This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Minggu, 02 April 2017

Resensi | Anak Semua Bangsa


Judul                        : Anak Semua Bangsa
  Penulis                   : Pramoedya Ananta Toer
  Isi                            : 536 hlm
  Penerbit                  : Lentera Dipantara
  Cetakan                   : 13 September 2011
  ISBN                        : 979-97312-4-0

Annelies sudah berlayar ke Nederland. Perpisahan ini jadi titik batas dalam hidup Minke: selesai sudah masa muda. Ya, masa muda yang indah penuh harapan dan impian dan dia takkan balik berulang.
Suasana rumah Nyai Ontosoroh masih belum menyenangkan karena ia masih kesal dengan kelakuan yang dilakukan oleh Ir. Maurits Mellema terhadap keluarganya. Tak lama kemudian Minke beranjak dari duduknya dan pergi ke kamarnya. Ia membuka lemari Annelies dan menemukan cincin juga sebelas surat dari Robert Suurhof. Minke mulai membaca surat itu satu per satu. Semakin membaca, semakin muncul pula kekesalan Minke terhadap Robert Suurhof. Setelah membaca semua surat-surat itu, Minke bergegas pergi dari rumah mencari Robert Suurhof dan bertujuan untuk mengembalikan cincin yang diberikan kepada Annelies. Saat perjalanan bersama Marjuki, Minke bertemu dengan Victor Roomers ia adalah kawan sewaktu masih sekolah di H.B.S .
Minke menyuruh Marjuki untuk meminggirkan bendinya dan Minke memanggil Victor lalu mereka singgah di kedai sambil berbincang-bincang dan membahas Robert Suurhof,  yang ternyata sudah kabur dan tidak ada seorangpun yang tahu ke mana ia pergi.
Belakangan diketahui pula ia telah melalukan kejahatan mencuri di toko Ezekiel dan cincin yang diberikan kepada Annelies itu adalah cincin hasil curiannnya. Victor juga bercerita kepada Minke tentang keluarga Robert suurhof yang melarat dan victor tak tahu tentang masalah Robert Suurhof.
Minke bergegas meninggalkan Victor di kedai dan tak lama kemudian Minke sampai di pelataran rumah Suurhof, seketika Minke terenyuh melihat keadaan keluarga Suurhof yang begitu melarat, Minke mulai berbicang-bincang dengan keluarga Suurhof namun keluarga Suurhof belum tahu apa tujuan Minke datang kerumahnya. Minke ragu dengan tujuan awalnya ingin mengembalikan cincin kepada keluarga Suurhof. Dia tidak tega menambah beban permasalahan keluarga itu.
….
Panji Darsam  dengan umurnya yang masih muda, dua tahun lebih muda dari pada Minke. Ia telah lalukan perintah Nyai Ontosoroh untuk mengawal Annelies ke Nederland, maupun ke mana saja yang dikawalnya dibawa pergi. Beberapa hari setelah keberangkatan Annelies menyusul surat dengan cap Kantor Pos Medan: “Setelah memasuki pelabuhan Singapura, Darsam baru melihat Annelies yang bergaun serba putih dan dikawal oleh seorang jururawat wanita. Annelies terlihat sangat pucat terutama nampak pada bibirnya, dan ia tak peduli pada pandang siapapun”. Darsam memberitahukan bahwa Annelies tidak sendiri dengan suara yang keras tetapi usaha itu di ketahui oleh perawat dan ia meninggalkan tempat itu.
Tak lama berselang Darsam di panggil oleh kapten kapal untuk mengurusi Annelies, sedikit demi sedikit Panji Darsam mulai menggantikan pekerjaan perawat dan menjadi perawat sepenuhnya Annelies.
Sesampainya di Nederland, Annelies telah ditunggu seorang polisi dan seorang wanita tua berpakaian serba hitam. Bersamaan dengan itu, Darsam mengirimkan telegram “Dengan sebuah kereta kuda kami menuju ke stasiun untuk membeli karcis dan Annelies masih dalam perawatanku, kami naikkan Annelies ke keretapi. Grobag kuda meninggalkan Huzain dan pergi ke rumah seorang wanita, dan wanita itu bernama Annie Ronke, Janda”. Beberapa hari Annelies berada di rumah Annie, ia sudah tidak menyadari sesuatu, hanya Tuhan yang tahu keadaanya. Telegram terakhir Panji Darsam, mengucapkan ikut berdukacita atas meninggalnya Mevrow Annelies.
Kehidupan terus berjalan tanpa Annelies, kejadian ini meninggalkan luka pada Nyai Ontosoroh dan Minke. Seketika Hindia digemparkan dengan berita bahwa kedudukan Jepang sama dengan Eropa, perang meletus antara Yunani dan Turki dan juga perang antara Amerika Serikat-Spanyol meletus dipinggiran Hindia. Protes di mana-mana, merasa terhina bangsa Eropa disamakan dengan bangsa jepang meskipun pada saat itu jepang suadah maju dalam Ilmu dan Pengetahuan serta sudah memiliki kapal perang.
Pada suatu hari Jean Marais menyarankan kepada Minke, dikarenakan Minke selalu membuat karya tentang bangsa Eropa terutama Nederland. Jean menyarankan Minke untuk belajar bahasa Melayu karena itu bahasa yang dapat dimengerti oleh orang Hindia. Jean Marais menilai Minke sangat pandai dalam menulis Belanda tapi dia tidak pandai menulis Melayu, nampaknya perkataan Jean membuat hati Minke geram dan tak lama kemudian terjadi percekcokan antar mereka, tetapi, percekcokan tersebut hanya sebentar dan dilerai oleh anak Jean yaitu May Marais. Dan merekapun saling menerima pendapat masing-masing dengan lapang dada.
….
Minke pergi ke kantor redaksi untuk membuat interfiu terhadap orang Cina, Khow Ah Soe, seorang angkatan muda Cina, yang bermangsud untuk menjual keterangan mengenai gerakannya. Dia  diwawancarai oleh pimpinan koran tempat Minke biasa mengirimkan surat kabar ke S.N v/d D, dari wawancara tersebut terlihat bahwa Khow Ah Soe adalah seorang pemuda Cina yang sedang berjuang untuk kebangkitan bangsa Tiongkok.
Kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan di Wonokromo pun terus dialami oleh Nyai Ontosoroh dan Minke, Khow Ah Soe diburu oleh kepolisian Hindia dengan alasan penyelundupan ilegal dengan beberapa temannya. Mereka semua menggunakan nama palsu sejak meninggalkan Tiongkok, dan dialah “biang keladi” pemotongan kucir di daerah perairan pelesiran di Hongkong. Tak lama kemudian Khow Ah Soe dikabarkan telah meninggal dunia di danau jembatan merah dengan beberapa tusukan.
Beberapa hari kemudian Nyai Ontosoroh dan Minke pergi ke Tulangan ke rumah keluarga Sastro Kassier, abang Nyai Ontosoroh, Perusahaan Borderij Buitenzorg tersebut sementara diawasi oleh Darsam selama Minke dan Nyai Ontosoroh pergi. Dalam sepanjang perjalanan nampak serombongan rodi sedang memperbaiki jalan kereta api dan seorang peranakan Eropa duduk di atas kuda.
….
Dalam cacatan Minke, Dia menulis tentang pengalaman Surati tentang kekejaman administratur pabrik gula yang dilakukan oleh Frits Homerus Vlekkenbaij di Tulangan Sidoarjo. Ia seorang pemabuk dan suka mengganggu wanita, pada saat melihat anak perempuan Sastro Kassier timbulah niat jahatnya.
