Membaca Utuy—Selalu Sendiri

8 August 2012 | Berto Tukan

ilustrasi: Utuy Tatang Sontani (infografis: Tirto)

Cerita Pendek

PUKUL 17.30 kira-kira, saya ke luar dari kosan yang temboknya begitu hitam, buteg, jorok dan kucel. Wajar saja. Sejak pertama kali dicat ketika dibangun enam tahun yang lalu kira-kira, sampai hari ini ia tak pernah lagi dikasih pelembab kulit. Namun, kebutekannya kiranya esok hari—yakni hari ini—niscaya hilang. Pasalnya, ketika seorang tukang yang dipekerjakan Pemilik Kost sedang mengecat kamar di sebelah kamar saya yang kira-kira, menurut pengakuan calon penghuninya, besok malam—yakni nanti malam—akan ditempatinya, saya mengutarakan maksud saya untuk mengecat pula tembok kamar kostan saya pada Pemilik Kost. Ia pun berinisiatif untuk membeli sekaleng lagi cat tembok dan mempekerjakan sang tukang satu hari lagi.

Saya naik busway menuju Matraman dan turun di Halte Matraman dan berjalan menuju Sevel Matraman. Di tempat inilah beberapa bulan lalu seorang lelaki yang tengah dimabuk cinta menulis sebuah puisi yang menurutnya romantis-melankolis:

CINTA ALETHEIA

Jakarta tua dan renta.
Mendung kelabu menebalkan kenanganku padamu;
Chairil pernah bilang, ‘mendung mempercepat kelam.’
Maka, puisi ini pun tercipta.

Pukul 06.04 petang, matahari tiada dan langit,
langit malu-malu di ketiak awan.

Entah kau terbang ke mana, ku lihat sebuah pesawat menembus kelabu.
Aku membayangkan langit terbelah dan engkau jatuh hidup-hidup
dari pesawat yang menebarkan nasib—seperti biarawati dalam Mr.Nobody.
Dan engkau jatuh hidup-hidup di hadapanku; tepat di hadapanku.
Mungkin sedikit lecet di kakimu yang memungkinkanku mengelus tungkaimu.
Atau jalanan di hadapanku memuntahkanmu dari salah satu taksi
yang terjebak macet.

Ini Jakarta dan 711 adalah persinggahan-persinggahan.
Kuharap kita akan sering singgah di ruangwaktu yang sama.

Aku tak hendak menyepakati waktutempat denganmu.

Engkau biarlah selalu adalah cinta monyetku; aku Lennier dan
kau Dellenku dalam Babylon 5.

Mungkin, kau juga boleh menjelma aletheia;
tak tersadari kapan menampakkan diri dan sedetik kemudian
menyembunyikan diri kembali.

Sesungguhnya, aku mencintaimu dengan cara yang sama sekali tak kusukai.

Tanpa nama, tanpa tanggal, tanpa tempat yang jelas, kusaksiskan puisi itu merana dan sia-sia, mati sebelum mampu merangkak di tempatnya dilahirkan.

Jalanan sedikit macet. Menghampiri Sevel Matraman sebenarnya didorong oleh kenyataan bahwa persediaan rokok di kantong menipis dan saya memang kepala batu pada segala nasihat tentang merokok yang dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin. Namun bukan hanya rokok yang tergenggam, melainkan turut juga sebuah roti, entah berjenis dan berlabel apa karena saya memang gagap dalam hal itu, yang mengingatkan pada peristiwa pencabutan gigi saya oleh seorang dokter perempuan bermuka masam di RS Carolus; terkadang seorang dokter memang menjadi lebih manis di rumah sakit dengan biaya mahal.

‘Saap!’ Keluarlah saya dari Sevel itu. Sesungguhnya tak ada efek bunyi pintu terbuka karena hampir semua Sevel, seperti banyak bangunan lainnya di Jakarta, menggunakan pintu dengan sistem sensor yang mana memungkinkan pemilik Kawan Lama menjadi orang terkaya kesepuluh di negeri Indonesia.

