Saka Tunggal Muhammad Ja'far, makna saka tunggal sebenarnya mengandung filosofi tersendiri. Saka tunggal melambangkan ke-Esaan Allah SWT sebagai Sang Pencipta tunggal alam semesta. Makna tunggal tersebut diejawantahkan dengan memaknai Masjid Saka Tunggal sebagai tempat untuk meyakini bahwa Allah SWT itu Tunggal atau Esa. Sedangkan dalam kaitannya dengan sejarah perjuangan, masjid itu juga sebagai simbol satu tekad untuk mengusir penjajah dari bumi Indonesia.

Banyak versi mengenai sejarah berdirinya Masjid Saka Tunggal ini. Menurut Muhammad Jafar, Masjid Soko Tunggal dibangun oleh Adipati Mangkuprojo sekitar 1719 Masehi. Dia merupakan keluarga Keraton Kartasura, Solo yang gigih melawan penjajah Belanda. Karena terdesak Adipati Mangkuprojo kemudian melarikan diri dan memilih bergerilya di daerah Pekuncen. Ia pun kemudian membuat pesanggrahan yang bersifat sementara.

Selain bergerilya, Adipati Mangkuprojo juga giat melakukan syiar agama Islam. Setelah pengikutnya banyak akhirnya Adipati Mangkuprojo mendirikan masjid Saka Tunggal ini. Awalnya atap masjid menggunakan daun bambu yang dianyam dan dindingnya menggunakan tabak bambu. Dalam perkembangannya atap daun bambu tersebut diganti dengan ijuk, tetapi dindingnya masih menggunakan tabak bambu. Kurang lebih seabad kemudian ijuk tersebut diganti dengan genteng. Tahun 1922 dinding bambu diganti dengan bangunan tembok. Dan pada Juli 2005 lalu direnovasi.

Masjid Saka Tunggal Pekuncen ini memiliki kaitan dengan keluarga Soemitro Djojohadikoesoemo, begawan ekonomi Indonesia yang juga ayah dari Prabowo Subianto. Menurut cerita, nenek moyang Soemitro adalah juru kunci (kuncen) makam Adipati Mangkuprojo yang terletak tak jauh dari Masjid Saka Tunggal. Itulah mengapa desa ini disebut Desa Pekuncen.

Karena ada ikatan tersebut, renovasi Masjid Saka Tunggal dilakukan oleh keluarga Soemitro Djojohadikoesoemo. Tidak mengherankan jika setiap bulan ruwah dalam penanggalan Islam, keluarga Sumitro Djoyohadikusumo pasti datang berziarah ke makam ini.

Sejak pertama kali didirikan, setidaknya sudah 10 kiai yang menjadi imam di masjid tersebut. Yaitu Kyai Maja, Kyai Langgeng Dipura, Kyai Madanom, Kyai Abdul Hamid, Kyai Moh Salim, Kyai Moh Ngasem, Kyai M Jafat, Kyai Moh Saeri, Kyai H Abu Jamhari dan sampai saat ini imam Masjid Saka Tunggal dipegang oleh M Jafar.(amm)

Sumber: SindoNews 

Read More

6 Film FFP 2018 digelar di Karangsambung

• FFP 2018 Gandeng Pokdarwis dan Karang Taruna

Ratusan penonton memadati tanah lapang pedukuhan Pesanggrahan malam itu, Senin (9/7); tak jauh dari pusat keramaian Karangsambung Kebumen. Sejak lepas isya’ hamparan terpal yang digelar panitia Festival Film Purbalingga (FFP) dipenuhi anak-anak yang tak sabar menunggu film diputar. Model layar tanjleb mengingatkan kenangan publik jaman dulu saat menonton bioskop layar lebar “misbar” di kapangan terbuka.

Putaran kedua dari 17 lokasi yang terpilih untuk tempat pemutaraan bioskop dengan sound-system menggelegar, tak hanya dipadati anak-anak. Kalangan muda hingga para orangtua serta penjual jajanan tak ketinggalan memanfaatkan keramaian ini untuk berjualan.

Pihak panitia festival yang terdiri dari Cinema Lover’s Community (CLC) Purbalingga, Sangkanparan (Cilacap) dan Komunitas Kedung (Kebumen) menggandeng Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Bukit Pentulu Indah serta Karang Taruna Desa Karangsambung dalam perhelatan malam itu.
Rupanya layar tanjleb memang jadi pilihan cara menyajikan tontotan film dalam festival tahunan yang kini telah memasuki tahun ke 12 ini.

“Mendekatkan film kepada penonton terutama penduduk di desa yang memiliki hak sama dengan warga perkotaan yang biasa dimudahkan untuk mengakses tontonan di gedung bioskop”, papar Bowo Leksono tentang media pilihan dalam penyajian karya sinema yang diputar. Ia menambahkan bahwa sajian film dalam festival tahunan ini akan dijaga konsistensinya dengan pilihan layar tanjleb sebagai model.

FILM PELAJAR: Anak-anak juga antusias menonton 3 film bikinan pelajar Kebumen di FFP 2018 [Foto: Komunitas Kedung]

Ada 6 Film 

Ada 6 film diputar di lokasi yang tak jauh dari pusat LIPI Karangsambung ini. Diantaranya ada 3 karya pelajar, masing-masing: “ Di Dasar Air” (Sutradara: Intan Karunia, SMK 1 Gombong), “Batu Badar Besi” (Sutradara: Alfa Khumairoh, SMK Karanggayam) dan “Tanah Tuan Tanah” (Sutradara: Hestika Sari, SMK Karanggayam).

Selain film karya para pelajar ini, ada juga film berjudul “Oleh-Oleh (Sutradara: M. Reza Fahriansyah), “Ji Dullah” (Sutradara: Alif Septian) dan “Sekala Niskala” (Sutradara: Kamila Andini). Film terakhir ini telah memperoleh award di berbagai festival bertaraf internasional. Dan baru saja film ini disertakan dalam Asean Film Festival 2018 yang juga menyabet penghargaan tingkat Asia. Pelibatan warga setempat dalam gelaran ini pun akan selalu diupayakan ada di setiap lokasi penyajian.

"Layar tancap ini juga menjadi peluang yang baik untuk mengingatkan kembali potensi geopark LIPI Karangsambung. Para pemuda tentu selalu terbuka terhadap berbagai acara yang ditawarkan dari pihak luar sejauh itu bertujuan positif. Apalagi bagi Karangsambung yang juga mempunyai obyek wisata PI (Pentulu Indah_Red)", ungkap Sutasor dalam sambutannya di sela pemutaran film.

Selaku Ketua Sub-Karangtaruna “Gatra Karsa” yang membawahi 6 dusun sekaligus penanggung jawab keamanan perhelatan, pihaknya sangat mengapresiasi upaya pengangkatan potensi sinema Indonesia; termasuk film karya para pelajar di daerahnya.

Salah satu pengurus pengurus pokdarwis Bukit Pentulu Indah, Supriyanto menambahkan bahwa meskipun Pentulu Indah sudah populer melalui berbagai liputan stasiun televisi, “Tetapi acara seperti ini tetap diperlukan untuk menggiatkan pemuda dan meramaikan lokasi di lingkup sekitaran area wisata yang ada di desa”.