Plikemboh nama yang akrab di lidah pribumi karena tidak biasa menyebutkan Vlekkenbaij itu membuat jebakan untuk Sastro, suatu hari uang kas pabrik hilang sebelum masa pembayaran untuk buruh pabrik gula yang merukapan tanggungan Sastro, dan Plikemboh mau memberikan hutang dengan syarat Surati anaknya diserahkan kepada dirinya.
Pertamanya Surati dan Ibunya menolak untuk diserahkan kepada Plikemboh, tapi apa daya akhirnya Surati menyetujui itu. Surati memiliki rencana lain, pada saat malam Surati meminta ijin kepada ibunya untuk pergi ke sebuah desa. Ternyata, Surati pergi ke sebuah desa yang sedang terkena wabah cacar, ia berjalan sekitar 15 kilometer untuk sampai di desa tersebut.
Surati mampu masuk kedalam desa tersebut yang dijaga ketat oleh kompeni, ia menemukan banyak warga yang sudah mati terkena penyakit cacar. Di desa tersebut Surati tinggal selama beberapa hari dan ia juga mulai terkena penyakit cacar tersebut. Akhirnya Surati keluar dari desa dan berjalan ke rumah Plikemboh sambil membawa penyakitnya, pada akhirnya Plikemboh  dan Surati mati dengan penyakit cacar yang ditularkan Surati kepada Plikemboh.
Minke juga bertemu dengan Trunodongso, seorang petani yang sedang diteror untuk memberikan tanahnya kepada pabrik gula. Tiga bahu tanahnya, sudah disewakan kepada pabrik gula dengan paksa selama delapan belas bulan, tapi, nyatanya sampai dua tahun. kecuali dia mau dikontrak lagi untuk musim berikutnya. Minke berjanji akan menulis kasus ini menjadi berita di koran.
Turun dari stasiun Minke minta ijin untuk pergi ke kantor Nijman untuk menerbitkan tulisannya dalam koran tentang pembelaan terhadap semua mereka yang bernasib sama dengan Trunodongso. Bagaimana petani Jawa terusir dari sawahnya yang subur dan irigasi air oleh pabrik gula.Tapi, Nijman menolak. Minke terpesona oleh keterangan Kommer, ia mengungkapkan bahwa Mellema datang dengan membawa tulisannya yang menggugat sikap patih Sidoarjo, yang menghalang-halangi perluasan area tebu, ia membantah bahwa gula mengurangi kemakmuran Sidoarjo. Kemudian Patih itu dipindahkan ke Bondowoso.
Sebuah koran mengabarkan sebuah pemberontakan tani yang terjadi di daerah Sidoarjo. Veldpolitie yang kewalahan terpaksa dibantu oleh Kompeni, hanya tiga hari pemberontakan dapat dipadamkan dan Kyai Sukri yang dianggap sebagai biang keladi telah ditangkap dan digelandang ke pabrik gula Tulangan.
Selang beberapa hari Minke pegi ke Betawi  untuk meneruskan sekolahnya. Ia berangkat dari pelabuhan Tanjung Perak, di atas kapal, ia bertemu dengan Ter Haar bekas redaktur S.N v/d D. Dikapal mereka berbincang tentang macam perusahaan raksasa di Hindia. Haar juga memaparkan semua kebusukan kolonial melalui pabrik gula, perkebunan, pertanian, dan pertambangan yang mengeksploitasi bangsa dan tanah jajahan demi kepentingan golongan penjajah kepada Minke.
Sementara, hidup Nyai Ontosoroh terkalahkan oleh keputusan pengadilan kulit putih Kolonial yang menyatakan bahwa Boerderij Buitenzorg beserta semua asetnya yang sekian lama ia bangun bersama dengan Tuan Herman Mellema akan jatuh ke tangan Mauritz Mellema. Putra perkawinan sah dari ayahnya Tuan Mellema dengan seorang istrinya di  Eropa.
Sesampainya kapal di pelabuhan Semarang Minke sudah di tunggu Schout Van Duijnen,  Minke diajak untuk menginap di hotel yang ada di Semarang. Selesai beristirahat Minke naik keretapi dengan tujuan Surakarta, Minke tidak tau apa sebenarnya tujuan yang dilakukan Schout Van Duijnen, sesampai di Surakarta Minke diajak mengitari kota Surakarta. Ia berasama Schout Van Duijnen menaiki bendi selang beberapa jam. Akhirnya Minke menyadari kalau ia dibawa pulang ke Wonokromo, dan sosok Schout Van Duijnen adalah suruhan dari Nyai Ontosoroh.
Setelah kejadian waktu itu, datang sebuah surat dari Robert Mellema anak laki-laki Nyai Ontosoroh sekaligus kakak Annelies memberikan berita segala yang dialami dan dilakukan terutama tentang pembunuhan ayahnya. Dalam suratnya Robert bercerita bahwa ia telah menghamili pembantunya yaitu Sanikem sehingga lahir bayi laki laki yang bernama Rono Mellema, karena keadaan semakin buruk ditambah Robert Mellema telah tiada dengan penyakitnya, maka dari itu dengan keibaan Nyai Ontosoroh mau menampung minem dan Rono Mellema.
Pada saat datang akuntan De Visch untuk mengajak Minem bertemu dengan Ramond Debree, Minem menyetujui dan dengan ringan Minem menyerahkan Rono pada Nyai Ontosoroh untuk mengasuhnya. Nyai Ontosoroh membuat perjanjian dengan Minem bahwa Rono tidak akan diambil kembali karena dia telah memutuskan pergi untuk meninggalkan Rono.
Nyai Ontosoroh dan Minke menyambut kedatangan Maurits Mellema dengan pandangan sebagai pembunuh Annelies. Sebelumnya semua warga dan si gadis kecil May Marais yang sangat dekat dengan Annelies tidak mengetahui berita meninggalnya Annelies. Setelah mengetahui hal itu, mereka sangat histeris dan marah terhadap Maurits Mellema. Semua turut berdukacita atas meninggalnya Annelies yang telah dibunuh oleh Maurits Mellema, kakak tiri Annelies. Beberapa hinaan muncul dari Kommer, Jean Marais, Minke dan Nyai Ontosoroh dan semua warga yang berada di Wonokromo.
Maurits Mellema munuding bungkusan yang berada di samping kakinya. Ia berbalik memunggungi semua yang hadir menyambutnya. Dia melangkah berat meninggalkan ruang depan dengan tangan kiri memegangi sarong pedang. Nyai Ontosoroh memberikan Rono pada salah seorang perempuan dan membuka isi bungkusan tersebut, isinya: kopor tua dari kaleng, cekung-cekung dan berkarat ia buka kopor itu dan isinya beberapa pakaian bekas Annelies. Dan kopor itu mengenangkan Nyai Ontosoroh pada masa ia terusir dan dijual dari rumah orangtuanya untuk diambil oleh Tuan Herman Mellema.
“Ya, Ma, kita sudah melawan Ma, biarpun hanya dengan mulut.” Kata Minke memburamkan ingatannya.
Menurut saya, buku “Anak Semua Bangsa” memiliki cerita yang lebih menarik. Sebab, di buku ini Minke menjadi tokoh utama. Di mana Minke mulai melakukan perlawanan terhadap orang kulit putih yang menindas bangsa pribumi. Perlawanan dia tunjukkan mulai dari persidangan walaupun pada akhirnya dia kalah. Tetapi, sosok Minke bisa menjadi panutan untuk melawan bangsa kulit putih. Semangatnya untuk membantu bangsa pribumi yang tertindas terus dilakukannya dengan berbagai cara.
Hendi Istanto, Mahasasiswa Sastra Indonesia, Univesitasa Ahmad Dahlan