Jika anda pernah ke Sevel Matraman tentu anda tahu bahwa ketika berdiri di depan pintunya dan menghadap ke arah jalan raya maka anda akan menemukan parkiran di sebelah kanan anda dan kursi-kursi payung di samping kiri anda. Di depan anda jembatan penyeberangan TransJakarta beserta haltenya, di belakangnya anda akan melihat menjongkaknya Gedung Perwakilan Sumatra Selatan dan Grand Menteng, tempat biduanita Alga meninggal beberapa tahun lalu, dan kalau tak salah di antara deretan bangunan itu terdapat bangunan atau tempat bekas ‘Goethe’-nya Jerman Timur yang oleh S. Rukiah Kertapati dikatakan berbeda bentuk perjuangan kebudayaannya dengan di Indonesia kala itu karena “…dalam ‘Undang2 tentang Plan Tudjuh Tahun untuk pengembangan ekonomi nasional Republik Demokrasi Djerman dari th. 1959 hingga th.1965’ al. ditetapkan bahwa selama masa itu akan ditanamkan penanaman negara sebesar 690 djuta mark dan dibangunkan 12 rumah kebudajaan dengan kapasitet 9.000 tempat di-pusat2 industri dan 65 rumah kebudajaan dengan kapasitet 30.000 tempat di-kota2 ketjil dan daerah2 pedesaan…” (Harian Rakjat, 3 Juni 1961). Konon menurut Paman saya orang bisa kursus Bahasa Jerman dengan gratis di ‘Goethe’-nya Jerman Timur itu.

Namun, yang menjadi penting untuk cerita ini dari ke semuanya di atas ialah kursi-kursi payung di samping kiri saya. Ketika mata saya arahkan ke sana, semua kursi terisi penuh dan di atas meja-meja ada gelas-gelas kopi a la Sevel dan rerotian serta penganan lainnya. Namun tak ada satu pun orang yang tengah makan, minum, atau cuma sekadar menyalakan geretan. Orang-orang itu memandang saya keheranan, seakan menegor, “ga sopan banget sie ni orang.”

Saya tiba-tiba teringat, ini bulan puasa dan mungkin belum waktunya berbuka. Rokok yang sudah di bibir dan plastic pembungkus roti yang sudah sedikit dirobek beserta geretan hijau di tangan kanan menjelma strawberry di dalam sayur rumpu rampe; ah, sudahlah, anda pasti tak mengerti metafora itu!

Tanpa malu-malu, saya mencopot rokok dari bibir dan memasukannya ke kantong baju, roti yang masih aman dalam bungkusan plastic saya genggam sekenannya, geretan hijau tentu saja masuk dengan manis ke kantong celana sebelah kanan. Lantas saya sedikit membelalakan mata sambil sok-sokan berucap tanpa kata terlontar, ’astafiruloh’. Yah, begitulah sikap kebernasiban minoritas ‘geblek’ terpelajar di negara berkembang nan majemuk dengan pluralimse dan toleransi bertebaran hampir di semua bibir mass media. Sungguh berbeda dengan seorang lelaki tanggung asal Batak pengemudi mikrolet 35 Senen-Kampung Melayu yang dengan seenaknya menyulut sebatang Dji Sam Soe dan menenggak Mizone ketika penumpang sedang penuh-penuhnya pada pukul 12 siang hari yang sama.

Kita sampai di akir halaman A4 keempat dengan font 12 TNR berspasi double bersamaan dengan tegukan terakhir kopi saya. Itu berarti kita sudah menghabisi setengah dari jatah yang secara diam-diam diberikan mass media pada penulis cerpen. Saya tak mau pengasuh website di mana padanya saya akan mengirimkan cerpen ini akan memotong cerpen ini menjadi dua dan menaikannya secara bertahap. Karena saya sedang ingin menulis cerpen bukan cerbung, maka kejadian itu, jika benar terjadi, rasanya bagaikan boker bersamaan dengan pipis sekaligus di kloset jongkok pada lelaki. Maka, yang akan kita lakukan setelah ini adalah memampatkan cerita.

Malam harinya—tentu saja setelah roti yang saya beli di Sevel tadi sudah habis yakni semalam—saya menemukan kumpulan cerpen Utuy Tatang Sontani bertajuk Menuju Kamar Durhaka.

Keesokan harinya—yakni hari ini—peristiwa pengecatan kamar itu tak menunggu waktu lama untuk terjadi. Ketokan membahana di pintu kamar kostan membangunkan tidur tanpa mimpiku. Itu ternyata adalah Si Tukang yang juga terkadang menyambi sebagai tukang sol sepatu yang sedang berdoa agar rencana membantu bisnis kawannya membuka toko di Tangerang City sehabis Lebaran nanti terlaksana.