Antusiasme penonton di dusun Pesanggrahan begitu tinggi hingga akhir pemutaran film utama, Sekala Niskala besutan sutradara Kamila Andini. Masih ada satu titik lokasi lagi yang akan disambangi Layar Tanjleb FFP 2018 yaitu Perum Jatisari kecamatan Kebumen kemudian berlanjut ke Banjarnegara. [put]

Read More

Festival Film Purbalingga Merambah Kebumen

Festival Film Purbalingga (FFP) sebagai satu-satunya festival film berskala nasional di provinsi Jawa Tengah yang konsisten dengan program kompetisi untuk pelajar se-Banyumas Raya kembali menyambangi Kebumen. 

Pada tahun 2018 yang merupakan gelaran ke-12, FFP berhasil menjaring 8 film dokumenter dan 5 film fiksi karya pelajar Kebumen dari puluhan film yang masuk mendaftar. Film-film tersebut akan diputar dengan format layar tancap ke 17 titik di kabupaten Purbalingga, Kebumen, Cilacap, Banyumas, dan Banjarnegara. Kabupaten Kebumen mendapat jatah 2 titik lokasi layar tancap yaitu di dusun Pesanggrahan, Karangsambung, Senin (9/07/2018) dan di Perum Jatisari Indah, Kebumen pada Selasa (10/07/2018). 

Pemutaran film dimulai pukul 19.30 hingga 22.00 di setiap titiknya. Tidak hanya memutarkan film pendek kompetisi pelajar se-Banyumas Raya dan karya sineas dari daerah lainnya, program Layar Tanjleb FFP tahun ini juga memutarkan film panjang yang telah diapresiasi di berbagai festival baik nasional maupun internasional besutan sutradara Kamila Andini berjudul Sekala Niskala.

“Proses pendaftaran dan pemilihan lokasi sudah berjalan sebulan sebelum pelaksanaan. Dari 8 titik lokasi yang mendaftarkan, terpilih 3 lokasi yang memenuhi syarat dimana ada panitia lokal yang siap kerjasama di lapangan, biasanya dari kelompok karang taruna desa setempat. Tapi akhirnya hanya 2 lokasi yang dipastikan siap”, demikian tutur Ridho Saputro.  

Diperoleh penjelasan dari fihak koordinator pelaksana FFP 2018, Puput Juang bahwa program "layar tanjleb" FFP dari tahun ke tahun bisa menjadi ajang melatih kecakapan sineas muda dan film-maker di kabupaten Kebumen dan daerah lainnya yang terkait dalam mengelola sebuah festival film berkualitas dan terbukti konsisten bertahan selama belasan tahun dimana banyak volunteer terlibat didalamnya. 

“Dari tahun ke tahun tentu kami ingin terjadi penambahan lokasi titik pemutaran layar tanjleb, tapi tentu itu juga perlu perhitungan matang karena festival ini kan berjalan selama sebulan penuh. Tidak hanya layar tancap yang dilakukan, tapi juga ada lokakarya dan pemutaran film di ruang-ruang yang lebih kecil seperti program Nonton Bersama Tetangga dan pemutaran di komplek pendopo kabupaten Purbalingga yang disertai diskusi bersama para pembuatnya”, tambah Puput Juang, dedongkot Komunitas Kedung. 

Cinema Lovers Community (CLC) Purbalingga sebagai komunitas yang menggagas festival ini berkomitmen untuk terus memajukan perkembangan film lokal terutama film pelajar se-Banyumas Raya. 

“Dulu awalnya kami mulai bergerak dengan menawarkan pemutaran film dan workshop produksi bagi pelajar, setelah lebih dari 10 tahun kami kewalahan karena permintaan semakin banyak hingga datang dari daerah di luar Purbalingga.  Munculnya komunitas-komunitas baru dengan semangat berbagi yang sama menjadi angin segar bagi proses panjang yang telah dilalui selama ini. Apalagi kompetisi film pelajar jelas membutuhkan peningkatan mutu dari segi kualitas, bukan hanya kuantitas”, tegas Bowo Leksono selaku Direktur Festival Film Purbalingga. 

Dimas Jayasrana mewakili Jaringan Kerja Film Banyumas Raya (JKFB) sebagai organisasi tempat bernaung komunitas film di Purbalingga, Kebumen, Cilacap, Banyumas, dan Banjarnegara menambahkan 

“FFP tidak dikerjakan sendiri oleh CLC Purbalingga, tetapi melibatkan komunitas lain; Sangkanparan (Cilacap) serta Komunitas Kedung (Kebumen). Ini sejalan dengan semangat kolektif dan berjejaring yang menjadi kultur dan telah terbangun sejak awal”. 

Layar tancap sebagai medium pemutaran film dengan cakupan penonton yang luas tentu ampuh meningkatkan jumlah penonton film Indonesia dan mengedukasi dengan pilihan film berkualitas yang disajikan, serta menumbuhkan geliat ekonomi masyarakat. Apalagi di berbagai daerah yang tidak mempunyai bioskop jaringan komersil, hal ini tentu mengobati kerinduan masyarakat untuk menonton film dengan format layar lebar dan audio yang menggelegar. [rid]

Read More

Benteng Van der Wijck dan Upaya Meredam Pemberontakan Diponegoro

Minggu, 8 Juli 2018 - 05:11 WIB
Abdul Malik Mubarok

Benteng Van der Wijck peninggalan Belanda di Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. FOTO/DOK.KORAN SINDO

ZAMAN pendudukan Belanda di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah tidak bisa dipisahkan dari Kecamatan Gombong. Wilayah yang terletak sekitar 20 kilometer seberat barat dari ibu kota Kebumen tersebut diyakini pernah dijadikan pusat kegiatan tentara penjajah dari negeri kincir air itu. Terbukti, di jalan Sapta Marga Gombong terdapat sebuah benteng peninggalan kolonial Belanda yang diberi nama Van der Wijck.

Berdasarkan cerita sejarah dari berbagai sumber, Benteng Van der Wijck dibangun pada awal abad 19 atau sekitar 1818 seiring meluasnya pemberontakan Pangeran Diponegoro di beberapa daerah. Pembangunan benteng ini adalah sebagai tempat pertahanan sekaligus perencanaan penyerangan di eks-Karisidenan Kedu Selatan.

Namun dalam versi lain, Benteng Van der Wijck dibangun pada 1844. Sebelum dibangun benteng, gedung ini awalnya merupakan kantor Kongsi Dagang VOC (Vereenigde Ootindische Compagnie). Lantaran kekuatan pasukan Pangeran Diponegoro yang berpusat di Bagelen Selatan (sekarang kota Kebumen) cukup besar, Belanda mendatangkan tentaranya ke Gombong. Mereka kemudian ditempatkan di kantor Kongsi Dagang VOC.

Karena dijadikan pertahanan militer dalam menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro di wilayah Bagelen Selatan, pada 1844 akhirnya Belanda mulai membangun sebuah benteng di kantor Kongsi Dagang VOC tersebut. Empat tahun kemudian benteng ini baru selesai dibangun.
  