Rabu, 18 Januari 2017

Retno Listyarti: Jangan Jadi Guru Penakut, Bongkar Korupsi!

Senin, 18 Januari 2016 | 07:00 WIB
Pebriansyah Ariefana

Sekjen FSGI, Retno Listyarti. (suara.com/Pebriansyah Ariefana)

Suara.com - Sosok Retno Listyarti kembali mencuat karena menang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta melawan Provinsi DKI Jakarta. Dia dipecat sebagai kepala sekolah SMA Negeri 3 Jakarta, tapi pemecatan itu dianggap tidak sah oleh pengadilan.
Retno, sosok langka. Seorang guru yang statusnya pegawai negeri sipil, berani mengungkap banyak kasus korupsi dan penyelewengan di sekolah yang dia ajar. Retno tidak menyangkal mayoritas guru di Indonesia ‘penakut’.
Menurut dia, ‘segudang’ penyimpangan berpotensi terjadi sekolah. Mulai dari tindakan korupsi terstruktur antara pimpinan sekolah, dinas pendidikan daerah sampai ke Kementerian Pendidikan. Penyimpangan itu lah yang harus dibasmi.
Selama belasan tahun berkarir Retno menjadi guru, dia hafal persis modus penyimpangan di sekolah. Mulai dari penyimpangan dana Bantuan Opersional Sekolah (BOS) sampai penyimpangan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).
Retno pernah membuktikan saat dia menjadi Kepala Sekolah SMAN 76 Jakarta. Dia menemukan penyimpangan di sana. Makanya, Retno langsung mencanangkan program transparansi pengelolaan anggaran di sekolah tahun 2014 silam. Saat itu sekolah itu menjadi yang pertama berjuluk sekolah antikorupsi karena keuangannya langsung diperiksa oleh lembaga akuntan publik. Hasilnya sekolah mengembalikan sisa dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) sebesar Rp 400 Juta pada akhir 2014.
“Kalau biasanya, uang itu dipakai buat apa saja. Banyak celah korupsi,” kata Retno.
Kiprahnya yang sekalu memprotes penyimpangan dan sistem pendidikan Indonesia, membuat dirinya banyak musuh. Dia sadar, banyak pihak yang berusaha menghentikan langkahnya dan menghambat kariernya. Bahkan keluarganya pun menjadi sasaran untuk menekan dirinya.
Namun teror sudah menjadi ‘makanan’ harian. Dia pernah diancam dipenjara sampai dibunuh. Itu karena Retno tidak takut ungkap keganjilan sekolah dan pendidikan di Indonesia.
Apa yang melatarbelakangi keberanian Retno? Dan apa saja modus korupsi dan penyimpangan di sekolah?
Simak wawancara suara.com dengan Retno pekan lalu dalam perbincangan santai di kedai kopi di kawasan Senayan:
Anda menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena memecat Anda sebagai Kepala Sekolah SMA 3 Jakarta. Setelah menang, apa yang akan Anda lakukan?
Niat mereka memecat saya sebagai PNS. Itu terungkap saat di Ombudsman. Ombudsman membujuk saya saat pertemuan terpisah dengan pihak Disdik Pemprov DKI, untuk tidak persoalkan surat itu agar saya selamat dari pemecatan. Saya menangkap pesan akan dipecat ketika menggugat dan terbukti di pengadilan saya salah. Itu bukan ancaman pertama.
Memecat PNS seperti saya kan sulit sekali, apalagi karena kesalahan sepele. Dalam keputusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, kesalahan yang saya perbuat adalah kesalahan ringan. Hukumannya adalah teguran. Bukan dihukum berat dengan pencopotan jabatan. Maka Kepala Dinas DKI Jakarta Arie Budiman disebut melakukan pelanggaran.
Maka itu, Kepala Dinas Pendidikan diperintahkan mencabut surat keputusan itu karena batal demi hukum. Nama baik saya diperintahkan untuk dipulihkan, dan jabatan saya sebagai kepala sekolah harus dikembalikan.
Tapi kalau saya secara pribadi menggugat itu bukan untuk mencari jabatan, bahkan menjadi kepala sekolah lagi sudah saya tolak. Saya ingin melawan kewenang-wenangan saja. Saya menggugat untuk menguji di PTUN sesuai aturan atau tidak surat itu. Begitu gugatan saya diterima, maka saya otomatis jadi kepala sekolah SMA 3 lagi. Tapi tidak harus di sana, karena hakim memutuskan diserahkan ke dinas pendidikan.
Hal sepele, tapi Disdik DKI Jakarta menanggapi serius apa yang Anda perbuat…
Laporan ini saya menilai karena dilandasi kebencian. Saya membongkar korupsi di SMA 76. Saya sadar, musuh saya banyak. Saya 12 tahun melawan korupsi pendidikan. Saya pernah diancam dibunuh, dipecat dan sebagainya. Sudah biasa.
Saya membongkar skandal sekolah yang mendapatkan kursi, meja, dan lemari tiap akhir tahun. Tanpa diminta, itu dikirim semua ke sekolah. Tapi besoknya dipindahkan lagi ke sekolah lain. Jadi beli barang sedikit, rapi seolah-olah semua sekolah dapat.
Lalu uang Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) distor sekian persen ke dinas pendidikan. Ada pengelolaan yang salah di dana itu. Lalu pembayaran kurban Rp500 ribu saat Idul Adha pakai dana BOP dari Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD). Distor ke suku dinas dan dinas pendidikan. Ini seluruh sekolah distor. Saat saya tanya, katanya itu dikatakan sudah biasa. Itu berapa miliar terkumpul.
Pendidikan macam apa yang dibangun di negeri ini? Ketika gurunya tidak kritis, tidak berani, tidak kreatif, dan selalu takut. Karena guru yang tidak kreatif, tidak akan membuat anak didiknya kreatif.
Anda PNS dan guru, apakah Anda tidak mempunyai ketakutan tentang karier Anda akan terhambat?
Ini semua menjadi pelajaran untuk saya , sudah 11 tahun saya menjadi klien Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Termasuk saat digugat Akbar Tanjung Rp10 miliar karena tulisan saya, melawan kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi. Akhirnya saya belajar hukum, karena saya rentan dikenai hukum. Suatu saat kalau kena kasus lagi, saya ingin menjadi lawyer untuk diri sendiri.
Apa yang mendorong Anda untuk melakukan perlawanan?
Saya berpendapat untuk menumbuhkan orang untuk kritis itu harus banyak baca dan nulis. Karena untuk menuangkan isi pikiran dalam tulisan itu kan harus sistematis agar pembaca mengerti. Saya suka nulis dari kecil, tulis puisi dan cerpen dan dimuat di Majalah Bobo.
Tapi guru tidak pernah menghargai saya menulis. Sampai SMA, selalu memandang tulisan saya jelek. Mencoret-coret EYD, tidak ke substansi tulisan. Sampai saya SMA kelas II, saya mengenal Kelompok Ilmiah Remaja Jakarta Utara (Kirju). Saya belajar meneliti dan nulis. Kami menang beberapa lomba.
Tim saya di sana semua orang miskin, orang Tanjung Priok semua. Saya juga, meski tinggal di Kelapa Gading. Saya anak tentara, yang pangkat ayah saya bukan perwira tinggi. Terakhir pangkat ayah saya kapten.
Saat itu saya mencari buku-buku yang dilarang orde baru. Kenapa Karl Marx dilarang? Saat itu banyak buku-buku kiriman dari Australia. Tapi kami kami mendapat foto copinya saja. Ternyata buku-buku kiri yang dilarang itu buku yang mengasyikkan. Keberpihakan ke yang lemah dan melawan ketidakadilan. Jadi apa yang saya baca itu mempengaruhi cara saya berpikir.
