Sekolah Rakyat bagi Mereka yang Termarginalkan

Akmal Uro - 30/10/2019

Pendidikan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan seseorang. Pendidikanlah yang menentukan, menuntun masa depan dan arah hidup seseorang. Dengan pendidikan, dapat menciptakan manusia-manusia yang berkualitas, berintelektual, dan jauh dari kebodohan.

Meskipun tidak semua orang berpendapat seperti itu, namun pendidikan tetaplah menjadi kebutuhan nomor wahid. Bagi Tan Malaka sendiri, pendidikan merupakan perkakas membebaskan rakyat dari keterbelakangan dan kebodohan.

Karena kemajuan suatu bangsa tak lepas dari pendidikan, maka dari itu dituangkanlah beberapa kebijakan yang memberikan peluang bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengenyam pendidikan, seperti pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi: “Setiap Warga Negara Berhak Mendapatkan Pendidikan”.

Selain itu, juga dituangkan dalam cita-cita bangsa ini yang terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”.

Namun, hingga saat ini, cita-cita ‘Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” masih ‘terasa’ jauh dari kata terwujud. Pasalnya, masih banyaknya anak-anak Indonesia yang belum mengenyam pendidikan formal menjadi salah satu alasan. Berdasarkan Data UNICEF tahun 2016, sebanyak 2,5 Juta anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan, yakni sebanyak 600 Ribu anak usia Sekolah Dasar (SD) dan 1,9 juta anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Memang, ada beberapa faktor yang membuat anak-anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan, seperti karena faktor ekonomi yang berdampak pada tidak teraksesnya pendidikan bagi rakyat kecil, paradigma masyarakat yang menganggap pendidikan tidak penting, sarana dan prasarana, kurikulum yang diterapkan, dan beberapa faktor yang lain.

Faktor ekonomi menjadi penghambat utama untuk melanjutkan pendidikan.

 Padahal, dalam komitmen tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 di Bidang Pendidikan, setiap negara harus bisa memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam hal pendidikan.

Dari hasil survei Badan Pusat Statistik, ada sekitar 73 Persen kasus putus sekolah terjadi akibat faktor ekonomi. Hal ini sangat disayangkan, padahal pemerintah Indonesia sangat serius melaksanaan kebijakan pembangunan di sektor pendidikan yang bertujuan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, terutama pada pengalokasian anggaran pendidikan yang mencapai 20% dari total anggaran pembangunan. 

Program yang diprioritaskan antara lain, untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, perpustakaan, pengadaan buku-buku, biaya operasional, beasiswa, pendidikan gratis bagi masyarakat miskin. Tapi toh nyatanya masih banyak anak-anak Indonesia yang belum bisa mengenyam pendidikan.

Pendidikan yang tidak bisa terjangkau karena biayanya yang mahal masih sangat dirasakan bagi rakyat kecil, seperti anak-anak jalanan yang kurang beruntung untuk mendapatkan pendidikan. 

Sangat sulit bagi mereka untuk menghapus dampak pendidikan bagi mereka yang tidak didapatkannya. Karena mereka harus memikirkan bagaimana caranya untuk membayar uang iuran sekolah, untuk membeli perlengkapan-perlengkapan sekolah, sedangkan untuk makan sehari-hari saja sangat susah.

Apakah dengan nilai-nilai yang bagus semasa duduk di bangku sekolah ‘Mencerdaskan kehidupan bangsa’ akan terwujud? Ataukah lulus dengan IPK yang tinggi ‘Mencerdaskan kehidupan bangsa’ akan terwujud? Tentu itu bukanlah sebuah tolok ukur.

Bagi Sultan Ibrahim atau lebih dikenal Tan Malaka sendiri berpendapat bahwa Pendidikan bukanlah semata-mata alat untuk kecerdasaan pribadi saja, tetapi juga sebagai alat kecerdasan sosial agar mengetahui bentuk ketertindasaan di dalam masyarakat. Selain itu, ia juga berpendapat bahwa pendidikan harus bersifat transformatif sebagai alat untuk keluar dari segala jeratan praktik diskriminasi dan penindasan

Lantas, di mana nilai-nilai demokrasi yang menjamin seluruh rakyat Indonesia untuk merasakan bangku sekolah sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1? Apakah itu hanya sebuah ‘pajangan’ dalam konstitusi negara? 

Tentu, pendidikan yang merata dan bisa diakses oleh semua kalangan rakyat Indonesia adalah bentuk perwujudan nilai-nilai demokrasi dalam ranah Pendidikan.

Oleh karena itu, Sekolah Rakyat bisa menjadi alternatif pendidikan bagi ‘mereka’ yang termarginalkan. Sekolah yang bisa menjadi ‘lumbung’ ilmu bagi anak-anak bangsa yang tidak dapat mengenyam pendidikan layaknya anak sebayanya. Gudang ilmu dan tempat berkreasi bagi pemuda yang ‘terpaksa’ meninggalkan bangku sekolah karena himpitan ekonomi.

Dengan menyusun kurikulum sesuai dengan budaya, kebutuhan, dan kondisi masyarakat, Sekolah Rakyat tersebut diharapkan bisa membangkitkan kesadaran rakyat untuk peduli dan kritis terhadap segala persoalan yang terjadi dalam lingkungan mereka.

Sebut saja seperti persoalan kemiskinan maupun penindasan yang dilakukan penguasa terhadap mereka. Caranya adalah melalui sebuah pembangunan berpikir yang mampu memecahkan persoalan-persoalan yang ada dalam dirinya, yang selanjutnya dibenturkan dengan realitas pahit yang mereka alami.

Salah satu contoh dari Sekolah alternatif yang ada di Indonesia adalah Cahaya Anak Negeri, sebuah wadah kegiatan dan pendidikan untuk membantu anak jalanan meraih cta-cita. Adalah Andi Suhandi dan Nadiah Abidin, aktor di balik lahirnya sekolah jalanan tersebut. Mereka mendirikan sekolah tersebut bermula dari keprihatinan terhadap pendidikan dan masa depan anak-anak jalanan di Kota Bekasi.

Sekolah seperti Cahaya Anak Negeri ini perlu dan semestinya untuk didukung keberadaannya. Agar ke depannya, pemandangan anak-anak jalanan yang berlarian jika dikejar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atau anak yang mengulurkan tangan untuk mengisi isi perutnya tak terlihat lagi dengan hadirnya sekolah-sekolah alternatif untuk mereka.

Jika mencerdaskan kehidupan bangsa diukur dari banyaknya sarjana, maka rakyat yang memilih Sekolah Rakyat tidak akan mampu untuk mewujudkannya. Akan tetapi, jika mencerdaskan kehidupan bangsa diukur dari kemajuan pola berpikir rakyat Indonesia, maka Sekolah Rakyat bisa dan mampu untuk mewujudkan itu.

Permasalahan pendidikan bukanlah tugas pokok pemerintah semata, akan tetapi juga pada rakyat yang sadar untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi dalam ranah pendidikan. Terwujudnya pendidikan yang bisa diakses oleh seluruh rakyat Indonesia, tanpa diskriminasi, pendidikan yang tak kenal golongan adalah wujud nyata realisasi konsitusi negara di bidang pendidikan seperti yang diamanatkan pada Pasal 31 Ayat 1.

Qureta 

Read More

SRMB dan Literasi Daerah

Penerbitan dan apresiasi karya sastra, khususnya puisi, direncanakan bakal menjadi tradisi tahunan Sekolah Rakyat MeluBae (SRMB). Sinyalemen ini mengemuka dalam banyak diskusi internal yang disebut para pamongnya sebagai tradisi dopokan kelompok.