Dibandingkan dengan peninggalan Belanda lainnya, Benteng Van der Wijck mempunyai keunikan tersendiri. Bangunannya dua lantai dan berbentuk segi delapan berwarna merah bata. Ketinggian gedung 10 meter. Tebal dindingnya mencapai 1,4 meter dan tebal lantai 1,1 meter. Total luasnya bangunannya sekitar 7.170 meter persegi.

Lantai satu Benteng Van der Wijck mempunyai 4 pintu gerbang. Di dalamnya mempunyai 16 ruangan berukuran 18 x 6,5 meter, serta 27 ruang kecil dengan 72 jendela dan 63 pintu. Sedangkan di lantai dua terdapat 70 pintu penghubung dan 84 jendela.

Ruangan di lantai satu merupakan barak-barak yang dijadikan tempat istirahat bagi para tentara Belanda. Selain itu juga digunakan untuk menyimpan bahan makanan dan amunisi persenjataan. Atap benteng juga dibuat dari bata merah, sangat kuat dan kokoh dibuat menyerupai bukit-bukit kecil digunakan sebagai tempat pertahanan sekaligus untuk mengintai lawan dari atas.

Setelah penjajah Belanda diusir dari bumi pertiwi dan Republik Indonesia mendapatkan kemerdekaannya, Benteng Van Der Wijck pernah difungsikan untuk tempat melatih tentara Indonesia bentukan Jepang yakni PETA sebagai pasukan tambahan menghadapi Sekutu. Di zaman itulah, seluruh tulisan Belanda yang ada di benteng dicat hitam. Kemudian dimanfaatkan untuk tentara Indonesia. Bahkan, semasa KNIL (Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger), penguasa Orde Baru, Soeharto, menjadi salah satu penghuni benteng itu.

Sejak tahun 1950 hingga tahun 1984, benteng itu digunakan untuk barak tentara. Tahun 1984 menjadi tempat tinggal anggota TNI Angkatan Darat sampai tahun 2000. Namun sejak 5 Oktober 2000, bangunan peninggalan Belanda ini dikelola oleh pihak swasta PT Indo Power Makmur Sejahtera, untuk dijadikan objek wisata sejarah. Di dalamnya dibangun beberapa sarana permainan anak-anak. Seperti perahu angsa, kincir putar dan berbagai macam permainan anak lainnya.

Tak ketinggalan juga sebuah patung dinosaurus raksasa ikut dibangun untuk meramaikan suasana dan lebih mengakrabkan dengan dunia anak-anak. Bahkan sebuah stasiun kereta api mini dibangun di bagian atas benteng tepat di atas gerbang utama, memungkinkan pengunjung untuk mengitari sisi atas benteng dengan menggunakan kereta mini.

Sumber* Wikipedia, kebumen2013.com, dan beritakebumen.info (amm)

Sumber: SindoNews 

Read More

"Sekolah Sastra" Umbu Landu Paranggi, Begini Gebrakannya yang Perlu Anda Tahu

Minggu, 10 Juni 2018 20:08

Oleh: Willem B Berybe

Mantan guru, peminat sastra

Ada dua peristiwa sastra yang terjadi pada bulan Mei 2018 dalam konteks sastra Indonesia dan sastra NTT.

Pertama, pemberian Anugerah Kebudayaan 2018 kepada Umbu Landu Paranggi oleh Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia pada tanggal 3 Mei 2018. Ia meraih kategori seniman modern (m.mediaindonesia.com).

Penghargaan ini menandakan sebuah bentuk legitimasi dunia seni budaya Indonesia dalam hal ini sastra terhadap sastrawan nasional Umbu Landu Paranggi.

Pria kelahiran Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini lebih lama menetap dan tinggal di luar NTT untuk menggeluti bidang tulis-menulis dan bersastra.

Kedua, sastrawan NTT, Vincentius Jeskiel Boekan, birokrat dan penulis novel tutup usia pada tanggal 16 Mei 2018. Begitu banyak kerabat dan masyarakat sastra NTT mengirim ungkapan turut berduka cita atas kepergian beliau melalui media.

Menurut pengamat sastra NTT dan dosen senior Universitas Flores Ende, Yohanes Sehandi, beliau telah menerbitkan tiga buah novel yaitu "Loe Betawi Aku Manggarai", "Membadai Pukuafu", dan "Cinta Terakhir" semuanya terbit tahun 2011.

Buletin Nurani yang terbit awal tahun 2000-an, setahu penulis, merupakan salah satu buah karya jurnalisme beliau dengan misi pewartaan untuk kalangan umat Katolik Kota Kupang khususnya Paroki Katedral Kristus Raja Kupang.

Teori Taine

Peristiwa pemberian anugerah budaya kepada Umbu Landu Paranggi tak lepas dari geliat pengarang-pengarang asal Nusa Tenggara Timur yang mampu berbicara dan berkontribusi untuk sastra Indonesia.

Beberapa nama seperti Gerson Poyk (Rote), Dami N Toda (Manggarai), Virga Belan (Rote), Umbu Landu Paranggi (Sumba), Julius R. Sijaranamual (Sumba), Fanny Poyk (Rote) dapat dikatakan telah menjadi referensi para pekerja seni sastra di negeri ini.

Bahkan karya-karya Gerson Poyk telah dipilih untuk kajian (studi) ilmiah sastra oleh lembaga perguruan tinggi asing seperti di Jerman dan Australia.

Ada lima aspek yang dipakai untuk menilai para kandidat penerima anugerah kebudayaan 2018 yaitu komitmen, konsistensi, produktivitas, orisinalitas, dan signifikansi.

Hasil akhir memunculkan tiga orang pemenang dengan kategori seniman tradisi atas nama Iman Rahman Anggawiria Kusumah, seniman modern untuk Umbu Landu Paranggi, dan pembina seni diberikan kepada Eddie Marzuki Nalapraya.

Kalangan pemerhati dan pengamat sastra dan masyarakat awam di NTT sepantasnya mengacungkan jempol untuk Umbu. Panca pilar sebagai elemen eksistensi tumbuhnya sebuah karya besar sastra sejatinya berorientasi pada pilar-pilar tersebut.

Pertanyaan menggelitik mengusik rasa ingin tahu. Mengapa dan bagaimana orang-orang NTT ini dan lain-lain mampu menembus ruang pergumulan dan pergaulan sastra Indonesia (nasional)?

Andai saja mereka tetap berkutat dan "meringkuk" dalam periuk bumi Nusa Tenggara Timur kecil (kosong) kemungkinan bisa mencapai titik puncak seperti sekarang.

Sebaliknya, tanpa faktor ke-nusatenggaratimur-an, mustahilkah mereka mampu menggapainya? Tesis ini setidaknya menggugat maraknya wacana dan studi sastra NTT dan beredarnya karya sastra putra-putri NTT berupa puisi, cerpen, novel, parodi, sajak.

Buku "Sastra Indonesia di NTT dalam Kritik dan Esai" (2017) oleh Yohannes Sehandi adalah cerminan yang kuat bahwa sastra ada di Nusa Tenggara Timur. Dan, sastra itulah (sastra etnik) yang menjadi bagian penting dari sastra nasional (Indonesia).

Hippolyte Taine (1828-1893), seorang pemikir, kritikus, sejarawan, penganut aliran positivisme asal Prancis mengatakan ada tiga faktor utama yang mendorong munculnya sebuah karya seni yaitu ras, milieu, dan momen (waktu).