Ketika itu saya ingin jadi guru karena saya ingin mempengaruhi anak-anak muda. Ayah saya nggak perbolehkan karena uangnya nggak banyak. Dia mengancam kalau kuliah guru, nggak mau biayakan. Saat itu masuk IKIP Jakarta (sekarang UNJ) bayarnya Rp106 ribu persemester. Jadi saya berpikir kayaknya bisa. Saya bayar masuk perguruan tinggi dari honor nulis opini saya di koran. Saya dua kali menulis, Rp5 ribunya saya mengutang.
Saat kuliah tingkat satu, saya ditawari menjadi periset oleh seseorang. Saya bisa keliling Indonesia, ke mana-mana. Gaji saya Rp550 ribu, tapi bayaran IKIP Jakarta Rp106 ribu persemester.
Di lingkungan guru, saya beda. Karena memang guru-guru banyak yang penakut. Jadi guru yang seperti ini, awalnya saya dijadikan tumpuan melawan kepala sekolah yang nggak benar. Saya juga mengkoordinir anak-anak OSIS untuk melawan kebijakan yang nggak benar.
Lagi pula sebagai PNS, saya harus patuh terhadap perundang-undangan. Bukan atasan. Makanya saya merasa apa yang saya lakukan, berarti bagi diri saya.
Anda menjadi Sekjen FSGI, bagaimana awal mula organiasasi itu berdiri?
Kami nggak berpikir FSGI ini pesaing PGRI atau juga PGRI Perjuangan. Saya pernah menjadi anggota PGRI, sampai satu hari saya digugat Akbar Tanjung atas buku saya. Ini buku pertama, dan didigugat pula. Itu buku pelajaran Buku PKn kelas X – XII SMA KBK. Tahun 2005, Akbar menggugat Rp10 miliar kalau saya tidak menghapus sebuah bahan diskusi atau pengayaan. Tema diskusi itu menggunakan artikel.
Saat itu Akbar dibebaskan di kasus Bulog Gate, saya tidak tertarik mengangkat Akbar dibebaskan. Saya mengangkat pendapat hakim yang berbeda, dari 5 hakim ada satu yang berpendapat berbeda, yaitu Hakim Agung, Abdurrahman Saleh. Dia menampilkan hal berbeda, berat lah saat itu. Melawan arus juga.
Saya angkat pemikiran dia, Akbar tidak pantas dibebaskan. Di buku itu saya bertanya, “apakah kasus ini memenuhi rasa keadilan?”, Siswa diminta menganalisis. Tulisan pendapat hakim itu saya ambil dari koran dan saya tempel di situ. Anak-anak diminta analisa, apakah putusan itu hakim itu adil?
Saat itu Akbar punya anak di Sekolah Santa Ursula dan menggunakan buku saya. Saat itu ketika Akbar menggugat, saya datang ke PGRI karena saya anggotanya. Tapi PGRi tidak menolong saya. Alasanya karena saya digugat sebagai penulis, bukan guru. Aneh, karena yang saya tulis buku pelajaran. Setelah itu saya putuskan keluar dari PGRI.
Saya pun dibantu YLBHI. Akhirnya Akbar justru mundur dan mengajak damai. Setelah itu 2005 saya kuliah S2 di Universitas Indonesia dan selesai tahun 2007. Selesai kuliah, saya belum masuk organisasi guru.
Tahun 2010, ada perbedaan tunjangan guru struktural daerah dengan yang di Jakarta. Saya melawan dan tunjangan itu berhasil disamakan. Saat itu saya dan teman-teman mendirikan organisasi lokal guru Jakarta, Serikat Guru Indonesia Jakarta. Tahu-tahu ada 8 daerah mengajak berkumpul dan membuat federasi, dan lahirlah FSGI di 2011.
Saya dipilih jadi Sekjen. Saya pemimpin organisasi guru satu-satunya yang perempuan. Kami kiprahnya melawan kebijakan. Membangun kebijakan yang lebih baik.
Anda lebih suka disebut guru atau aktivis?
Saya guru, dan aktivis juga. Saya aktivis guru yang memimpin organisasi profesi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pernah menyebut FSGI ini LSM, padahal FSGI ini organisasi profesi. Ahok pernah bilang juga, “jangan jadi kepala sekolah kalau ingin pimpin organisasi guru,” itu salah.
Dalam UU Guru Dosen, Pasal 1 Butir 13 dalam UU 14/2005 menyebutkan organisasi profesi guru yang didirikan dan diurus oleh guru. Jadi bekas guru nggak boleh, yang bukan guru nggak boleh, apalagi politisi kayak PGRI. Masa yang mimpi politisi. PGRI di Jakarta dipimpin Kepala Badan Kepegawaian Daweah, itu melanggar. Makanya Pak Jokowi menyampaikan sambutan tertulis dalam ulang tahun PGRI Deember 2015 lalu yang dibacakan Puan. Dia bicara penataan organisasi profesi guru.
Kata Pak Jokowi, guru dipolitisasi. Kalau guru diurus kayak begini, nggak akan kritis guru. Banyak kepala dinas dan kepala sekolah diturunkan setelah Pilkada gara-gara incumbent nggak terpilih lagi.
Reformasi sistem pendidikan digaungkan tiap tahun, tapi sangat luas mana yang harus diubah. Menurut Anda mana yang harus lebih dulu diubah dari sistem pendidikan ini?
Permasalahan pendidikan itu dibagi dalam dua hal, kualitas dan akses. Kalau bicara sistem, maka kebijakan bermain. Kalau bicara persoalan, kualitas pendidikan Indonesia rendah. Gurunya rendah. Misal hasil penelitian world bank tahun 2012, menyatakan dari 12 negara Asia, Indonesia di posisi 12. Kualitas yan paling rendah.
Dari sisi hasil ujian kompetensi guru, guru hanya mendapatkan 4,3 dari rata-rata nilai dari paling tinggi 7. Dari sisi murid, itu menujukan rendah. Hasil kita di nomor buncit kok. Anak Indonesia hanya membaca 27 halaman buku pertahun. Padahal nggak ada buku yang dicetak di bawah 50 lembar. Jadi artinya murid membaca nol buku pertahun. Soal kualitas, Indonesia di urutan 39 dari 40 negara di 2014. Sistem itu siapa yang ciptakan, pemerintah.
Jadi untuk membenahi itu, bukan mengganti kurikulum. Tapi membangun kapasitas guru. Kalau gurunya berkualitas, muridnya akan berkualitas. FSGI pernah mensurvei tentang pelatihan untuk guru, karena pemerintah ini sangat kurang dalam memberikan pelatihan. Hasilnya 62 persen guru SD dari 29 SD di kota/kabupaten nggak pernah ikut pelatihan, bahkan menjelang pensiun. Guru itu harus di-charger, diupdate. Itu harus dibangun lewat sistem pemerintah.
Di Finlandia, SD-SMP nggak ada ujian nasional. UN ada di SMA, untuk menjaring masuk ke perguruan tinggi. Nilai kejujuran sudah ditanamkan. Di Indonesia, UN menjadi berhala. Kami setuju UN ada, tapi bukan untuk menentukan kelulusan.
Tapi sekarang dipakai untuk pemetaan. Misal ada SMA di NTT, nilai matematikanya jelek, ternyata guru matematikanya nggak ada yang benar. Gurunya harus dilatih. Ketika hasil pemetaan terpotret, maka ada reaksi yang dilakukan pemerintah.
Standar UN bisa dilakukan jika semua sekolah atau daerah sudah terpenuhi fasilitas yang sama. Jangan sampai ada murid yang mau sekolah sampai jalan 7 jam. Beda dong sama yang naik motor atau mobil.
___
Retno Listyarti, lahir di Jakarta, 24 Mei 1970. Sebagai PNS, dia berpangkat Pembina dengan golongan Iva. Retno adalah guru PPKn. Dia lulusan S2 Ilmu Politik di Uiversitas Indonesia. Ibu 3 anak itu sudah menghasilkan 10 buku dan belasan prestasi di bidang akademik, penulisan dan penelitian.
Selain menjadi guru, dia juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru indonesia (FSGI). Tahun ini masa tugasnya selesai. Retno dikenal sebagai sosok guru yang berani mengungkap korupsi di bidang pendidikan, terutama di sekolah Jakarta.
Dia pernah mengembalikan sisa dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) sebesar Rp 400 Juta pada akhir 2014. Hal itu dilakukannya saat masih menjabat sebagai Kepala SMA 76.
http://www.suara.com/wawancara/2016/01/18/070000/retno-listyarti-jangan-jadi-guru-penakut-bongkar-korupsi