Sebagai sebuah komunitas pembelajar yang telah berusia 16 tahun sejak pendiriannya pada Januari 2003, meski jatuh bangun, pengalaman empiris memberi cukup kekuatan untuk tetap survive dalam berbagai situasi. Kata kuncinya, berkomunikasi dalam berbagai bentuknya, menjadi perekat komunal yang secara etika dan metodologis jadi sesuatu yang bersifat saling mengikat.

Jargon “Sekolah mBayar Karep” teruji di atas landasan kolektif melalui proses-proses bersamanya, mulai dari dopokan hingga melakukan semua secara bersama. Tetapi kebersamaan yang meskipun tak linier namun pada gilirannya bermanifes melalui “kerja kolektif” siapa melakukan apa.

Penerbitan karya

Penerbitan buku berisi karya puisi para pegiatnya tengah menjadi tren dalam tiga tahun belakangan, terutama sejak komunitas ini menginisiasi pendirian “divisi publishing” dengan marking Senthong Omah Sinau dalam menangkap tema besar literasi pada konteks daerah.

Itu sebabnya pada Senin (28/10) SRMB menemui pengelola Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kebumen. Selain untuk menyerahkan dua serial buku antologi puisi bertajuk “Kuputarung” sebagai satu momentum, juga untuk suatu rintisan komunikasi yang diharapkan bakal berkelanjutan.

KUPUTARUNG: Penyerahan 2 buku antologi puisi “Kuputarung” terbitan SRMB ke pengelola Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kebumen pada Senin (28/10). Kadin Kearsipan dan Perpustakaan Anna Ratnawati, didampingi Bambang Asrori tengah menerima dua buku terbitan SRMB di kantornya [Foto: Arp]

Bagi SRMB sendiri yang barangkali baru memaknai literasi sebagai sebuah tradisi yang mengaktualisasi ke dalam trend penerbitan buku, namun juga berproyeksi mengembangkan produksi pengetahuan lainnya diluar bidang sastra. Jika pun selama ini komunitas berfokus pada sastra itu semata karena mayoritas pegiatnya aktif pada penulisan puisi.

Opsi selain penulisan dan penerbitan adalah apresiasi karya para pegiatnya melalui musikalisasi puisi. Secara spesifik, komunitas ini tengah menyiapkan lomba baca puisi, tingkat pelajar dan umum; yang bakal digelar bulan November.    

Read More

Anak-Anak Memerlukan Cerita, Puisi, Musik, dan Kesenian

23 October 2019 - A.S. Laksana 

Philip Pullman, foto BBC.

ANAK-ANAK membutuhkan kesenian dan cerita dan puisi dan musik sebagaimana mereka memerlukan cinta dan makanan dan udara segar dan bermain-main. Jika kita tidak memberi mereka makanan, kerusakannya akan cepat terlihat. Jika kita melarang anak menikmati udara segar dan bermain-main, kerusakannya juga akan terlihat, tetapi tidak seketika. Jika kita tidak memberi mereka cinta, kerusakannya mungkin tidak akan terlihat sampai bertahun-tahun nanti, tetapi kerusakannya permanen.

Tetapi jika Anda tidak memberi mereka kesenian dan cerita dan puisi dan musik, kerusakannya tidak begitu mudah dilihat. Tubuh mereka cukup sehat; mereka dapat berlari dan melompat dan berenang dan makan dengan lahap dan bersuara berisik, seperti lazimnya anak-anak, tetapi ada sesuatu yang hilang.

Memang benar bahwa sejumlah orang tumbuh tanpa mengenal kesenian dalam bentuk apa pun, dan mereka terlihat bahagia. Mereka menjalani kehidupan yang baik dan berharga, dan tak ada buku di rumah mereka, dan mereka tidak begitu peduli pada lukisan, dan mereka tidak tahu pentingnya musik. Tidak ada masalah. Saya tahu orang-orang yang seperti itu. Mereka tetangga-tetangga yang baik dan warga negara yang bermanfaat.

Tetapi beberapa orang lainnya, pada tahap tertentu di masa kecil atau di masa muda mereka, atau bahkan mungkin di usia tua mereka, mengalami sesuatu yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Bagi mereka, pengalaman itu sama asingnya dengan sisi gelap bulan. Suatu hari mereka mendengar pembacaan puisi di radio, atau melewati sebuah rumah dengan jendela terbuka dan melihat seseorang bermain piano, atau melihat poster sebuah lukisan di dinding rumah seseorang, dan pengalaman itu memberi pukulan yang mengejutkan namun lembut sehingga mereka merasa pening. Mereka tidak pernah dipersiapkan untuk mengalami hal ini.

Tiba-tiba mereka menyadari ada rasa lapar, meskipun mereka tak memikirkan hal itu semenit sebelumnya; rasa lapar akan sesuatu yang manis dan lezat sehingga hampir menghancurkan hati mereka. Mereka hampir menangis, mereka merasa sedih dan gembira dan sunyi, disambut oleh pengalaman yang benar-benar baru dan aneh ini.

Mereka ingin mendengarkan radio, mereka tercenung lama di luar jendela, dan mata mereka tidak bisa beralih dari poster lukisan. Mereka menginginkan hal ini, mereka membutuhkan semua ini seperti orang lapar membutuhkan makanan. Dan mereka tidak pernah menyadarinya selama ini. Mereka tidak pernah tahu.

Seperti itulah rasanya bagi anak-anak yang membutuhkan musik atau lukisan atau puisi. Jika tidak ada perjumpaan kebetulan seperti di atas, mereka mungkin tidak akan pernah menyadari rasa lapar mereka. Mungkin mereka akan menjalani saja seluruh hidup dalam keadaan lapar budaya tanpa menyadarinya.

Efek kelaparan budaya memang tidak dramatis dan seketika. Ia tidak mudah terlihat.

Dan sejumlah orang tidak pernah mengalami perjumpaan seperti itu; dan mereka beres-beres saja. Jika semua buku dan semua musik dan semua lukisan di dunia ini lenyap dalam semalam, mereka tidak akan merasa lebih buruk. Mereka bahkan tidak akan tahu.

Tetapi rasa lapar itu dirasakan oleh anak-anak, dan seringkali tak terpenuhi karena tidak ada yang menyadarkan mereka. Banyak anak di berbagai belahan dunia mengalami kelaparan akan sesuatu yang memberi kebugaran dan memelihara jiwa mereka, yang tidak tergantikan oleh hal-hal lain.

Kita mengatakan bahwa setiap anak memiliki hak atas makanan dan tempat tinggal, pendidikan, perawatan medis, dan sebagainya. Kita harus memahami juga bahwa setiap anak memiliki hak untuk menikmati kebudayaan. Kita harus sepenuhnya memahami bahwa tanpa cerita, puisi, lukisan, dan musik, anak-anak akan kelaparan.

***

• Ditulis oleh Philip Pullman pada peringatan kesepuluh Astrid Lindgren Memorial Award, 2012. Tulisan aslinya bisa diakses di Blog Astrid Lindgren Memorial Award.

Blog itu sekarang berhenti. Tulisan terakhir adalah pada 15 Januari 2019, berisi pengumuman bahwa mereka tidak akan menulis lagi untuk blog tersebut.