Teori ini amat penting yang memberi efek terhadap seluk beluk kehidupan dan pertumbuhan sastra yang bersifat universal.

Ras (race), kata Taine, faktor kualitas daya pikir (nalar) dan karakter seseorang yang bersifat inherited (diturunkan sejak lahir); milieu (circumstance) adalah lingkungan yang membentuk, memodifikasi ras tadi; sedangkan momen (momentum), waktu, adalah momentum tradisi-tradisi budaya masa lampau dan sekarang `momentum of past and present cultural traditions.

The literature of a culture will show the most sensitive and unguarded displays of motive and the psychology of a people' (Encyclopaedia Britanica).

Jadi, sastra dalam bingkai budaya merupakan tampilan motivasi dan psikologi seseorang yang paling sensitif dan bebas pengekangan. Teori Taine ini, dalam pandangan penulis, mengena pada sastrawan asal NTT tersebut di atas yang, suka atau tidak suka, harus keluar dari kampung NTT. 

"Yogyakarta menempa Umbu Landu Paranggi menjadi penyair" tulis Korrie Layun Rampan, sastrawan Indonesia kelahiran Samarinda, Kalimantan, dalam Majalah sastra Horison edisi XXXXI,2006, No. T3.3.

Presiden Malioboro

Di Yogya, Umbu, biasa disapa demikian, mendirikan grup "sekolah sastra". PSK (Persada Studi Klub) namanya. Beranggotakan 1.555 orang dan ia sendiri pembinanya.

Bergabung antara lain sastrawan-sastrawan yang kemudian terkenal seperti Ragil Suwarno Pragolapati, Linus Suryadi AG, Emha Ainun Nadjib, Agus Dermawan T, Korrie Layun Rampan, Yudhistira ANM Massardi, dan lain lain. Sejak dekade 1960-an hingga 80-an, Yogya mirip sebuah kota sastra yang unik.

Titik kegiatan di Jalan Malioboro. Trotoar disulap jadi panggung terbuka untuk baca puisi. Di sana setiap anggota bebas memberi komentar. Memuji ataupun menghakimi. Jadi sebuah arena belajar untuk berkemampuan berdiskusi.

Diberi ruang dan waktu untuk menyerang tetapi juga mempertahankan ide. Tujuan akhir supaya terjadi persaingan kreativitas dan dari situlah karya-karya sastra (puisi/sajak) yang bermutu tersaring untuk ditampilkan dalam mingguan Pelopor Yogya asuhan Umbu.

Sebuah "sekolah sastra" yang praktis, efektif dan produktif. Dari aktivitas di kawasan Malioboro Yogya inilah, kelompok PSK kemudian memberi gelar kepada Umbu dengan "Presiden Malioboro" (ibid; Kakilangit, 117 .10).

Jika banyak sastrawan besar Indonesia terlahir dan berproses jadi penyair terkenal dari rahim Yogya misalnya Rendra, Umar Kayam, Sapardi Djoko Damono, Danarto, Motinggo Busye, dan lain lain yang lebih suka berhijrah ke Jakarta, tidak demikian halnya dengan Umbu yang lebih memilih Denpasar.

Sebuah keputusan dengan dasar pertimbangan milieu (lingkungan) yang sangat ideal dan tepat. Karenanya, dia bersaksi dalam puisinya yang berjudul Ni Reneng (bait kedua), "....di sini, di pusaran jantung Bali/ ibu, biar bersimpuh rohku/pada kedua tapak tanganmu/... (ibid; Kakilangit, 117 .3).

Simbolisasi diksi "ibu" untuk sebuah Denpasar (Bali) menunjukkan keseluruhan pribadi dan kehidupan Umbu yang telah membumi di ibu pertiwi, pulau dewata. Di pulau "sejuta pura" ini, tak henti-hentinya Umbu menjadi guru "sekolah sastra".

Nama-nama sastrawan seperti Raudal Tanjung Banua, Oka Rusmini, Putu Fajar Arcana, Tan Lioe Ie dan lain-lain lahir dari kerja keras seorang Umbu. Sejak tahun 2013, ia menghidupkan sebuah komunitas sastra di Denpasar, Bali dengan nama Komunitas Jatijagat Kampung Puisi.

Keteladanan di bidang seni dan budaya telah melekat pada pribadi Umbu sebagai "guru sastra". Kegigihan dalam bersaing dengan sastrawan-sastrawan besar Indonesia terbukti.

Sajak-sajaknya masuk rubrik remaja majalah Mimbar Indonesia asuhan Sudjatmoko, Rosihan Anwar, Rivai Apin, H.B. Jassin (1962). Selain itu, sajak-sajak Umbu sering muncul di sejumlah media sastra budaya dan surat kabar seperti Basis, Pusara, Kompas, Sinar Harapan, Mimbar/Tribun dan lain-lain (ibid; Kakilangit, 117 .14).

Umbu sebagai sastrawan yang berhasil justru ketika berada di luar NTT. Akankah generasi muda NTT seperti penyair Mario Lawi yang puisi-puisinya lolos dalam kategori Kompas, Tempo, Sinar Harapan menelusuri jejak Umbu dan kawan-kawan? Mengapa tidak! 

Editor: Putra

Sumber: TribunNews Kupang 

Read More

Kemendikbud Segera Revitalisasi Rumah Pramoedya Ananta Toer

May 19, 2018 | 12:23 PM

Kunjungan tim dari Ditjen Kebudayaan Kemendikbud di rumah Pramoedya Ananta Toer guna melakukan survey dan merencanakan revitalisasi, Kamis lalu (17/5/2018). (foto: dok-ib)

Cita-cita Pemkab Blora untuk menjadikan rumah masa kecil sastrawan dunia Pramoedya Ananta Toer (Pram) sebagai daya tarik wisata sastra mendapatkan dukungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Setelah bulan lalu Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar) melakukan kerja bakti penataan lingkungan dan mengadakan sarasehan Blora Menuju Kota Sastra di halaman rumah Pram. Kini giliran Direktorat Kebudayaan Kemendikbud, yang mendatangi rumah sederhana di Jl.Sumbawa nomor 40 Kelurahan Jetis, Kecamatan Blora itu.

Tepatnya Kamis lalu (17/5/2018), tim dari Ditjen Kebudayaan Kemendikbud melakukan kunjungan ke rumah Pram didampingi Kepala Dinporabudpar Blora, Drs. Kunto Aji dan Kepala Bidang Kebudayaan Wahyu Tri Mulyani, AP untuk berdialog, survey dan merencanakan revitalisasi rumah masa kecil Pram.

“Kemarin yang datang Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dari Ditjen Kebudayaan, Kemendikbud, Pak Dr. Harry Widianto dan beberapa tim pendamping. Beliau dan rombongan merencanakan perbaikan atau revitalisasi rumah Pram agar bisa dijadikan daya tarik wisata sastra,” ucap Drs. Kunto Aji, kemarin.

Dalam survey yang dilaksanakan selama tiga hari sejak Kamis (17/5/2018) itu, menurut Kunto Aji, sudah dilakukan pengukuran di beberapa titik kawasan rumah masa kecil Pram.