Jumat, 13 Januari 2017

Musisi dan Penulis itu Bernama Jeffar Lumban Gaol

JUMAT 13 JANUARI 2017 08:11 WIB

Pernahkah anda melihat film berjudul, "Kiri Hijau, Kanan Merah". Ya film pendek yang mengisahkan perjuangan Cak Munir. Nah, saat melihat film itu, pernahkah anda mendengarkan salah satu soundtrak film itu yang berjudul "Blues untuk Munir"?
Ya, lagu "Blues untuk Munir" itu adalah ciptaan dari Bang Jeffar, begitu saya akrab memanggil Jeffar Lumban Gaol. Anehnya, Bang Jeffar baru tahu kalau lagunya digunakan untuk soundtrak film "Kiri Hijau, Kanan Merah" pada sekitar tahun 2014, setelah film itu diupload di youtube tahun 2011.
Beruntung bagi saya diberikan kesempatan untuk mengenal Bang Jeffar secara dekat. Saya mengenal Bang Jeffar, saat saya bekerja di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Bang Jeffar bukan hanya seniman musik. Ia adalah penulis sekaligus editor bagi para jurnalis masyarakat adat yang berada di seluruh penjuru nusantara.
Meski seorang aktivis, Bang Jeffar, adalah orang yang selalu taat pada kaidah jurnalistik saat menulis. "Cover Both Side dan verifikasi," kata Bang Jeffar pada suatu pelatihan menulis untuk Jurnalis Warga Masyarakat Adat yang diselenggarakan oleh AMAN di Jakarta pada akhir 2014.
Meski taat pada kaidah jurnalistik, Bang Jeffar tetap tidak bisa menyembunyikan keberpihakannya terhadap perjuangan masyarakat adat yang tertindas. Salah satu mimpinya adalah masyarakat adat di seluruh pelosok nusantara bisa menuliskan apa yang terjadi di wilayah adatnya. "Jangan tergantung pada media massa mainstream (arus utama)," katanya.
Kami sama-sama penganggum tulisannya Pramoedya Ananta Toer. Kadang di saat senggang kami berdiskusi tentang karya-karya Pram.
Suatu hari kami merencanakan menggelar pelatihan jurnalis warga masyarakat adat di Jogjakarta. Kenapa harus memilih Jogjakarta sebagai lokasinya? Ternyata bukan tanpa sebab. Bang Jeffar ingin, nantinya peserta pelatihan, para jurnalis warga masyarakat adat itu, meliput perjuangan petani Kulonprogo yang terancam proyek tambang pasir besi dan bandara internasional. "Konflik agraria di Jogjakarta menarik karena ada pihak kesultanan di sana," katanya, "Kan selama ini Sultan-sultan mengaku sebagai masyarakat hukum adat."
Wow...keren. Namun sayang rencana itu belum pernah terealisasi hingga saya pindah kerja dari AMAN pada awal 2015.
Kini, Bang Jeffar telah pergi menghadap Sang Pencipta. Ia pergi terlalu cepat dan mendadak. Padahal beberapa hari sebelum kepergiannya, ia sempat membagi link lagu "Blues untuk Munir" di akun facebooknya. Setelah kepergiannya, saya baru sadar, mungkin saat membagi link lagu "Blues untuk Munir", Bang Jeffar sedang berpamitan bahwa tak lama lagi ia akan menyusul Cak Munir ke surga. Selamat jalan Bang Jeffar...

https://indonesiana.tempo.co/read/106901/2017/01/13/firdaus_c/musisi-dan-penulis-itu-bernama-jeffar-lumban-gaol

Selasa, 23 Agustus 2016

Menteri Muhadjir Dukung Budaya Kekerasan di Sekolah, LBH Jakarta Dirikan Posko Pengaduan

Press-Release


Rilis Pers Nomor: 1631/SK-RILIS/VIII/2016

Pada tanggal 11 Agustus 2016, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Muhadjir Effendy, kembali melontarkan pernyataan yang meresahkan masyarakat. Beliau secara terbuka menyampaikan kepada pers bahwa “pendidikan harus keras”[1] dan “sanksi fisik dalam batas tertentu bisa ditoleransi dalam dunia pendidikan”[2]. Menurutnya, pendidikan yang demikian diperlukan agar para peserta didik tidak tumbuh menjadi “generasi yang lembek”[3] dan membuat peserta didik menjadi “tahan banting”[4].

Kami menilai pernyataan Mendikbud RI meresahkan. Pernyataan tersebut berpotensi memicu terjadinya tindak pidana di sekolah-sekolah, ketika sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para peserta didik,” ujar Tigor Gempita Hutapea, pengacara publik LBH Jakarta, saat ditemui di Kantor LBH Jakarta, Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat.

Perlu diketahui, ketentuan Pasal 76C, 76D, dan 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah secara jelas melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak. Para pelaku dapat dijerat dengan sanksi pidana penjara.

Mendukung budaya kekerasan di sekolah juga merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Anak Internasional melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Berdasarkan ketentuan tersebut, negara wajib menjamin anak terbebas dari segala bentuk kekerasan,” tambah Alldo Fellix Januardy, pengacara publik LBH Jakarta.

Untuk mengantisipasi maraknya kekerasan di sekolah akibat pernyataan Mendikbud RI, LBH Jakarta berinisiatif untuk membuka posko pengaduan korban kekerasan di sekolah. Peserta didik yang mengalami kekerasan di sekolah dapat segera mengunjungi kantor kami untuk memperoleh pendampingan hukum,” tutup Tigor Gempita Hutapea.

Alamat posko pengaduan korban kekerasan di sekolah berada di kantor LBH Jakarta, Jl. Diponegoro No.74, Menteng, Jakarta Pusat. Pelapor juga dapat menghubungi nomor kontak LBH Jakarta di 021-3145518.

Keberadaan posko ini merupakan inisiatif bersama forum lintas organisasi masyarakat sipil yang dinamakan Masyarakat Peduli Pendidikan. Masyarakat Peduli Pendidikan terdiri dari LBH Jakarta, FSGI, Keluarga Besar Homeschoolers Semarang, Rimbawan Muda Indonesia, Lingkar Studi Pendidikan Progresif, KePPaK Perempuan, Student Revolt Pemuda Merdeka, Indonesia Peduli Anak Gifted, GEMMA, P3MN, Children’s Media Center, Klub Oase, Rumah Inspirasi, PAUD Melati Jakarta, Komunitas Orang Tua Murid, dan Sukarelawan Pengajar dan Aktivis Pendidikan.

Narahubung:
1. Alldo Fellix Januardy (087878499399)
2. Fidella Anandhita (085718283888)


[1] Riva Dessthania Suastha, CNN Indonesia, Mendikbud Sebut Pendidikan Keras Bentuk Siswa Tahan Banting, http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160811172129-20-150778/mendikbud-sebut-pendidikan-keras-bentuk-siswa-tahan-banting/, 11 Agustus 2016, jam 17.22 WIB.

[2] Maria Fatima Bona, Berita Satu, Mendikbud: Sanksi Fisik Bisa Ditoleransi dalam Pendidikan, http://www.beritasatu.com/pendidikan/379264-mendikbud-sanksi-fisik-bisa-ditoleransi-dalam-pendidikan.html, 11 Agustus 2016, jam 16.47 WIB.

[3] Arief Ikhsanuddin, Detik.com, Mendikbud: Pendidikan pada Anak itu Keras, Bukan Berarti Memukuli Orang, http://news.detik.com/berita/3274048/mendikbud-pendidikan-pada-anak-itu-keras-tapi-bukan-berarti-memukuli-orang, 12 Agustus 2016, jam 13.54 WIB.

[4] Riva Dessthania Suastha, CNN Indonesia, Mendikbud Sebut Pendidikan Keras Bentuk Siswa Tahan Banting, http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160811172129-20-150778/mendikbud-sebut-pendidikan-keras-bentuk-siswa-tahan-banting/, 11 Agustus 2016, jam 17.22 WIB.

http://www.bantuanhukum.or.id/web/menteri-muhadjir-dukung-budaya-kekerasan-di-sekolah-lbh-jakarta-dirikan-posko-pengaduan/

Selasa, 03 Mei 2016

Dilarang Berkreasi dan Berinovasi

Opini di Koran Tempo, Selasa 3 Mei 2016 Oleh: Darmaningtyas



Publik tentu masih ingat kasus pembuat mobil listrik (Dasep Ahmadi Direktur PT Sarimas Ahmadi Pratama) yang tahun 2015 divonis tujuh tahun penjara karena didakwa merugikan negara Rp.28,99 miliar untuk pembuatan mobil listrik. Hakim juga memerintahkan Dasep membayar uang pengganti sebesar Rp.17,18 miliar atau diganti hukuman penjara dua tahun.

Terlepas dari persoalan substansi yang menyebabkan Dasep Ahmadi dihukum penjara, yang pasti, kasus tersebut langsung memadamkan wacana pengembangan mobil listrik karena orang takut untuk berkreativitas dan berinovasi dalam bidang teknologi yang padat modal dan bila gagal akan terkena dampak yang sama, yaitu masuk penjara karena didakwa merugikan uang negara puluhan miliar rupiah.