-------

PHILIP PULLMAN adalah salah satu penulis paling terkenal saat ini. Dia terkenal karena novel triloginya His Dark Materials  (terdiri atas The Golden Compass, The Subtle Knife, dan The Amber Spyglass), yang dinobatkan sebagai salah satu dari 100 novel terbaik sepanjang masa oleh  majalah berita mingguan Newsweek  dan salah satu novel terhebat sepanjang masa oleh  Entertainment.

Dia juga telah memenangi banyak penghargaan, termasuk Medali Carnegie untuk The Golden Compass, Penghargaan Whitbread (sekarang Costa) untuk The Amber Spyglass; nominasi Booker Prize untuk The Amber Spyglass; dan Penghargaan Astrid Lindgren Memorial pada 2005.

Tanya jawab menarik tentang buku favorit, musik dan film kesukaan Philip Pullman, dalam acara BBC Five Minutes With.

Kunyit 

Read More

Penghayat Kepercayaan, Bagian Dari Masyarakat Yang Harus Kita Jaga Dan Hormati

Ariefiani Harahap - 22 Oktober 2019 12.57 WIB

Salah satu Penghayat Kepercayaan, Pahoman Urip Sejati asal Magelang yang sedang melakukan peribadatannya | foto: riauberita.com

Adanya berbagai kepercayaan merupakan salah satu keragaman yang menjadi ciri kemajemukan masyarakat Indonesia. Hal tersebut bisa ditemukan juga pada penghayat kepercayaan sebagai salah satu kelompok yang sering terlupakan bahkan asing bagi sebagian masyarakat.

Penghayat kepercayaan sendiri adalah mereka yang menganut aliran kepercayaan diluar enam agama dominan yang dikenal masyarakat umum di Indonesia seperti Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha dan Konghucu. Adanya aliran kepercayaan tersebut merupakan warisan yang diturunkan oleh leluhur berbagai daerah yang ada di Indonesia.

Keberadaan penghayat kepercayaan di Indonesia

Sebelum masuknya agama mayoritas di Indonesia, Arkeolog Agus Widiatmoko menjelaskan pada historia.id bahwa agama atau kepercayaan terdahulu yang dipegang oleh para penghayat memiliki tiga prinsip yaitu hubungan manusia dengan Yang Maha Kuasa, dengan sesama manusia dan dengan tumbuhan, hewan dan lingkungan.

Beberapa contoh aliran yang cukup besar diantaranya seperti; Sunda Wiwitan dan Buhun yang dianut orang-orang Sunda, Kejawen yang dianut masyarakat Jawa, Marapu yang merupakan agama asli dari Pulau Sumba, Kaharingan dan Tolotang yang berasal dari Kalimantan, Ugamo Malim atau Parmalim dari suku Batak dan Madrais yang merupakan agama Jawa-Sunda.

Selain aliran-aliran tersebut masih banyak lagi aliran kecil di Indonesia yang juga merupakan bagian dari penghayat kepercayaan.

Walaupun belum ada jumlah pasti terkait jumlah penghayat kepercayaan, dilansir dari tirto.id beberapa data menunjukkan keberadaan mereka ditengah masyarakat Indonesia. Sensus penduduk 2010 misalnya, mencatat ada 299.617 penghayat kepercayaan atau sekitar 0,13% yang terhitung dari jumlah total penduduk Indonesia.

Selain itu ada juga perkiraan jumlah berkisar sepuluh hingga dua belas juta orang di seluruh Indonesia yang dikeluarkan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Berada.

Melihat kembali kondisi penghayat kepercayaan di Indonesia

Dalam perjalanannya aliran kepercayaan sempat mengalami kondisi yang naik turun. Pada historia.id Sudarto peneliti dari Setara Institute menjelaskan bahwa jumlah penghayat kepercayaan pernah mengalami peningkatan setelah pemilu pertama yang dilakukan pada 1955 .

Saat itu ada sekitar 350 kelompok yang dikonsolidasi oleh mantan wakil perdana menteri KRT Wongsonegoro. Hal tersebut juga terakomodir lewat pasal 29 UUD 1945 yang menyebutkan

 “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk utuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu”

Namun Pada 1965 juga sempat keluar UU PNPS No. 1 yang berisi tentang penodaan dan perlindungan atas agama-agama yang diakui pemerintah, dari aliran-aliran lain. Hal tersebut pun berimbas pada para penghayat kepercayaan.

Berbagai kendala seringkali muncul, mulai dari sulitnya mendapatkan hak-hak seperti pendidikan atau pekerjaan hingga penerimaan di masyarakat. Hal tersebut kerap membuat beberapa dari mereka berpindah pada agama mayoritas.

Kartu Tanda Penduduk salah seorang penghayat kepercayaan | foto: tirto.id

Setelah berbagai hal yang dilalui oleh masyarakat penghayat kepercayaan, dukungan terhadap mereka akhirnya mulai terlihat. Realisasinya dibuktikan dengan dicetaknya kolom agama penghayat kepercayaan di dalam E-ktp oleh Ditjen Dukcapil pada 2019.

Masyarakat penghayat kepercayaan yang gugatannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) | foto: detik.com

Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada November 2017 yang mengabulkan gugatan masyarakat penghayat kepercayaan terkait kewajiban negara untuk mengakui dan menulis (tidak lagi mengosongkan) kolom agama pada KTP yang dimiliki penghayat kepercayaan.

Walaupun secara identitas keberadaannya telah diakui, dibutuhkan edukasi lebih lanjut pada masyarakat luas terkait keberadaan para penghayat kepercayaan. Hal tersebut harus dilakukan untuk mendorong sikap terbuka masyarakat terhadap mereka sehingga tak ada lagi diskriminasi yang diterima oleh para penghayat.

Sumber: detik.com|historia.id|voaindonesia.com|hukumonline.com | boombastis.com

GoodNews 

Read More

Eka Kurniawan Tolak Anugerah Kebudayaan dari Kemendikbud

Oleh: Hendra Friana - 9 Oktober 2019

Potret Eka Kurniawan saat hadir di Indonesia International Book Fair di JCC, Jakarta, Sabtu (15/9/18). tirto.id/Hafitz Maulana

Eka Kurniawan menilai negara belum serius menghargai kerja-kerja seni dan kebudayaan, dan menolak penghargaan yang diberikan Kemendikbud kepadanya.

Novelis Eka Kurniawan menolak Anugerah Kebudayaan dan Maestro Seni Tradisi 2019 yang bakal diberikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kepadanya pada Kamis (10/10/2019) malam.

Sikap yang ia sampaikan secara terbuka melalui akun Facebook pribadinya itu dilandasi sejumlah alasan. Salah satunya, karena pemerintah tak sungguh-sungguh memberi apresiasi kepada pekerja sastra dan seni, dan pegiat kebudayaan secara umum

"Suara saya mungkin terdengar arogan, tapi percayalah, Negara ini telah bersikap jauh lebih arogan, dan cenderung meremehkan kerja-kerja kebudayaan," tulisnya.

Ketidakseriusan negara dalam mengapresiasi kerja-kerja seni dan kebudayaan, kata Eka, pertama-tama terlihat dari kontrasnya hadiah yang ia terima dengan para atlet atau olahragawan yang memenagi olimpiade.

Para penerima anugerah dari Kemendikbud tersebut hanya mendapat, antara lain, pin dan uang Rp50 juta --yang dipotong pajak. Sementara peraih emas dalam Asean Games, misalnya, memperoleh Rp1,5 miliar dan peraih perunggu memperoleh Rp250 juta.