“Hanya saja, bagaimana bentuk perencanaannya, kami belum tahu. Sebab itu dilakukan oleh tim pusat. Yang jelas revitalisasi rumah masa kecil Pram dimulai bulan Agustus 2018,” ujarnya.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Blora, pihaknya mengucapkan terimakasih kepada tim dari Ditjen Kebudayaan Kemendikbud yang telah memberi perhatian dan menindaklanjuti revitalisasi rumah masa kecil Pram yang kini ditempati adik kandungnya, Soesilo Toer.

“Tentu saja kami mengucapkan terimakasih. Harapannya, setelah direvitalisasi, akan menjadi daya tarik bagi warga masyarakat Kabupaten Blora, Indonasia bahkan manca negara yang ingin mengetahui serta ingin nostalagia dengan karya sastra dan rumah masa kecil Pram,” tandasnya.

Masih menurut Kepala Dinporabudpar Blora Kunto Aji, direncanakan pula mengembangkan perpustakaan dan informasi tentang karya dan biografi Pramoedya.

Kepala Bidang Kebudayaan Dinporabudpar Wahyu Tri Mulyani, AP menambahkan kedatangan Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman ke rumah masa kecil Pram juga didampingi Kepala BPCB Jawa Tengah, perwakilan lembaga terkait dari Provinsi Jawa Tengah, staf khusus dari Ditjen Kebudayaan Kemendikbud, tim dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Blora, dan tokoh budaya Blora.

“Sempat diusulkan pembangunan joglo untuk kegiatan temu sastra dan olah karya sastra. Sebab anak-anak di Blora sudah ada yang punya bakat menjadi sastrawan, ” ujarnya.

Rumah masa kecil Pram, kata dia, belum ditetapkan menjadi cagar budaya dan sedang dilakukan pendataan hingga pengkajian. Meski demikian, dalam revitalisasi nanti diusulkan agar bagian dan bentuk asli tidak dipugar. 

Sumber: InfoBlora 

Read More

Meneropong “Sang Bintang” dari Dataran Tiga Pengadegan [2]

SANG BINTANG: Kesima “sang bintang” Dewi Aminah yang jadi magnet penonton pementasannya [Foto: Ridho Kedung]

Entah apa yang diraih penonton seusai menyimak pertunjukan teater monolog ini. Keterhenyakannya sepanjang 31’06” durasi pementasan malam itu tak menggeser fokusnya. Nyata bahwa kesima “Sang Bintang” sukses menyita perhatian ke dalam lansekap panggung yang ditata dengan kesan semi dekoratif biasa. Namun siraman lighting mendukungnya menjadi komposisi yang cukup sarat dengan pesan situasi, meski tak semua properti menjadi bagian kekuatan dalam membangun dan menyatukan narasinya.  

Sementara Dewi Aminah mampu melampaui narasi verbal “Sang Bintang” dan mereaktualisasi ekspresi naratifnya, dari sisi panggung mengalirkan suara musik yang menutupi celah-celah agar ekspektasi pentasnya bisa terjaga. Talenta Dewi Aminah memang berhasil mengatasi kendala narasi tekstual yang panjang dan mengular. Namun pada saat yang sama dan di fase berikutnya; ia tak cukup padat membangun diksi-diksi di sepanjang durasi lakon monolognya. Sesuatu yang akan membedakan sebuah teater monolog dan menjauhkannya dari jebakan story-telling biasa.

AKTING: Sedikit properti yang bisa dimanfaatkan talent guna lebih menghidupkan panggungnya, menjadi catatan dalam proses elaborasi keaktoran selanjutnya [Foto: Ridho Kedung]

   

Itu sebabnya kenapa ada terminologi “dataran tiga pengadegan” dalam pementasan monolog “Sang Bintang” di panggung (9/5/18) malam itu.

Tentu saja, ini hanya lah sebuah catatan belaka; tanpa tendensi kritis. Satu-satunya tendensi yang mesti dibangun adalah meminimalisir celah-celah agar bangunan cerita tidak menjadi datar-datar saja. Meksi dalam konteks ini, komposisi musik dan pencahayaan dapat menolong; namun secara esensial ia menjadi bagian utuh dari kekuatan sang talent.  

Bagaimana mematangkan talenta, selain bukan perkara instan; barangkali ini masuk dalam wilayah rejim penyutradaraan. Tetapi saya ingin mengembalikan simpulan ini dengan mendekati latar proses ketimbang paparan ceritera pentasnya. Dengan begitu, jagad teater akan menempati realitas estetik yang dapat dijadikan wahana pembelajaran bersama.

Menyorot Dewi “Sang Bintang” Aminah malam itu, nampak telah memiliki bekal dasar kuat, terlebih jika mengingat ia adalah talent pemula. Mulutnya bertenaga, daya imagineirnya tak rendah; demikian pula nalar estetiknya. Tentu, dasar-dasar ini tak lepas dari proses bagaimana ia dipersiapkan Sangkanparan untuk itu...  [ap]

APRESIAN: Sejumlah penonton mengapresiasi pementasan monolog "Sang Bintang" (9/5) dalam sesi dialog yang digelar pasca pementasannya [Foto: Ridho Kedung] 

Read More

Meneropong “Sang Bintang” dari Dataran Tiga Pengadegan [1]

- Catatan Pentas Monolog “Sang Bintang” Dewi Aminah

Sebagai sebuah ekspresi dan peristiwa seni, pementasan teater monolog “Sang Bintang” yang diusung komunitas pembelajar Sangkanparan dari Cilacap ke Kebumen (9/5) malam itu; menjadi momentum yang berbeda dari pentas di ruang publik biasanya. Aula Ronggowarsito di lingkungan kampus STIE Putra Bangsa menjadi saksi, saat lebih dari 150 penonton menyimak pentasnya. Jumlah audiens yang selain besar secara kuantitas, juga menjadi catatan tersendiri karena memang kegembiraan apresian umum seperti ini jarang terjadi.

Tak berlebihan untuk mengatakan bahwa pementasan monolog “Sang Bintang” malam itu terbilang sukses. Kesungguhan Dewi Aminah dalam mengeksplorasi bakat keaktorannya menghasilkan kesima kuat yang secara umum mampu membikin ratusan penonton tak beranjak pergi dari duduknya; hingga usai pertunjukan. Tentu, dalam konteks pertunjukan seutuhnya, anasir pendukung lain hasil kerja-kerja dalam proses yang membentuknya demikian; tak bisa dimenafikkan.

Catatan kecil ini tak dimaksudkan untuk menilai aspek-aspek teknis dari tetek-bengek disiplin dramaturgi yang jembar medan aktualisasinya. Saya membuatnya semata karena mengimani bahwa proses berkesenian itu sungguh suatu kenikmatan religius. Kedalaman yang hanya bisa diukur secara sense of arts dan bukan dengan melulu kerangka sains teoritik.

Selain secara faktual “Sang Bintang” memang mengharu penonton malam itu, sesungguhnya, proses simultan komunikasi kreatifnya masih terjadi, meski pentasnya sendiri telah usai.

Itulah takdir lakon “Sang Bintang” nya Whani Darmawan setelah pada 2016 ia selesai menulis dan merangkumnya Sampai Depan Pintu.    