Kecenderungan menempuh zona aman dan tidak mau berkreasi maupun berinovasi, demi menghindari jaretan hukum banyak terjadi di dunia pendidikan kita, dari dasar sampai perguruan tinggi. Bagi para guru SDN di daerah yang kekurangan guru memilih diam, membiarkan kondisi buruk tetap terjadi daripada berinisiatif mencari guru honorer dan dibayar dengan dana BOS tapi akhirnya mereka terjerat kasus hukum. Hal itu mengingat dana BOS yang dapat digunakan untuk honorarium hanya 15% saja. Bila dalam satu SD hanya punya 80 anak, berarti dana BOS yang diterima hanya Rp. 64 juta/tahun atau hanya Rp. 9,6 juta yang dapat dipakai untuk bayar tenaga honorer. Jika guru honornya hanya satu orang agak lumayan dapat Rp. 800.000,- perbulan. Tapi kalau lebih dari satu, tentu nilainya jauh dibawah upah minimum.

Meskipun dengan kreativitasnya Kepala SD dapat mengelola dana BOS dengan baik sehingga tidak ada yang dikorbankan, tapi kalau besaran dana BOS yang dapat dipakai untuk gaji guru honorer lebih dari 15%, mereka lebih baik cari amannya saja, membiarkan kekurangan guru itu tetap berlangsung daripada nanti terjerat kasus hukum.

Kasus SMK dan P4TK

Beberapa SMK Pertanian di Cianjur, Jawa Barat yang memiliki unit produksi dan telah menjalin kerjasama dengan perusahaan swasta untuk pemasaran produknya terpaksa terhenti lantaran, kali ini perusahaannya yang dipersalahkan oleh auditor bahwa dengan membeli produk-produk SMK itu berarti membeli produk illegal karena ditanam di tanah milik negara yang tidak dikenai pajak. Daripada maksudnya baik, membantu pengembangan SMK tapi dipersalahkan, maka lebih baik tidak perlu membantu, karena tujuannya bukan profit. Itu bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Akhirnya yang terjadi, SMK itu SMK Sastra, lantaran hanya teori saja, kurang praktek. Tempat praktek mereka adalah berproduksi di lahan pertanian, tapi karena saat giliran menjual produknya bermasalah, akhirnya mereka memilih tidak berproduksi.

Kondisi yang penuh ironi itu juga dialami oleh semua P4TK (Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Sejumlah P4TK Kejuruan, seperti Bisnis Pariwisata, Otomotif, Listrik, Seni dan Budaya, Teknologi, serta Pertanian itu sejak didirikan awal dekade 1980-an dengan nama PPPG (Pusat Pengembangan Penataran Guru) sudah dilengkapi dengan unit produksi dan alat-alat yang modern, sehingga saat itu betul-betul menjadi rujukan bagi SMK-SMK di seluruh Indonesia.

Mereka juga sudah sempat berproduksi sesuai dengan bidang masing-masing, produksi mereka laku di pasaran, bahkan untuk P4TK Seni dan Budaya di Yogyakarta, banyak produknya yang diekspor ke luar negeri. Tapi semua itu sekarang harus dikubur dalem-dalem karena dipersalahkan oleh Irjen maupun auditor dari BPK. Irjen mempersalahkan bahwa pengembangan unit produksi bukan tugas dan fungsi (Tusi) P4TK, sedangkan auditor BPK mempersoalkan transaksi yang ada di unit produksi tersebut. Ini betul-betul konyol karena kreativitas dan inovasi itu dimatikan begitu saja oleh pertanyaan “tidak sesuai dengan tugas dan fungsi”nya sehingga harus dibubarkan!

Kekonyolan para auditor yang hanya memakai kacamata kuda itu terlihat ketika mengaudit P4TK Pertanian Cianjur yang memiliki unit produksi barang hidup dan bisa berkembang, seperti misalnya peternakan sapi, ayam, kambing, pengembangan kolam ikan, dan pengolahan hasil pertanian. Menurut kaca mata pengembang, keberhasilan unit produksi itu diukur dari berkembangnya produksi, kuantitas maupun kualitas, seperti ternak sapi, ayam, dan kambing yang bertambah jumlah maupun besarannya sehingga harganya semakin tinggi. Tapi sang auditor justru mempersoalkan penyusutan barang, jelas kontradiktif. Akhirnya daripada pusing menghadapi teguran maupun temuan dari Irjen dan auditor BPK, lebih baik semua unit produksi ditutup. Ini sayang sekali karena lembaga Diklat (pendidikan dan latihan) tidak punya laboratorium yang nyata dan dapat diperlihatkan kepada para guru SMK yang dilatih, bahwa inilah contoh pengembangan unit produksi yang baik di SMK-SMK kita.

Inpres SMK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memisahkan urusan Pendidikan Tinggi dari Pendidikan Dasar dan Menengah dengan maksud agar hasil-hasil riset di Perguruan Tinggi (PT) dapat diimplementasikan oleh industri. Pemerintahan Jokowi juga berencana akan mengeluarkan instruksi presiden (Inpres) untuk pengembangan SMK. Keduanya itu hanya akan melahirkan kesia-siaan jika tidak diikuti dengan regulasi yang mendukung. Pertama, agar industri mau memakai hasil-hasil riset dari PT, hasil riset tersebut telah melalui proses uji coba. Proses uji coba tidak cukup sekali berhasil, butuh berulang kali. Bila uji coba pertama dan gagal lalu penelitinya dikriminalisasi dengan tuduhan menghamburkan uang negara, seperti yang terjadi pada kasus mobil listrik, tentu banyak peneliti kita memilih jalur aman, tidak mau mengadakan uji coba untuk menguji kehandalan temuannya.

Pengalaman pribadi, mengubah bentuk becak tradisional di Yogya yang berat kosong 135 kg dan diubah menjadi 85 kg tanpa mesin, dengan tempat duduk yang lebih lebar dan nyaman memerlukan waktu sepuluh tahun dan mengalami perubahan 14 kali prototype . Jika suatu inovasi sudah divonis gagal saat diwujudkan pertama kalinya, dan inovatornya dikriminalisasi, maka orang enggan untuk berinovasi.

Kedua, pada kasus SMK dan P4TK yang memiliki unit produksi perlu dilindungi dengan regulasi agar unit produksi tetap bisa berkembang tanpa menimbulkan masalah pengelolaan. Kebijakan menerapkan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) bukan jalan yang tepat, karena kalau PNBP semua pendapatan dari unit produksi tersebut disetor ke kas negara, tidak bisa dipakai untuk proses produksi lagi, sedangkan untuk proses produksi harus mengajukan anggaran ke negara. Cara ini selain tidak efisien, juga tidak melatih SMK dan P4TK-P4TK Kejuruan tersebut berkembang berdasarkan kreativitas dan inovasinya, mereka hanya mengandalkan anggaran negara saja.

Inpres tentang SMK yang akan dibuat oleh Pemerintahan Jokowi itu semoga sampai ke perlindungan regulasi tersebut, sebab kalau soal content pendidikan SMK sejak dulu sudah bagus, seperti yang diperlihatkan oleh STM Pembangunan empat tahun, tapi kebijakan yang tidak konsisten lah yang merusak kualitas dan perkembangan SMK kita.

https://www.facebook.com/darmaningtyas.instran/posts/1116592471715935

Senin, 02 Mei 2016

Ki Hajar dan Sekolah Liar

Kamis 02 Mei 2013 WIB

Ki Hajar Dewantara memperjuangkan pendidikan untuk semua kalangan bumiputera. Dia menentang ordonansi sekolah liar.


Taman Siswa di Bandung. Ki Hajar Dewantara (inset).
Foto

TANGGAL lahir Ki Hajar Dewantara, 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 316 tanggal 16 Desember 1959. Penetapan tersebut dilandasi oleh jasa-jasanya yang telah memberikan garis-garis tegas dalam pendidikan nasional, baik konsepsi maupun praktik.