"Kontras semacam itu seperti menampar saya dan membuat saya bertanya-tanya, Negara ini sebetulnya peduli dengan kesusastraan dan kebudayaan secara umum tidak, sih?" keluh Eka.

Tapi, terlepas dari kekesalan dan perasaan dianaktirikan itu, alasan paling penting yang dipaparkan Eka adalah absennya negara dalam melindungi iklim intelektual secara luas. Beberapa waktu, tulis Eka, sejumlah toko buku kecil digeruduk dan buku-buku dirampas oleh aparat. Tapi negara abai dan tak pernah turun tangan untuk menghentikan tindakan "anti-intelektualitas" tersebut.

Padahal, kejadian itu bukan yang pertama dan kemungkinan akan terus terjadi di masa mendatang. Negara juga dinilai mangkir dalam melindungi industri perbukuan, terutama penerbit-penerbit kecil dan para penulis, yang menjerit dalam ketidakberdayaan menghadapi pembajakan buku.

Menurut Eka, jika perlindungan kebebasan berekspresi masih terengah-engah, setidaknya pemerintah bisa memberikan perlindungan secara ekonomi dan meyakinkan semua orang di industri buku bahwa hak-haknya tidak dirampok.

"Memikirkan ketiadaan perlindungan untuk dua hal itu, tiba-tiba saya sadar, Negara bahkan tak punya komitmen untuk melindungi para seniman dan penulis [bahkan siapa pun] atas hak mereka yang paling dasar: kehidupan," lanjutnya.

Lantaran hal-hal itu lah, beberapa hari lalu, Eka membalas surat dari Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya Kemendikbud untuk menegaskan dirinya tak akan datang malam penganugerahan dan menolak penghargaan yang diberikan kepadanya.

 Menerima penghargaan tersebut, menurutnya, menjadi semacam "anggukan kepala" untuk kebijakan-kebijakan negara yang sangat tidak mengapresiasi kerja-kerja kebudayaan, bahkan cenderung represif. 

"Kesimpulan saya, persis seperti perasaan yang timbul pertama kali ketika diberitahu kabar mengenai Anugerah Kebudayaan, Negara ini tak mempunyai komitmen yang meyakinkan atas kerja-kerja kebudayaan," tegas Penulis novel Cantik itu Luka tersebut.

Reporter: Hendra Friana 

Penulis: Hendra Friana 

Editor: Gilang Ramadhan

Negara tak punya komitmen untuk melindungi para seniman dan penulis atas hak dasar mereka: kehidupan.

Tirto.ID 

Read More

Bonokeling, Kearifan Lokal Jawa Kuno

TRADISI unggah-unggahan menjadi warisan budaya adiluhung Tanah Banyumas yang berbasis agraris. Pengikut adat Bonokeling meluruhkan nafsu sebagai manusia agar kembali fitri.

Inilah bagian dari kearifan masyarakat adat Jawa kuno yang masih bertahan di tengah hiruk-pikuk modernitas.

Ratusan perempuan berbalut kemban dengan selendang putih melingkari pundak duduk bersimpuh di bawah terik surya. Dalam keheningan, satu per satu membasuh tangan, kaki, dan wajah mereka sambil mengucap mantra.

Mereka bersiap menjalankan ritual unggah-unggahan, mendoakan leluhur, membersihkan batin sebelum Ramadhan, tiga pekan lalu. Mereka berjajar rapi, di kompleks makam Bonokeling, Kecamatan Jatilawang, Banyumas, Jawa Tengah.

Sosok Bonokeling, menurut Tetua Komunitas Adat Bonokeling, Sumitro, konon adalah tokoh spiritual dari Kadipaten Pasir Luhur (sekarang wilayah Karanglewas, Banyumas). Wilayah ini dulu merupakan bagian dari Kerajaan Padjadjaran. Kedatangan Bonokeling ke Pekuncen dalam rangka pembukaan wilayah pertanian.

Oleh karena itu, nuansa agraris menjadi ciri utama tradisi Bonokeling. Tradisi unggah-unggahan awalnya diadakan menjelang musim panen padi. Acara berlangsung lima hari, mulai dari penyambutan tamu, berdoa bersama, ziarah, selamatan, dan pengiringan tamu pulang.

Saat Islam masuk pada abad ke-16, prosesi ini disamakan dengan ritual sadran, tradisi menengok dan membersihkan makam leluhur sebelum bulan puasa.

Dalam prosesi ini, para peziarah adalah pengikut Bonokeling dari beberapa desa di Kabupaten Cilacap. Mereka berjalan tanpa alas kaki dari rumah masing-masing sejauh 30 kilometer-40 kilometer sambil membawa hasil bumi yang akan dimakan bersama seusai ziarah kubur. Ritual jalan kaki atau laku mlampah ini dimaknai sebagai olah rasa, prihatin sebelum memanjatkan doa esok harinya.

Menurut Miswan (60), pengikut komunitas adat Bonokeling asal Desa Kalikudi, Kecamatan Adiraja, Cilacap, hasil bumi dibawa sebagai lambang bakti kepada leluhur. 

”Sebelum bulan puasa, sudah semestinya mohon restu orangtua untuk menjalani bulan yang suci ini. Itulah yang kami lakukan dengan sowan kepada sesepuh dan leluhur, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal,” tuturnya.

Olah batin menjadi penyangga utama arah keyakinan kaum Bonokeling. Mereka meyakini, batin yang bersih merupakan kunci utama mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat.

Pada malam-malam tertentu, di rumah adat di Desa Pekuncen yang berdinding anyaman bambu dan beralas tanah, mereka sering menggelar kegiatan muji (semacam zikir). Mereka menembangkan lagu-lagu berbahasa Jawa kuno sebagai medium permohonan keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hal lain yang unik dalam tradisi Bonokeling, mereka hanya mengucapkan syahadat, puasa, dan zakat. Namun, mereka tidak mempertentangkan tata cara Islam yang sebenarnya. Mereka lebih memandang, beribadah bukan terletak pada cara menjalankannya, melainkan tujuannya, yakni Yang Mahahakiki.

Dalam kehidupan sehari-hari, mereka mengharamkan mo limo, yaitu madat, maling (mencuri), madon (main perempuan), mabuk, dan main (judi). Mereka dianjurkan senantiasa menggali pengetahuan untuk hidup di akhirat. Mengamalkan pepatah Jawa kuno urip kui mung mampir ngombe yang mengandung makna bahwa hidup itu hanya sesaat, yang abadi adalah hidup akhirat.

Warga (40), penganut Bonokeling dari Dusun Daunlumbung, Cilacap Selatan, yang bekerja sebagai pegawai swasta, misalnya, selalu berusaha jujur dalam setiap pekerjaan sekecil apa pun. 

”Saya tidak akan mengambil yang bukan hak saya. Uang lebih kalau disuruh fotokopi ya saya kembalikan. Itu bukan hak saya,” tuturnya.

Selain itu, dalam setiap kesempatan ronda di kampungnya, dia juga selalu menghindar jika ada tetangga yang mengajak main kartu dengan taruhan. Bagi dia, sekecil apa pun taruhannya, itu sudah melanggar keyakinannya.

Dalam berpuasa, komunitas adat ini, mendasarkan pada penanggalan Jawa versi Alif Rebo Wage (Aboge). Tidak seperti penentuan awal puasa pemerintah yang didasarkan pada rukyat atau melihat hilal (bulan sabit). Penghitungan ini, kata Sumitro, sudah dikenalkan pada abad ke-14 oleh Raden Rasid Sayid Kuning dari Kerajaan Pajang.