SANG BINTANG: Keaktoran Dewi Aminah saat memainkan monolog "Sang Bintang" menjadi magnet ratusan penontonnya di aula Ronggowarsito kompleks kampus STIE Putra Bangsa Kebumen (9/5) - Foto: Ridho Kedung

Re-interpretasi teks dan konteksnya

Bagaimana talenta Dewi Aminah mengaktualisasikan kembali narasi cerita melampaui teks-teks verbal penulis lakonnya, dengan asistensi Nyak Dewi Kusumawati sebagai sutradara yang membantu membidaninya. Adalah sebuah perjalanan “Sang Bintang” yang secara tekstual telah ditakdirkan.

Secara tekstual memang lakon yang ditulis Whani Darmawan ini memuat manifestasi keinginan sebagai sebuah fenomena; akan tetapi yang tak berdiri sendiri secara konteks. Dia -manifestasi keinginan- itu tentu tak bersifat instan, melainkan dikonstruksi oleh hubungan-hubungan dialektis dalam hidup dengan tradisi -sistemik- tertentu yang membentuknya menjadi dan menemui realisme kekinian.  

Manakala perwujudan “Sang Bintang” ini hendak dibumikan (baca: dipanggungkan), maka muatan konteksnya mesti ikut dihadirkan secara jelas. Jelas di sini bermakna bukan sekedar mengganti seting pentas yang terbagi dalam tiga fase pengadegan, melainkan lebih pada tendensi karakter dan bangunan situasi pada setiap bagian narasinya, yang secara wutuh diaktualisasikan melalui kerja visual pentas monolognya.  

Transformasi teks-teks ke dalam pentas monolog memang mensyaratkan interpretasi dasar yang kuat dari sang talent. Nampak betapa tak ringannya misi milenial keaktoran “Sang Bintang” ini dalam mengusung konten dengan muatan visioner yang melihat lompatan ke depan, agar sampai ke dalam ruang kosmik penontonnya hari ini... [arp]

Read More

Komnas HAM Catat 4 Kondisi Darurat Pendidikan

Penulis: Thomas Harming Suwarta - 01 May 2018, 17:53 WIB

MI/Susanto

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia memberikan catatan khusus tentang peringatan hari Pendidikan Nasional yang jatuh setiap 2 Mei. Komnas HAM mencatat setidaknya terdapat 4 kondisi darurat pendidikan di Indonesia saat ini.

"Komnas HAM mencatat ada 4 kondisi darurat pendidikan Indonesia yaitu darurat karena banyak kasus pelanggaran HAM; darurat karena ranking pendidikan Indonesia yang buruk; darurat karena banyak kasus korupsi terhadap anggaran pendidikan; dan darurat karena sistem pendidikan yang belum berjalan dengan baik,” kata Koordinator Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM RI Beka Ulung Hapsara dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Selasa (1/5). 

Dia menjelaskan, pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla memiliki sembilan agenda prioritas yang disebut dengan istilah nawa cita.

Pada nawa cita nomor delapan tertulis “Melakukan revolusi karakter bangsa”, Perubahan karakter bangsa salah satunya ditempuh melalui jalur pendidikan. 

"Namun itu sebenarnya yang masih menjadi persoalan kita saat ini," ungkap Ulung. 

Empat catatan darurat tersebut kata dia adalah pelanggaran HAM, rangking pendidikan, korupsi, dan sistem pendidikan.

Untuk konteks pelanggaran HAM kata dia terlihat dalam beragam tindakan pelanggaran HAM di sekolah dan perguruan tinggi dari tahun ke tahun yang terus meningkat jumlahnya termasuk bentuk pelanggarannya, pelaku, korban dan modus operandinya.

Ia menjelaskan, Badan PBB untuk Anak (Unicef) menyebutkan, 1 dari 3 anak perempuan dan 1 dari 4 anak laki-laki di Indonesia mengalami kekerasan. 

"Data ini menunjukkan kekerasan di Indonesia lebih sering dialami anak perempuan,"jelasnya.

Hasil riset Plan International dan International Center for Research on Women (ICRW) pada Maret 2015 menyatakan kata dia, mencatat bajwa 84% anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Angka tersebut lebih tinggi dari tren di kawasan Asia yakni 70%.

Menurut data Komnas HAM, kasus dugaan pelanggaran HAM terkait isu pendidikan cenderung meningkat. Pada 2017 ada 19 kasus, sedangkan 2018 sampai April 2018 sudah ada 11 kasus. Hak-hak yang dilanggar, antara lain hak atas pendidikan, hak memperoleh keadilan, hak mengembangkan diri, hak atas kesejahteraan, dan hak atas hidup.

Tempat kejadiannya ada di Sumatra, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua, Bali dan Nusa Tenggara.

Selain itu persoalan ranking pendidikan Indonesia, menurut Programme for Internasional Student Assessment (PISA) pada 2015, indonesia berada pada posisi 64 dari 72 negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Di ASEAN, ranking pendidikan Indonesia nomor 5 di bawah Singapura, Brunei Darusssalam, Malaysia dan Thailand.

“Harusnya ranking pendidikan Indonesia bisa sejajar dengan negara-negara maju karena anggaran pendidikannya besar mencapai 20% dari APBN atau lebih dari Rp 400 triliun,” ucapnya.

Angka partisipasi pendidikan (APS) di Indonesia juga masih terjadi ketimpangan besar antara pendidikan dasar-menengah dengan pendidikan tinggi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017 APS di pendidikan formal, sebagai berikut: APS Sekolah Dasar (7-12 tahun) mencapai 99,08%; APS Sekolah Menengah Pertama (13-15 tahun) sebanyak 94,98%; APS Sekolah Menengah Atas (16-18 tahun) ada 71,20%; APS Perguruan Tinggi (19-24 tahun) hanya 24,67%. 

“Pendidikan yang berkualitas, inklusif, adil, setara dan merata merupakan amanat yang tercantum di Sustainable Development Goals (SDGs). Pemerintah harus bisa memenuhi amanat tersebut,” ucap Beka Ulung Hapsara Komisioner Komnas HAM.

Darurat Pendidikan yang lain kata Ulung adalah persoalan korupsi.

Bidang pendidikan kata dia masih dan terus terjangkiti tikus-tikus koruptor. Anggaran untuk pendidikan pada 2016 mencapai Rp 424,7 triliun.

"Tetapi ternyata menurut catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada rentang waktu 2005 – 2016 terdapat 425 kasus korupsi terkait anggaran pendidikan dengan negara Rp 1,3 triliun dan nilai suap Rp 55 miliar," kata Ulung.

Persoalan lain lagi adalah sistem pendidikan Indonesia belum berjalan optimal karena kualitas guru yang rendah, suasana pembelajaran di sekolah yang tidak kondusif, dan kurikulum pendidikan yang membebani murid dan belum mengakomodir keragaman budaya yang ada di masyarakat.