“Pada tahun 1932 beliau telah berjuang dengan menentang ordonansi sekolah liar serta berlakunya sistem pajak rumah tangga Taman Siswa dan menentang diskriminasi tunjangan anak di sekolah pemerintahan dan sekolah swasta,” tulis AB Lapian dalam Terminologi sejarah, 1945-1950 & 1950-1959.

Ki Hajar mendirikan sekolah Taman Siswa pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta karena gelisah akan pendidikan di Hindia Belanda yang diskriminatif. Hanya anak-anak priyayi yang boleh sekolah. Dia mencoba mempeluas akses pendidikan bagi semua kalangan. Taman Siswa, dan semua sekolah partikelir (swasta) yang tidak diakui oleh lembaga resmi pemerintah manapun, dianggap sekolah liar.

Menurut Yudi Latif dalam Inteligensia Muslim dan Kuasa, sekolah liar biasanya didirikan oleh para anggota idealis dari inteligensia yang tidak ingin bekerja untuk pemerintah kolonial, dan yang didirikan sebagai jawaban terhadap kebutuhan akan pendidikan yang bergaya Barat.

Adanya kecenderungan politik di balik aktivitas lembaga-lembaga pendidikan partikelir (swasta) disadari pemerintah. Pemerintah yang khawatir melihat perkembangan sekolah-sekolah pribumi tanpa izin, berusaha menekan laju perkembangannya dengan membuat beberapa peraturan atau ordonansi.

Pada 1923, pemerintah mengeluarkan ordonansi pengawasan sekolah partikelir. Namun, dalam praktiknya tidak memenuhi harapan pemerintah dalam menuntaskan masalah sekolah liar. Menanggapi masalah itu, JWF. van der Muelen, pejabat direktur pendidikan dan agama menganjurkan kepada pemerintah untuk meninjau kembali ordonansi pengawasan 1923 dengan kemungkinan menambah satu peraturan baru menyangkut pengawasan terhadap lembaga pendidikan partikelir.

Usulan tersebut disetujui. Pada 1932 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan baru: Wildeschoolen Ordonantie (Ordonansi Sekolah Liar). Dalam ordonansi ini, seseorang atau lembaga yang bermaksud menyelenggarakan pendidikan harus seizin pemerintah. Pemerintah dapat mencabut izin apabila terbukti melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.

Bukan hanya bagi sekolah, ordonansi ini juga mengatur urusan guru. Para pengajar diharuskan untuk membuat laporan kepada penguasa setempat. Apabila melanggar, maka akan dikenakan hukuman penjara selama delapan hari atau denda 25 gulden. Mereka juga dapat dikenakan hukuman selama satu bulan atau denda sebesar 100 gulden apabila yang bersangkutan tetap melakukan kegiatan mengajar.

Menanggapi ordonansi tersebut, Ki Hajar mengirim telegram kepada Gubernur Jenderal De Jonge, meminta membatalkan ordonansi tersebut. Telegram ini kemudian dimuat majalah Timboel, 6 November 1932. Dengan tegas Taman Siswa mengancam akan melakukan lijdelijk verzet (pembangkangan) apabila ordonansi itu tidak dicabut.

“Excellentie! Ordonnantie jang disadjikan amat tergesa-gesa dan didjalankan dengan tjara paksaan …” tulis Ki Hajar, “Bolehlah saja memperingatkan, bahwa walaoepoen machloek jang ta’berdaja mempoenjai rasa asali berwadjib menangkis bahaja oentoek mendjaga diri dan demikianlah djoega boleh djadi kami karena terpaksa akan mengadakan perlawanan sekoeat-koeatnja dan selama-lamanja…”

Ordonansi sekolah liar tetap diberlakukan. Taman Siswa membangkang dan terus berkembang pesat ke luar Jawa Tengah. “Sepuluh tahun kemudian, meskipun sudah mengeluarkan peraturan Sekolah Liar pada September 1932, gerakan Taman Siswa sudah mendirikan 166 sekolah dengan sekira 11.000 murid Jawa,” tulis Frances Gouda dalam Dutch Cultures Overseas.

Sekolah-sekolah liar diminati oleh bumiputera karena keadaan ekonomi pasca Perang Dunia I dan depresi ekonomi pada 1930-an mengakibatkan pemotongan belanja (subsidi) pemerintah untuk pendidikan. “Hal ini membuat biaya pendidikan tinggi, memaksa orang-orang Hindia untuk bersekolah di sekolah-sekolah liar,” tulis Yudi Latif.

Laporan tahunan pemerintah tahun 1936 mengenai pendidikan mencatat sebanyak 1.663 sekolah liar yang menerima pendaftaran 114 ribu murid. Setahun kemudian, laporan tersebut mencatat jumlah keseluruhan 1.961 sekolah dengan jumlah murid 129.565, sedangkan pada 1941, jumlah murid pribumi yang menerima pendidikan dalam bahasa Belanda di sekolah liar, yang terletak di dalam dan di luar Jawa, diperkirakan mencapai jumlah 230 ribu.

Menurut Gouda, Jawa tidak sendiri dalam ekspansi sembunyi-sembunyi sekolah independen, yang secara sadar berupaya tetap di luar orbit pengawasan pemerintah. Di Minangkabau Sumatera Barat, berlangsung pula pertumbuhan lembaga pendidikan yang sama. Walaupun lembaga-lembaga tersebut secara lebih jelas kaitannya dengan ulama (guru) Islam dibanding di Jawa dan lebih banyak menghabiskan waktu dalam pengajian Alquran, sekolah-sekolah kaum muda di sana juga dengan bergairah menanamkan gagasan penalaran individu (ijtihad) dan semangat pembaruan pada murid mereka.

“Baik sekolah taman siswa maupun sekolah kaum muda merupakan lembaga yang berkembang pesat,” tulis Gouda, “kedua-duanya berhasil menanamkan rasa bangga akan budaya asli dalam diri murid-murid mereka."

http://historia.id/modern/ki-hajar-dan-sekolah-liar

Senin, 11 April 2016

Intoleransi dan Perintah Presiden

11 April 2016 | 19:01


Apakah intoleransi yang terus-menerus dipertontonkan ke publik satu paket dengan kompetisi dan deregulasi untuk masuknya modal asing?

Kita lihat beberapa ekspresi kebudayaan dan politik dilarang oleh kelompok massa tertentu tanpa ada usaha polisi untuk mencegah sesuai wewenangnya berdasarkan konstitusi. Sebaliknya,  polisi justru  setuju dan mendukung atas nama ketertiban.

Kita pun melihat Presiden Joko Widodo  betapa getol menekankan Indonesia harus terus meningkatkan daya saing dan siap berkompetisi dalam era ekonomi pasar bebas. Deregulasi dan pembangunan infrastruktur digenjot justru untuk mempercantik dan mempertampan diri demi melayani Modal Asing masuk. Deregulasi adalah praktek memudahkan modal asing terlibat dalam pembangunan di Indonesia. Melalui deregulasi itulah diharapkan Indonesia menjadi tujuan utama investor di antara negara-negara pesaing lainnya.

Praktek intoleran dan deregulasi demi dana segar pembangunan bukanlah hal baru di Indonesia. Penghancuran komunisme yang brutal di tiga bulan pertama pasca Peristiwa G 30 S dan prakteknya di kemudian hari dalam pembatasan Demokrasi selama Orde Baru berkuasa adalah bukti nyata.

WS Rendra dari jauh di Amerika Serikat yang memulai mengisi puisi-puisinya dengan isu sosial pun memberikan kesaksiannya dalam kumpulan sajak Blues untuk Bonie pada praktek Intoleransi, deregulasi dan pembanguan Infrastruktur yang dipraktekkan penguasa baru bernama Orde Baru itu:

Kesaksian Tahun 1967

Dunia yang akan kita bina adalah dunia baja Kaca dan tambang-tambang yang menderu Bumi bakal tidak lagi perawan, Tergarap dan terbuka Sebagai lonte yang merdeka Mimpi yang kita kejar, mimpi platina berkilatan Dunia yang kita injak, dunia kemelaratan Keadaan yang menyekap kita, rahang serigala yang menganga

Nasib kita melayang seperti awan Menantang dan menertawakan kita Menjadi kabut dalam tidur malam Menjadi surya dalam kerja siangnya Kita akan mati dalam teka-teki nasib ini Dengan tangan-tangan yang angkuh dan terkepal Tangan-tangan yang memberontak dan bekerja Tangan-tangan yang mengoyak sampul keramat Dan membuka lipatan surat suci Yang tulisannya ruwet tak bisa dibaca

Mengapa kita tidak bisa keluar dari pola pembangunan yang dipraktekkan Orde Baru, lalu tetap mempromosikan intoleransi sembari tetap mengandalkan modal asing dalam membangun bangsa?