Keteguhan kaum adat Bonokeling mempertahankan kearifan-kearifan lokal bukan tanpa halangan. Gelombang modernisasi berupa hiburan dan tontonan sedikit menggerus beberapa nilai-nilai hidup mereka.

Sumitro mencontohkan, jika dulu warga Desa Pekuncen dan sekitarnya, tidak diperbolehkan nanggap wayang dan lengger dengan maksud menjauhkan diri dari maksiat. Namun, kini larangan seperti itu sudah sering dilanggar. Arus informasi dari televisi yang menyuguhkan ingar-bingar dunia serba instan juga menggoda nilai kehidupan generasi muda Bonokeling.

Oleh karena itu, menurut juru kunci Bonokeling, Kiai Kartasari, untuk menjadi pengikut Bonokeling, seseorang harus melewati berbagai ujian. Calon pengikut harus mematuhi beberapa syarat utama untuk menjadi anggota.

”Yang ingin menjadi pengikut harus melewati ujian selama tiga tahun digembleng dengan mengikuti kebiasaan adat Bonokeling. Tradisi ngelaku ini dilakukan untuk ’ngisi balung merti’ atau mendalami nilai-nilai Bonokeling hingga ke sumsum tulang. Kalau tidak kuat, ya keluar,” ujar Kartasari.

Sujito (24), salah satu generasi muda Bonokeling, mengakui, gemblengan terberat dalam mengikuti komunitas adat tersebut adalah wajib mengikuti setiap pelaksanan ritual selama periode waktu tertentu. 

”Kalaupun itu hari kerja, harus mengajukan libur. Tapi, itu risiko. Berbeda dengan pergaulan di luar, di sini batin saya tenteram,” tutur pemuda yang mengikuti komunitas adat itu sejak SMA.

Ia mengikuti jejak ayahnya. Namun, hal itu tidak pernah dipaksakan kepada anggota keluarga lain. Adik perempuan dan ibunya tetap menganut keyakinan Islam berkiblat ke Baitullah.

Dalam buku, Islam Kejawen (2008), peneliti Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, Dr Ridwan, MAg, menyebutkan, komunitas adat Bonokeling dalam praktiknya masih memandang adanya simbol sebagai kosmologi dan mitologis yang terkait dengan dunia material dan dunia pikir sebagai fenomena menakjubkan. Hal tersebut menuntut kedewasaan orang luar dalam mengurai bahasa simbol yang sangat bergantung pada sudut pandang penilaiannya.

Namun, budayawan Ahmad Tohari menilai, terlepas dari jalur keyakinan yang dianut, tradisi Bonokeling merupakan kekayaan budaya Jawa kuno yang sangat langka. Ia malah mengkhawatirkan keberlangsungan tradisi tersebut. Pasalnya, hampir 80 persen pengikutnya berusia lanjut sehingga butuh transformasi nilai budaya bagi keturunan selanjutnya.

Bagi Tohari, akulturasi budaya lokal dan Islam yang terjadi pada kaum adat Bonokeling melahirkan kearifan lokal yang unik. Kekerabatan yang begitu kuat di antara kaum Bonokeling akan menjadi kunci kelanggengan kearifan khas Jawa kuno itu. (Gregorius Magnus Finesso)

Editor : I Made Asdhiana
Sumber : Kompas Cetak,

Gregorius Magnus Finesso 

Read More

Bumi Manusia dalam Film

Oleh Hendri F. Isnaeni

Tokoh utama dalam film Hanung Bramantyo mendapat pencerahan dari Bumi Manusia. Novel karya Pramoedya Ananta Toer itu dibakar karena dianggap berbahaya.

Novel "Bumi Manusia" karya Pramoedya Ananta Toer dibakar dalam film "Perempuan Berkalung Sorban". (Youtube).

Bumi Manusia, novel pertama dari Tetralogi Pulau Buru karya Pramoedya Ananta Toer, diangkat ke layar lebar. Film ini disutradarai Hanung Bramantyo, naskah skenario oleh Salman Aristo, dan diproduksi Falcon Picture. Film ini tayang di bioskop mulai 15 Agustus 2019.

Rencana pembuatan film itu sempat menimbulkan kegaduhan nasional. Banyak orang seakan tak rela mahakarya Pramoedya itu disutradarai oleh Hanung. Apalagi tokoh utama dalam Bumi Manusia, yaitu Minke, diperankan oleh Iqbaal Ramadhan yang namanya melambung setelah memerankan film Dilan 1990.

Hanung memang beberapa kali membuat film sejarah, seperti Sang Pencerah (KH Ahmad Dahlan, 2010), Soekarno (2013), dan RA Kartini (2016). Namun, karya-karyanya itu menuai kritikan, bahkan film terakhirnya, Benyamin Biang Kerok, diprotes masyarakat Betawi. Film-filmnya yang lain juga memicu kontroversi. Namun, Hanung tak jera.

Menurut laporan tempo.co, niat Hanung memfilmkan Bumi Manusia disampaikan langsung kepada Pramoedya, namun ditolak. Pramoedya juga menolak permintaan sutradara Oliver Stone.

Kesempatan datang pada 2008 setelah Hanung merampungkan film Ayat-ayat Cinta. Seorang teman, yang tak disebutkan namanya, menawarinya memfilmkan Bumi Manusia. Namun, Salman Aristo belum berani menulis skenarionya.

Akhirnya, pada 2018, Hanung resmi mengumumkan akan memfilmkan Bumi Manusia. Salman Aristo sanggup menulis skenarionya karena mengaku hampir membaca semua karya Pramoedya. Selain Hanung, ada dua sutradara yang berniat memfilmkan Bumi Manusia, namun gagal.

Sebelumnya, Hanung telah memasukan Bumi Manusia dalam filmnya,  Perempuan Berkalung Sorban(2009), yang diangkat dari novel karya Abidah El Khalieqy.

Dalam Identitas dan Kenikmatan, Ariel Heriyanto menyebut Perempuan Berkalung Sorbanmenyodorkan kritik keras terhadap sisi-sisi gelap patriarki yang masih berlangsung dalam komunitas Muslim di Indonesia. Dalam film ini, nyaris semua laki-laki Muslim termasuk yang poligami, bersifat egois, irasional, picik, intoleran, korup, dan menindas dengan kekerasan.

Para kritikus pun menafsirkan minimnya lelaki yang bisa menjadi panutan dalam film itu sebagai serangan yang disengaja terhadap petinggi Muslim dan karenanya terhadap Islam itu sendiri, ketimbang serangan secara umum terhadap patriarki.

“Yang paling menyakitkan dari semuanya, para tokoh perempuan yang menjadi korban mendapat pencerahan dan jalan keluar dari novel Bumi Manusia,” tulis Ariel.

Dengan demikian, menurut Ariel, Perempuan Berkalung Sorban merupakan film panjang bioskop pertama yang menampilkan Bumi Manusia di layar lebar kepada penonton Indonesia. Novel itu muncul dalam sekurangnya lima adegan, termasuk ketika tokoh utama membaca dan menentengnya.

Juga ada satu adegan, yang tak ada di novelnya, yang menggambarkan sejumlah guru lelaki di pesantren menyita buku-buku Pramoedya dan membakarnya beserta beberapa buku lain yang dianggap berbahaya.