Situasi yang dihadapi misalnya Sekolah dan perguruan tinggi belum inklusif karena diskriminasi masih terjadi terhadap penyandang disabilitas dan belum mampu menyediakan fasilitas sesuai kebutuhan penyandang disabilitas. Bukan hanya itu, masih terus terjadi kasus plagiatisme untuk meraih gelar sarjana (S1), master (S2), dan doktor (S3).(X-10)

Sumber: M.MediaIndonesia 

Read More

Saat “Jago Tengsiang” SRMB diusung ke Festival TBRS

28 April 2018

TBRS: Pementasan repertoar "Jago Tengsiang" produksi SRMB Kebumen pada Festival Pertunjukan Rakyat (28/4) di TBRS Semarang [Foto: K-04]

Semarang - Putaran akhir Festival Pertunjukan Rakyat 2018 yang difasilitasi Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-Mitra) Jawa Tengah sukses digelar di Taman Budaya Raden Saleh (TBRS) Semarang, Sabtu (28/4). Sebanyak 6 delegasi daerah yakni dari Semarang, Magelang, Purworejo, Kebumen, Purbalingga dan Wonosobo; sebagai peserta festival usai menyajikan pertunjukannya di hadapan ratusan penonton yang memadati gedung.

Nuansa tradisional sebagai ciri masing-masing daerah mewarnai konten pertunjukan, meskipun beberapa terkesan lebih banyak mengusung pesan-pesan promosi pemerintah sebagai warna cukup “dominan” dalam komposisi misi pertunjukannya. Beban “moral” titipan seperti ini, pada batas ekspresi tertentu, serasa menyisakan celah kosong dengan penonton sebuah festival rakyat yang menempatkan penonton pada obyek yang pasif.

PENONTON TBRS: Penonton festival di Taman Budaya Raden Saleh (TBRS) Semarang, berbaur dengan peserta festival yang menunggu gilitan tampil [Foto: K-04]

Alih-alih menciptakan komunikasi yang intens atas pertunjukan, beberapa penonton dalam kuantitas cukup signifikan malah lebih memilih buat menyimak layar gadget yang dibawanya, ketimbang berfokus pada panggung meskipun pertunjukan tengah dan terus berjalan. Audiens seakan berkilah dari suapan pesan-pesan profan, sebuah situasi yang rasanya malah jadi menjauhkan panggung dari eksplora problem-problem keseharian rakyat yang makin kompleks.  

“Pertunjukan yang awalnya asik, tiba-tiba berubah karakternya”, komentar jengah Indriotomo dari barisan penonton festival pertunjukan rakyat pagi hingga siang itu.   

Dilihatnya antara panggung dan penonton sebagai dua dunia yang berdiri sendiri-sendiri, meski pada mulanya telah terbangun suasana yang mulai menautkan keduanya; situasi bagi terbangunnya interpretasi kreatif. Pada acara yang sekaligus menjadi ajang deklarasi anti-hoax itu, menjadikan indepensi sebuah festival pertunjukan rakyat jadi berkurang kekuatannya.

Drama “Jago Tengsiang” dan Aplaus itu

Restorasi kecil atas lakon “Jago Tengsiang” yang sebelumnya dipentaskan di Kebumen (13/4), sedikit memecahkan celah berjarak itu. Repertoar yang diusung SRMB memang mendapatkan apllaus penontonnya di TBRS Semarang. Tetapi bukan melulu itu ukurannya, jika mau berfikir seputar estetika bertutur melalui panggung pertunjukan.

Lakon ini memang bertutur soal skeptisme publik atas pemilu yang jadi bingkai tema pihak penyelenggara. Gagasan yang terumuskan dalam jargon gelaran Pemilu Becik tur Nyenengake (Pemilu yang baik dan menyenangkan_Red) itu, telah mengalami “daur ulang” pemikiran dari sisi yang lain. Dari kacamata publik pemilih, pendekatan perspektifnya berbeda.

Intervensi kalangan tertentu dalam tradisi “pesta demokrasi” yang boleh jadi menyenangkan itu, dipersonifikasikan melalui peran politik korporasi pada awal narasi dramatiknya. Dalam konteks gelaran pemilu, dimana ada penyimpangan dan bahkan kejahatan moral-etika berdemokrasi, selalu hanya bermuara dan menghasilkan rejime oligarki baru yang secara substansi tak berbeda dengan hasil-hasil politik elektoral formal sebelumnya.

Meskipun SRMB sulit lepas dari kewajiban moral yang mesti dipikul atas pesanan pihak resmi, sebagaimana 6 peserta festival lain menyuarakan; namun memang terasa bahwa “Jago Tengsiang” tak bertutur dengan gaya menggurui penontonnya... [ap]     

Read More

Perempuan Perkasa dari Jawa

Catatan: Rukardi Achmadi | 21 April 2018 

Ilustrasi: Jimmy ONG, "Nyi Ageng Serang at Goa Selarong".

Jauh sebelum kemunculan RA Kartini di panggung sejarah Indonesia, perempuan Jawa sesungguhnya telah memainkan peran yang cukup bermakna. Mereka memiliki kesempatan bertindak dan mengambil inisiatif pribadi yang melampaui pencapaian kaumnya pada era kemudian, yakni akhir abad ke-19. Selain menjadi penjaga nilai-nilai tradisional dan agama, perempuan masa itu bahkan telah memasuki dunia yang menjadi dominasi laki-laki seperti bisnis, politik, bahkan kemiliteran.

Tak perlu jauh-jauh mencari rujukan ke era Ratu Shima atau Suhita, sejarawan Inggris Peter Carey dan Guru Besar Sejarah dari Humboldt University Vincent Houben menunjukkan keberadaan mereka yang hidup hanya pada rentang masa dua abad sebelum kelahiran Kartini. Dalam Perempuan-Perempuan Perkasa di Jawa Abad XVIII-XIX, Carey dan Houben menghadirkan sosok-sosok luar biasa yang mereka temui saat meneliti Perang Jawa (1825-1830). Ada para perempuan prajurit yang menjadi pengawal khusus raja, perempuan bangsawan yang melakukan perlawanan fisik terhadap kolonialisme, pengusaha ulet, hingga mereka yang berhasil memperjuangkan hak pribadinya dalam ranah domestik.

Perempuan prajurit pengawal raja antara lain terdapat di Surakarta dan Yogyakarta. Joseph Donatien Boutet, seorang penyewa tanah kesultanan dari Prancis yang mengunjungi Surakarta pada masa Pakubuwono V (1820-1823) mengungkapkan kekagumannya terhadap para "Srikandi pengawal" yang ia lihat. Empat puluhan perempuan prajurit itu duduk berbaris di bawah takhta sang raja dengan masing-masing membawa senjata lengkap, sebilah keris, pedang, dan sepucuk bedil.

Perempuan prajurit Jawa bukan sekadar pagar ayu, tapi benar-benar prajurit terlatih. Gubernur Pantai Timur Laut Jawa Jan Greeve yang mengunjungi Surakarta pada 31 Juli 1788 bersaksi bahwa para prajurit estri itu menyambut dirinya di loji Belanda dan Dalem Mangkunegaran dengan tembakan salvo yang teratur dan tepat. Kecakapan mereka juga terkonfirmasi dalam peristiwa penyerbuan tentara Inggris ke keraton Yogyakarta pada 20 Juni 1812. Seorang letnan Skotlandia dari pasukan resimen infanteri Inggris, Hector Maclean, tertikam oleh seorang putri keraton yang hendak ia culik sebagai pampasan perang.