Dalam Sajak Sebotol Bir, 1977, dalam Potret Pembangunan dalam Puisi, Rendra mempertanyakan pola pembangunan seperti ini:

Kota metropolitan di sini tidak tumbuh dari industri,
Tapi tumbuh dari kebutuhan negara industri asing
akan pasaran dan sumber pengadaan bahan alam
Kota metropolitan di sini, adalah sarana penumpukan bagi Eropa, Jepang, Cina, Amerika, Australia, dan negara industri lainnya.


Dimanakah jalan lalu lintas yang dulu ?
Yang menghubungkan desa-desa dengan desa-desa ?
Kini telah terlantarkan.
Menjadi selokan atau kubangan.


Jalan lalu lintas masa kini,
mewarisi pola rencana penjajah tempo dulu,
adalah alat penyaluran barang-barang asing dari
pelabuhan ke kabupaten-kabupaten dan
bahan alam dari kabupaten-kabupaten ke pelabuhan


Presiden Joko Widodo memang sudah memerintahkan agar Kepala Polri menindak kelompok yang bertindak intoleran, menghambat kebebasan berekspresi, termasuk yang menghambat kegiatan beribadah sesuai keyakinan dan kepercayaan sebagaimana diatur dalam konstitusi. Tetapi implementasi di lapangan tentu tak sesuai dengan harapan dan tak seindah kata-kata konstitusi sebab beberapa Ketetapan atas nama Rakyat dan Undang-Undang Pemerintah yang menghambat kebebasan berekspresi terutama berkaitan dengan komunisme dan keyakinan masih berlaku; sementara dalam praktik, tafsir terhadap komunisme dan ajaran keyakinan  berdasarkan kepentingan politik sesaat atau bisa ditafsirkan sesuai kepentingan penguasa.

Dihadapkan pada kebebasan untuk modal asing dan deregulasi yang melayani modal asing demi meningkatkan daya saing dalam berkompetisi memasukkan modal, kita pun bertanya mengapa justru praktik intoleran  tetap berlangsung tanpa hambatan dan seringkali didukung polisi yang merupakan alat pemerintah atau kekuasaan?

Apakah perintah presiden yang hendak menegakkan konstitusi kebebasan sebagaimana pasal 28 bisa berarti juga  pemecatan terhadap Kapolri yang membangkang atau tidak bekerja? Atau Presiden kita sedang berbasa-basi sebab yang sebenarnya terjadi adalah semata-mata melindungi kebebasan modal asing dan melupakan tujuan nasional? Karena itu, tidak boleh ada alternatif  yang mungkin bisa saja timbul dari gejolak  kebebasan berekspresi baik di lapangan kebudayaan maupun keagamaan! Kemudian menganggap bahwa modal asing bukanlah satu-satunya sandaran dan solusi bagi jalannya keadilan dan kemakmuran Rakyat sebagaimana mereka yang sempat menjadikan gerakan keagamaan seperti GAFATAR sebagai alternatif.

AJ Susmana, Wakil Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP PRD)

http://www.berdikarionline.com/intoleransi-dan-perintah-presiden/

Rabu, 06 April 2016

Anies Baswedan: Pemerintah Sediakan Dana bagi Penulis

Rabu, 06 April 2016 | 14:13 WIB 

Buku puisi Chairil Anwar "Deru Tjampur Debu" yang tersimpan di Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta. TEMPO/Jacky Rachmansyah 

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serius memajukan dunia literasi atau sastra Indonesia. Salah satu kebijakan yang akan dilaksanakan adalah memberi semacam beasiswa bagi para penulis untuk menghasilkan karya. "Kami memberi fasilitas supaya mereka berkarya," kata Menteri Pendidikan Anies Baswedan dalam wawancara khusus, Selasa pekan lalu.

Selain dana untuk meningkatkan kualitas karya sastra, Anies berencana memberikan kemudahan bagi penulis untuk menerjemahkan karyanya ke bahasa asing. "Tujuannya agar sastra Indonesia lebih dikenal dunia," kata Anies merujuk sukses penyelenggaraan Frankfurt Book Fair di Jerman tahun lalu.

Berikut ini petikan wawancara Tempo dengan Anies.

Bagaimana kelanjutan rencana dana penerjemahan karya sastra seperti yang dijanjikan pemerintah di Frankfurt Book Fair (FBF)?
Untuk menerjemahkan karya sastra, kita harus aktif. Banyak buku Indonesia, dari fiksi sampai nonfiksi, yang layak dibaca dunia. Tantangannya memperbaiki sistem penilaian biaya. Ongkos terjemahan masih satuan rupiah, sementara penerjemah bermutu tidak berada di Indonesia. Dari FBF sudah terbuka soal standar biaya tiap negara. Itu jadi patokan sehingga Kementerian Keuangan punya rujukan.


Bagaimana menepis dugaan kolusi dalam menentukan siapa yang layak mendapat dana itu?
Ada tim kurasi yang akan ditunjuk. Namanya Komite Buku, yang menentukan karya siapa yang layak diterjemahkan. Karena ini uang rakyat dipakai untuk biaya promosi Indonesia di dunia internasional. Penilaiannya dari para ahli itu, yang diambil dari orang-orang independen. Kementerian Pendidikan cuma memfasilitasi.

Apa lagi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan karya sastra nasional?
Ada program bagi penulis agar menulis penuh konsentrasi. Mereka dibiayai hidupnya di luar negeri. Sastrawan kita potensinya dahsyat. Sekarang kami bikin program pengiriman sastrawan ke tempat-tempat mereka bisa berkonsentrasi untuk berkarya. Bukan untuk mengisolasi diri, melainkan ke tempat yang bisa merangsang mereka untuk kreatif, termasuk melakukan riset. Sifatnya seperti beasiswa. Mereka melamar dan dibiayai hidupnya. Bisa 3 bulan, 6 bulan, atau 9 bulan. Sedang disusun proses dan sebagainya. Anggarannya sudah dialokasikan.

Itu untuk fiksi?
Awalnya untuk sastrawan. Mereka itu orang-orang yang berkemampuan menaklukkan diri sendiri untuk bisa menghasilkan tulisan panjang penuh imajinasi. Dana ini agar sastra Indonesia dikenal dunia. Setelah Frankfurt Book Fair, transaksi hak cipta buku Indonesia meledak. Mereka membeli hak cipta karya Indonesia untuk diterjemahkan. Dari 200 pada 2014 menjadi lebih dari 500 pada 2015.

Berapa besar anggarannya?
Sudah dialokasikan. Saya sampaikan, bergeraknya jangan berdasarkan besarnya anggaran. Presiden sudah menggarisbawahi, jangan mengejar serapan anggaran tanpa memikirkan kualitas. Akan kami buka dulu, lalu lihat animonya. Kalau dibutuhkan lebih, ya akan kami tambah. Kalau yang ada sedikit, ya yang sedikit itu saja dulu.

Apa bentuk pertanggungjawaban si penerima dana?
Mereka harus menghasilkan karya.

Berapa dana yang diterima tiap penulis?
Beda-beda. Yang penting mereka di sana bisa berkonsentrasi, tidak khawatir tentang biaya hidup. Buat apa dikirim ke sana kalau harus kerja mencuci piring, misalnya? Dicukupkan kebutuhannya karena republik ini membutuhkan karya-karya mereka. Kami memberi fasilitas supaya mereka berkarya.

TITO SIANIPAR


https://m.tempo.co/read/news/2016/04/06/173760236/anies-baswedan-pemerintah-sediakan-dana-bagi-penulis