Faktanya memang Pramoedya dan novel-novelnya dianggap berbahaya oleh rezim Orde Baru sehingga dilarang dan dibakar. Yang memiliki dan mendiskusikannya ditangkap dan ditahan. Pada 31 Oktober 1981, Kejaksaan Agung membantah telah membakar 10.000 eksemplar Bumi Manusia dan lanjutannya, Anak Semua Bangsa, namun mengaku hanya membakar 972 eksemplar.

Menurut Ariel, orang-orang yang mengkritik film itu membantah dengan mengatakan adegan membakar buku tidak realistis dan menampilkan stereotif yang tak adil terhadap Muslim. Menurut mereka, sekonyol-konyolnya orang di pesantren tak akan ada yang sampai membakar buku.

Kini, Hanung berhasil memfilmkan Bumi Manusia yang telah diimpikannya sejak lama. Apakah akan menuai kritikan? Hanung sudah akrab dengan hal itu.

Historia.ID 

Read More

Bumi Manusia: Film adaptasi dari buku mantan tapol yang pernah dilarang, 'perjalanan sulit' Pramoedya Ananta Toer

15 Agustus 2019

Bumi Manusia diadaptasi dari novel karya Pramoedya Ananta Toer yang pernah dilarang oleh Kejaksaan Agung. Larangan ini belum pernah dicabut, sekalipun sudah tidak memiliki kekuatan hukum. FALCON PICTURES

Film Bumi Manusia, adaptasi dari buku yang pernah dilarang karya Pramoedya Ananta Toer diluncurkan menjelang hari kemerdekaan, langkah untuk menggambarkan "perjalanan sulit' mantan tapol dan "mengenang korban penderitaan orde baru".

Bumi Manusia yang dibintangi antara lain oleh Iqbaal Ramadhan - pemeran film Dilan - disebut produsernya HB Naveen, pendiri dan pemilik Falcon Pictures, sebagai cara menggambarkan persepsi milenial terkait kejadian 1965 yang sudah berubah.

Buku Bumi Manusia dan buku-buku Pram lain sudah dijual bebas. Naveen menekankan pentingnya situasi yang sudah berubah. Novel Bumi Manusia bercerita tentang perjuangan tokoh Minke memperjuangan kedudukan pribumi melawan diskriminasi Belanda pada masa kolonial Belanda di awal abad keduapuluh. Sebagai anak bupati, Minke bisa bersekolah, dan ia menggunakan pengetahuannya untuk melawan kolonialisme Belanda. 

"Generasi kan sudah berubah, perspektif sudah berubah, persepsi sudah berubah, environment (lingkungan) sudah berubah. Jadi masyarakat millenial zaman sekarang menilai Pram itu dari karyanya. Dan bisa saya sampaikan pada minggu kemarin buku Bumi Manusia novel itu di Gramedia dicatat sebagai buku nomer dua best seller," kata Naveen.

Buku Bumi Manusia sendiri pernah dilarang pada 1981 oleh Kejaksaan Agung RI dengan surat larangan nomer SK-052/JA/5/1981. Sejak larangan itu keluar, beberapa orang mahasiswa pernah dipenjara dengan tuduhan menyimpan dan mengedarkan buku itu.

Tanggal penayangan film ini, menurut Naveen memang sengaja dipilih untuk memperingati Kemerdekaan Indonesia dan juga untuk mengingat "kehebatan Pram."

Naveen mengatakan, "Dari perspektif kami bahwa itu Pram tidak mendapatkan yang semestinya. Kehebatan yang dilakukan oleh beliau di Indonesia, dengan menulis begitu banyak novel. Juga perjalanan beliau yang cukup susah dan cukup rumit. Kita ingin dengan kita launching tanggal 15 Agustus itu, beliau diingatkan kembali, sebagai sumbangsih beliau kepada Indonesia dengan novel sastra yang demikian hebat."

Memiliki atau mengedarkan novel Bumi Manusia dan buku-buku Pramoedya Ananta Toer lainnya pernah menjadi sesuatu yang bisa membawa risiko seseorang menjalani hukuman penjara. FALCON PICTURES

Novel Bumi Manusia sendiri kini sudah dijual bebas. Namun surat larangan Kejaksaan Agung itu belum pernah dicabut. Naveen sendiri menyatakan belum memastikan apakah larangan sudah resmi dicabut.

Tetapi ia mengatakan novel Bumi Manusia "sejak 10 tahun lebih sudah terbit di toko buku."

"Mengenang penderitaan korban orde baru"

Pengamat yang menjadi dosen di Direktur Herbert Feith Centre dan profesor di Monash University Australia, Ariel Heryanto, melihat bahwa soal larangan Bumi Manusia pada awal 1980an mencerminkan kacaunya peraturan masa Orde Baru yang terbawa hingga kini.

"Soal larangan Orde Baru terhadap Bumi Manusia ini kacau lagi. Peraturan mereka itu kan compang-camping. Jadi di zaman Orde Baru sampai sesudah Orde Baru juga, peraturan itu ngga dibuang dan dimasukkan tong sampah.Pemerintah ini lebih suka bikin larangan-larangan baru untuk membatasi kehidupan rakyat, ketimbang membersihkan dan menghapus larangan yang sudah kadaluwarsa."

Melalui akun Twitternya, Ariel juga menyatakan film ini dapat dipakai untuk "Mengenang pula penderitaan beliau dan seluruh keluarganya sebagai korban rezim Orde Baru."

Peraturan yang menjadi dasar pelarangan buku-buku di Indonesia terutama yang dianggap kiri atau berhaluan komunis adalah UU No.4/PNPS/1963. UU ini sudah dibatalkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2010.

Pengacara yang menangani gugatan itu, Taufik Basari menyatakan bahwa SK pelarangan itu sebenarnya sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi.

Taufik mengatakan, 

 "Ketika suatu keputusan hukum sudah tidak ada dasar hukumya lagi, maka keputusan itu menjadi keputusan yang abu-abu, di mana secara hukum sebenarnya dia sudah tidak lagi mempunyai kekuatan hukum tapi secara administratif, SK-nya belum dicabut."

BBC Indonesia telah beberapa kali mengontak pihak Mahkamah Agung melalui Kapuspenkum, Mukri, namun tidak mendapat tanggapan.

FALCON PICTURES | Penayangan perdana tanggal 15 Agustus terkait dengan perayaan kemerdekaan Indonesia karena novel Pram Bumi Manusia dan Perburuan bercerita tentang momen dalam sejarah yang anti terhadap kolonialisme.

Perjalanan susah dan rumit dan menciptakan novel sastra hebat

Buku Bumi Manusia sendiri dilarang oleh Kejaksaan Agung bersamaan dengan Anak Semua Bangsa.

Pada tahun 1985, novel Jejak Langkah juga dilarang. Pelarangan ini dikait-kaitkan dengan posisi Pram yang dekat dengan Lembaga Kesenian Rakyat atau LEKRA, organisasi kebudayaan di bawah Partai Komunis Indonesia.

Pram sendiri dijadikan tahanan politik di Pulau Buru - tempat di mana novel-novel itu dihasilkan - bersama dengan para tahanan anggota PKI dan simpatisannya.

Menanggapi hal ini, HB Naveen menyatakan tidak mempersoalkan posisi Pram dan yang utama adalah jasa besar Pram bagi Indonesia.

"Dari perspektif kami bahwa Pram tidak mendapatkan yang semestinya (yaitu) kehebatan yang dilakukan oleh beliau di Indonesia, dengan menulis begitu banyak novel. Juga perjalanan beliau yang cukup susah dan cukup rumit. Kita ingin dengan kita launching tanggal 15 Agustus itu, kita diingatkan kembali akan sumbangsih beliau kepada Indonesia dengan novel sastra yang demikian hebat."