Perempuan bangsawan yang melakukan perlawanan fisik terhadap kolonialisme Belanda diwakili oleh Raden Ayu Yudokusumo dan Nyai Ageng Serang. Keduanya terlibat aktif membantu Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. Raden Ayu Yudokusumo yang merupakan putri sultan pertama merupakan satu dari beberapa panglima kavaleri senior Diponegoro di wilayah mancanegara timur. Ia kemudian bergabung dengan Tumenggung Sosrodilogo dalam perlawanan terhadap Belanda di pesisir utara antara 28 November 1827 - 9 Maret 1828.

Sedangkan Nyai Ageng Serang ikut angkat senjata, membantu putranya, Pangeran Serang II yang memimpin 500 prajurit di kawasan Serang-Demak pada bulan-bulan pertama Perang Jawa. Perempuan yang lahir di Desa Serang, daerah di antara Surakarta dan Purwodadi, pada sekitar tahun 1762 itu diyakini masih keturunan Sunan Kalijaga. Ia yang gemar bertapa di gua-gua sunyi di Pantai Selatan Jawa memiliki pengaruh besar di tanah kelahirannya. Atas jasanya dalam perjuangan melawan Belanda, pada masa kemudian Nyai Ageng Serang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

Adapun perempuan pebisnis pada abad ke-18 hingga ke-19 berasal dari kalangan ningrat. Ada yang berdagang emas dan berlian, meminjamkan uang dengan suku bunga tinggi, atau menyewakan tanah kepada orang-orang Eropa. Salah seorang dari mereka adalah eyang buyut Diponegoro. Ia yang penganut tarekat Shattariyah, menghabiskan masa tuanya untuk mengawasi manajemen perkebunan dan sawah di Tegalrejo serta perdagangan produknya, terutama beras, melalui abdi dalem saudagar ke Semarang dan Bima Nusa Tenggara Barat. Di sana, ia juga terlibat dalam perdagangan budak yang kelak dilarang Inggris pada 1813.

Peran penting perempuan Jawa pada abad ke-18 dan ke-19 itu berangsur-angsur memudar pasca-Perang Diponegoro. Dengan sangat hati-hati, Carey dan Houben mengajukan hipotesis bahwa proses itu sangat dipengaruhi oleh kolonialisme dan Islam. Maka pada masa akhir abad ke-19, kita menjumpai kehidupan perempuan di Jawa sebagaimana digambarkan oleh Kartini. Kehidupan perempuan yang muram, terbelenggu, dan terbelakang. Dengan kecerdasan, kesempatan, dan jejaring yang dimilikinya, Kartini mencoba mendobrak kegelapan itu. Apa yang ia lakukan berhasil menginspirasi perempuan generasi sesudahnya untuk melompat lebih jauh lagi.

Perempuan Jawa dan daerah-daerah senasib lain di Hindia Belanda pun memasuki era baru yang memberi banyak kemungkinan dan kesempatan. Meski masih sangat terbatas, mereka mulai mendapatkan pendidikan. Dari sana muncul perempuan-perempuan belia yang tidak hanya terdidik, namun juga menyebarkan kesadarannya kepada khalayak lebih luas. Mereka turut bergerak, baik melalui organisasi umum maupun perkumpulan khusus perempuan. Untuk perkumpulan jenis kedua, mula-mula berdiri Poetri Mardika di Jakarta pada 1912, lalu diikuti oleh organisasi-organisasi perempuan lain, baik di Jawa maupun pulau-pulau lain di Hindia Belanda. Di Jepara, tanah kelahiran Kartini, pada 1915 berdiri perkumpulan Wanito Hadi. Gelombang itu terus bergerak ke kota-kota lain di Jawa Tengah, antara lain Pawijatan Wanito di Magelang (1915), Poerborini di Tegal (1917), Wanito Soesilo di Pemalang (1918), dan Wanodjo Oetomo di Yogyakarta (1920).

Ketika berlangsung Kongres Pemuda I Pada 1926 dan Kongres II pada 1928, para perempuan aktivis turut terlibat di dalamnya. Berselang dua bulan setelah Kongres Pemuda II yang menghasilkan kesepakatan monumental itu, mereka menyelenggarakan Kongres Perempuan Pertama di Yogyakarta. Perhelatan yang kelak dijadikan tonggak peringatan Hari Ibu tersebut membahas dan mencari pemecahan atas masalah yang mendera perempuan masa itu, seperti pendidikan, kedudukan yang lemah dalam perkawinan, masalah perceraian, poligami, dan pernikahan anak.

Pada masa kemudian, perempuan aktivis makin memperluas spektrum gerakannya. Sebagian dari mereka bahkan memilih terjun langsung ke lapangan politik. Salah satunya adalah SK Trimurti. Perempuan yang dilahirkan di Boyolali pada 11 Mei 1912 itu meninggalkan pekerjaanya sebagai guru yang berstatus pegawai negeri dan bergabung dengan Partindo, organisasi nasionalis radikal yang dipimpin oleh Sukarno. Lewat Partindo, Trimurti ingin menyumbangkan pikiran dan tenaga untuk bangsanya yang belum merdeka.

Akibat aktivitas politiknya yang radikal, Trimurti harus menjalani hukuman penjara berkali-kali. Di penjara Jurnatan Semarang, saksi mata pembacaan teks proklamasi kemerdekaan RI itu pernah dihajar tentara Jepang hingga nyaris tak sadarkan diri. Muka dan kepalanya bengkak akibat pukulan tongkat karet bertubi-tubi. Sebagai aktivis, ia kerap berpindah tempat, mulai dari Banyumas, Semarang, Yogyakarta, hingga Jakarta. Trimurti juga berkelana dari satu organisasi ke organisasi lain yang kebanyakan ia dirikan sendiri. Istri Sayuti Melik itu pernah menjadi jurnalis, aktivis buruh, hingga akhirnya diangkat oleh Presiden Sukarno sebagai Menteri Perburuhan Pertama RI.

Pasca-kekalahan Jepang, Indonesia memasuki masa revolusi. Pasukan Sekutu dan NICA yang tak mengakui kemerdekaan RI berusaha menegakkan kembali tatanan kolonial Hindia Belanda. Para pendukung republik melawan, berusaha mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikan Sukarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Kaum perempuan tak tinggal diam. Mereka turut berjuang melalui kelaskaran. Beberapa dari ribuan perempuan laskar itu adalah Dartiyah Soeripto yang bertugas di front Mranggen, Salatiga, Solo, dan Yogyakarta, Harrini Anggoro di medan tempur Salatiga dan Solo Raya, serta Widayati Soertinah di front Ambarawa. Mereka ada yang berkhidmad di dapur umum, menjadi kurir, tenaga kesehatan, ada pula yang turut bertempur di garis depan.

Kiprah perempuan aktivis pergerakan dan mereka yang turut dalam perjuangan kemerdekaan pada masa revolusi itu mengingatkan kita pada perempuan-perempuan perkasa Jawa pada abad ke-18 dan ke-19. Mereka melakoni peran yang dalam tradisi klasik menjadi domain laki-laki. Lebih bermakna, para perempuan itu menanam saham dalam penghancuran kolonialisme di Indonesia. Namun satu hal yang perlu diingat, peran mereka tak mungkin terjadi tanpa kehadiran sang pendobrak, Kartini. (Rukardi)

Sumber: RukardiAchmadi 

Read More