Ariel Heryanto juga menyambut baik peluncuran film yang didekatkan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia.

"Saya sih menyambut baik kalau ada perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia dikaitkan dengan jasa-jasa orang-orang komunis. Sudah saatnya lah kita mengakui jasa-jasa orang-orang kiri - termasuk yang komunis - dalam perjuangan kemerdekaan RI." kata Ariel.

Sejumlah orang yang telah menyaksikan film ini menyambut dengan menulis melalui Twitter, "Sebagus itu sih #BumiManusia, keluar bioskop mewek dong dan yang bikin terharu setelah film selesai satu studio hampir pada standing applause."

Mantan aktvisi dan politisi Budiman Sudjatmiko menyebut, "Awal kesadaran kebangsaan Indonesia layak difilmkan lewat #BumiManusia."

Pengguna lain menulis, "Tak terbayangkan, Bumi Manusia bisa hidup dan kita tonton di bioskop!"

BBC.Com 


Komentar Muhamad Ridha

Setelah Menonton Bumi Manusia

Ada penggalan diskusi di novel Bumi Manusia yang terpotong. Saat cerita berkelok amat tajam dari bahagia ke keruntuhan dan nelangsa:

Annelis: "saya minta mama menikah lagi dan nerikan saya adik. Adik yang manis. Yang karena manisnya hingga mama takkan ingat pernah ada Annelis."

Lalu nyai ontosoroh: bersedu sedan. "saya cukup membelamu, nak" sambil teru menangis...

Di filmnya:

Annelis: "saya ada satu permintaan. Mama menikah lagi. Berikan saya adik. Yang manis"

Lalu nyai ontosoroh menanis tersedu.

Kedua adegan dialog di novel dan di film seperti saya sampaikan ini jelas amat berbeda. Yang di novel membuat kelokan begitu dramatis dengan diksi yang makin bikin trenyuh. Sudah lah Annelis harus pergi. Pergi membawa koper yang memberati kenangan mamanya. Ditambahi pula permintaan nan menyayat perasaan, yang dengan amat manis diceritakan oleh Pram. Yang amat sayang justru tak ditampilkan dalam film. Atau dipotong.

Bagi mereka yang belum pernah membaca novelnya, dialog dan adegan sedih ini diperankan, cukup menyayat. Sebab dimulai dari konflikkonflik yang membuat keluarga ini guncang tak karuan. Tapi bagi yang pernah membacanya, ekspresi kesedihan jelas lebih menyayat di novel Bumi manusia itu.

Ada juga dialog yang di novel diceritakan saat ibunya mendandani dan mendoakan anaknya saat bersiap menikah. Ibunya bilang: "gadis secantik ini, untuk mendapatkannya, rajaraja jawa dulu harus berperang". Kalimat ini membangun imaji pembaca mengenai cantiknya Annelis Mellema, puteri indo yang amat mencintai identitas pribumi. Lebih ingin disebut pribumi daripa sebagai eropa. Disebut pram sebagai bunga penutup abad.

Sementara di film, pernyataan ini malah tak muncul sama sekali. Karenanya kesan kecantikan Annelis terlalu bertumpu pada tampilan visual Mawar de Jong yang memang aktris dengan identitas indo.

Tapi ada banyak pelajaran setelah 10 tahun tak baca Pram dan akhirnya menonton adaptasi ceritanya dalam Film. Di antaranya adalah: pertama, pram telah memberikan kita gambaran mengenai bagaimana indonesia ini diimajikan dan ditumbuhkan di awal abad 20 atau akhir abad 19 itu dengan menampilkan tokoh seperti Tirto Adi Suryo (minke). 

Nasionalisme indonesia dimulai dari guratan banyak kaum pergerakan mengenai kondisi bangsanya, rakyatnya dan bagaimana seharusnya rakyatnya kelak. Kedua, nasionalisme kiri. Meski tak diceritakan di bumi manusia, tapi di novel kedua dari tetralogi ini, anak semua bangsa, bahwa nasionalisme indonesia, sejak semula adalah nasionalisme kiri. 

Nasionalisme kiri dalam arti bahwa nasionalisme yang diperjuangkan adalah nasionalisme berbentuk bangsa yang bebas dati eksploitasi kolonialisme kapitalis. Karena itulah, jelas digambarkan bahwa yang awal memperjuangkan ini adalah para aktifis kiri di Syarikat Islam (sebelumnya bennama syatikat dagang islam). Saya tak usah menyebut nama-nama orang-orang yang saya sebut nasionalis kiri tersebut. Sebab sejarah kita telah dihiasi oleh nama-namanya.

Pelajaran berikutnya adalah pram berhasil menempatkan Islam sebagai proto nasionalisme indonesia dengan amat menarik. Selain melalui organisasi SI, tentu saja di bumi manusia diceritakan propaganda hukum islam melawan hukum kafir saat pengadilan eropa akhirnya merenggut istrinya, Annelis, untuk dibawa kepada walinya yang sah di eropa, yakni kakaknya dari ibu yang berbeda, Maurits Mellema. 

Meski telah dipersunting dan dinikahi secara sah oleh hukum pribumi, tapi tak sah menurut hukum eropa dan hukum eropalah yang harus dijalankan. Disini Pram menceritakan bagaimana Minke berjuang melawan hukum eropa dengan mendorong panji-panji hukum islam yang lebih egaliter dan tidak diskriminatif seperti hukum kolonial.

Keempat, pramodya, melalui novel tetraloginya, yang telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 50 bahasa utama dunia, telah memberi pelajaran tentang harkat pribumi dalam menampilkan keberanian Nyai Ontosoroh, Kecerdasan Minke, Jan Dappersete, Darsam dan yang lain. Bagi anak muda pergerakan, dialog di penghujung film ini tentu amat familiar dan bahkan menjadi semacam nilai-nilai altruistik, nilai nilai kepahlawanan. Seperti: "kita kalah, ma" lalu nyai ontosoroh menimpali: "kita melawan nak. Sehormathormatnya!"

Bersambung. Tibatiba ada teman ngajak ngobrol.

Read More

Pramoedya Ananta Toer dan Bumi Manusia, Perlawanan dari Dalam Penjara

NIBRAS NADA NAILUFAR - 12/08/2019, 06:00 WIB

Pramoedya Ananta Toer, sastrawan yang dipenjara di Pulau Buru sekitar tahun 1977, menyelesaikan karya-karyanya dengan sebuah mesin tik tua. (KOMPAS/SINDHUNATA)

KOMPAS.com - 13 Oktober 1965, rumah Pramoedya Ananta Toer di bilangan Utan Kayu, Jakarta Timur dilempari batu oleh segerombolan pemuda. Pintu rumahnya hancur. Pram yang saat itu sibuk menulis meneriaki mereka.

Kakinya terluka kena lemparan batu. Ketika hendak melawan, satu peleton tentara datang mencegah amuk Pram. 

"Mari Pak, kita amankan!" kata tentara kepada Pram.

Pram tak tahu apa yang terjadi. Ia hanya membawa beberapa buku, kotak file, mesin tulis, dan naskah yang harus diselesaikan.

"Saya kira diamankan dari gerombolan pemuda ini. Enggak tahu ditahan 14 tahun," kata Pram seperti dikutip dari buku Pram Melawan (2011).

Seluruh barangnya disita, mulai dari jas hingga jam tangan. Yang paling membuatnya sedih, banyak naskah karangannya dibakar. Badannya digebuki sampai hampir tak sadarkan diri.

Pemukulan yang dialaminya saat itu merusak pendengarannya. Telinga kirinya luka parah hingga kadang-kadang mengeluarkan darah sampai ia tua. Pram digelandang dari tahanan Polisi Militer, ke Cipinang, Tangerang, Nusa Kambangan, hingga tahanan di Pulau Buru.

Penangkapan itu menjadi titik penting dalam hidup Pram. Membentuknya menjadi sosok yang keras, penuh kemarahan, dan hasrat perlawanan.

Semua itu tertuang dalam tulisannya. Namun, lebih dari 50 karyanya akhirnya berhasil diterbitkan dan diterjemahkan ke 41 bahasa. Sejumlah penghargaan internasional diterimanya, yang paling bergengsi dan kontroversial, Magsaysay Award.

Hari ini, karya-karya Pram masih laris dibeli di toko buku dan terus dicetak ulang. Yang terlaris, Bumi Manusia dari Tetralogi Buru, serta Perburuan, akhirnya difilmkan.

Apa yang membuat Pram begitu ditakuti dulu, namun dirayakan kini?

Melawan feodalisme Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid, pernah meneliti tentang dekolonisasi dalam karya Pram.

Ia menyebut, di Orde Lama kritik yang disampaikan Pram lewat esai dan ceritanya juga dilakukan oleh banyak penulis lainnya. Namun setelah Orde Baru berkuasa, Pram menjadi satu dari sedikit penulis yang masih berani melawan kendati dalam tahanan.

"Tahun 1970-an bentuk novel sejarah seperti Pram enggak banyak. Boleh dibilang dari segi itu Pram pelopor lah, bikin historical novel. Ini genre yang khas karena selalu berusaha menggambarkan masyarakat sebagai totalitas, bukan fragmen. Dari segi itu belum ada bandingannya," kata Fay, panggilan akrab Hilmar Farid dalam perbincangan dengan Kompas.com beberapa waktu lalu.

"Umar Kayam kan nulis Para Priyayi, Romo Mangun nulis Burung-burung Manyar, tapi yang daya jangkaunya terhadap fakta sejarah kayaknya cuma Pram," lanjut dia.

Novelnya yang paling terkenal di antaranya Tetralogi Buru, Arok Dedes, dan Arus Balik. Novel-novel itu, dan hampir sebagian besar karya Pram, punya benang merah yang sama, yakni budaya feodalisme. Tetralogi Buru terdiri dari Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca.

Tetralogi Pulau Buru karya Pramoedya Ananta Toer: Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. (KOMPAS.com/ HERU MARGIANTO)

Jika di Tetralogi Buru feodalisme terjadi di era kolonialisme Belanda, di Arok Dedes dan Arus Balik feodalisme ditunjukkan lewat dalam tatanan sosial Jawa.

Dalam Arus Balik, Pram menghadirkan tokoh manusia biasa bernama Wiranggaleng. Ia adalah pemuda juara gulat dari desa Awis Krambil, Tuban. Latarnya, keruntuhan Majapahit dan bangkitnya Kesultanan Demak.

Wiranggaleng sebenarnya hanya ingin hidup sederhana di desa bersama kekasihnya Idayu. Namun penguasa Adipati Tuban Arya Teja Tumenggung Wilatikta memberi Wiranggaleng jabatan dan berbagai tugas. Wiranggaleng hanya bisa patuh menuruti penguasa dan mengorbankan hubungan personalnya dengan keluarganya.

"Hanya saja bukan kritik yang hitam putih terhadap feodalisme. Malah feodalisme bisa hidup karena orang mendapat manfaat darinya. Dan itu justru yang membuatnya sulit untuk dilawan," kata Fay.

Masuk ke Tetralogi Buru yang mengambil era 1890 hingga 1920, Pram kembali mengkritik feodalisme lewat tokoh utamanya, Minke.

Di novel pertama, Bumi Manusia, Minke diperkenalkan sebagai anak Bupati yang sangat pandai dan bersekolah di HBS bersama anak-anak keturunan Eropa. Minke jatuh cinta pada seorang gadis yang pandai juga bernama Annelies. Annelies adalah putri dari Nyai Ontosoroh, seorang simpanan Belanda yang melawan stigma masyarakat lewat kecerdasan dan ketegarannya.

Cinta Minke dan Annelies harus berhadapan dengan kolonialisme kala itu. Pribumi, termasuk gundik Belanda, terasing di tanahnya sendiri. Perlawanan sebaik-baiknya dilakukan Minke dan Nyai Ontosoroh, namun mereka akhirnya tetap kalah dengan hukum kolonial yang berlaku kala itu.

"Feodalisme dalam pemahaman Pram di karya-karyanya itu yang sebetulnya menghambat perkembangan. Karena orang tidak bisa berpikir terbuka, tidak bisa bicara apa adanya, harus selalu berpikir di dalam kerangka hierarki, bahkan mengamini hal yang tidak baik atas nama ketaatan terhadap atasan dan seterusnya," kata Fay.

Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid.(KOMPAS/ AGUS SUSANTO)

Imajinasi Indonesia Untuk memahami nasionalisme, peneliti Universitas Cornell, Benedict Anderson mengusulkan konsep "imagined community".

Bangsa tak tercipta begitu saja dari langit, tapi lahir dari imajinasi orang-orangnya akan kolektivitas. Pram yang bersahabat baik dengan Anderson, sudah lebih dulu menghadirkan imajinasi akan bangsa Indonesia lewat cerita-ceritanya.

Dalam Bumi Manusia, misalnya, Pram mengkritik sekat-sekat yang menghalangi manusia akan kebebasannya menentukan nasibnya sendiri.

"Dia kan melihat bagaimana cintanya itu berhadapan dengan tembok-tembok pemisah yang dilihatkan lewat kolonialisme. Sebagai seorang pemuda yang jatuh cinta, dia berjuang meruntuhkan tembok-tembok itu," kata Fay.

Perasaan yang sama dirasakan tokoh-tokoh Pram lainnya. Mereka semua dipertemukan lewat kesamaan imajinasi akan hidup yang lebih baik dan adil.

 Jika Revolusi Perancis membuang seluruh tatanan kolonial, di Indonesia, kolonialisme meninggalkan warisan. Warisan itu menjadi masalah bagi Indonesia hari ini. Mulai dari sistem hukum hingga rasisme.

"Pertanyaannya yang kemudian tersisa, kalau begitu bagaimana cara kita berhadapan dengan sisa-sisa kolonialisme sampai hari ini? Apa yang harus dilakukan? Sampai di mana batas toleransi terhadap hal-hal negatif dari warisan feodal itu? Itu problematik yang saya kira dalam novelnya Pram melalui interaksi tokoh-tokohnya itu tergambar betul," ujar Fay. 

Namun, jika seluruh persoalan ini terlalu berat bagi Anda yang baru mengenal Pram, Fay menganjurkan Anda memulai dari karya Pram favoritnya, Cerita dari Jakarta. Kumpulan cerpen itu menawarkan kritik yang jenaka, sinis, dan ironis.

"Pram bisa bermain-main dengan realitas yang pahit, menertawakan nasib sendri," ujar Fay.

Penulis : Nibras Nada Nailufar
Editor : Heru Margianto

Kompas.Com

Read More