‘Ini barang-barang perlu dikeluarin apa gimana ni, Bang?’

‘Ga usah. Diketengahin ajah.’

Ketika memindahkan dan membereskan serakan barang-barang ke bagian tengah kamar itulah saya teringat kembali pada Menuju Kamar Durhaka yang semalam diketemukan di tengah-tengah bau kotoran kucing.

Sebagai tuan kamar yang baik tentu saja saya tidak membiarkan si tukang bekerja sendirian. Saya coba membantunya sebisanya, saya coba berbincang-bincang dengannya yang lebih mudah ketimbang membantunya sebisanya itu. Namun kegiatan mengecat yang memakan waktu hampir enam jam itu tentu tidak bisa hanya diisi dengan ngobrol-ngobrol dan membantu sekenannya. Saya sempat ke luar sebentar mencari makan dan juga berkirim sms. Salah satu sms yang paling menggoda adalah berita tentang telah terdownload secara penuhnya Session 4 Babylon 5 dari seorang kawan. Tapi saya cukup tahu diri untuk tidak membiarkan diri hanyut.

Setelah kenyang, ngobrol-ngobrol membasi, dan tak ada lagi yang bisa kubantu serta tak ada lagi sms yang menghampiri, saya pun mulai membolak-balik Menuju Kamar Durhaka. Tiba saya pada Paku dan Palu. Utuy berkisah tentang seorang tukang sol sepatu yang mengungsi ke desa di zaman revolusi fisik dan mengalami kesulitan lantaran tak ada sesiapa pun di desa yang membutuhkan jasa sol sepatunya.

Tak ada rokok ketika menulis itu sungguh menyiksa, Kawan. Ctrl + S lantas minimize!

Ah, Utuy bertemu dengan tukang sol sepatu yang kurang beruntung dari pada si abang yang tengah ngecat ini; ia masih bisa nyambi ngecat kamar kos dan ditawarkan pula membantu usaha bisnis kawannya. Namun bukan cerpen itu yang mendorong saya menulis cerpen ini.

Di dalam Mengarang, Utuy yang tengah sakit-sakitan ditawari majalah Mutiara untuk menulis tentang pengalamannya dalam hal mengarang. Utuy bahagia karena honor dari tulisan itu bisa digunakannya untuk menebus obat-obatan dari dokter. Namun, dokter menyarankannya untuk tidak bekerja keras demi kesehatannya—dan saran ini diikutinya—sehingga Utuy pun pergi menonton film Double Life di bioskop. Namun justru film itu memberinya inspirasi untuk menulis. Separoh film, ia tak lagi berkonsentrasi. Ia ingin cepat pulang ke rumah dan menulis.

Tiba di rumah, ia langsung menulis. Duduklah ia pada meja kerjanya yang berada di depan tempat tidur di mana istrinya dan anaknya yang berusia 13 bulan sedang tidur. Teguran istrinya yang mengulangi nasihat dokter tak diindahkannya. Utuy berpikir keras tentang peristiwa-peristiwa dalam kehidupannya yang mengilhami penulisan naskah dramanya, Suling. Utuy mulai menulis. Namun tiba-tiba anaknya menangis. Utuy menulis demikian setelah peristiwa itu:

‘Bawa dia ke luar,’ kataku pada istriku.
Tapi kalau keinginanku itu sudah dilaksanakan istriku, tanganku tak sanggup lagi melanjutkan menulis. Pikiranku menyuruhku untuk membaca apa yang kutulis tadi.
Sekali dibaca tidak kerasa apa-apa. Dua kali dibaca terdapat kesalahan. Sementara itu istriku sudah kembali lagi membawa anak kami yang sudah berhenti menangis dan terus berbaring lagi di tempat tidur
Karena terpikir apa yang kutulis itu tak baik untuk permulaan karangan, kertasnya kulemparkan ke samping.

Hem, dengusku dalam hati. Pelajaran pertama, jangan pernah membaca sebuah tulisan fiksi sendiri yang belum jadi.

Setelah peristiwa itu, Utuy berusaha lagi menulis tapi kali ini ia memulainya dari tengah tulisan. Sedang pusing-pusingnya berpikir tentang kelanjutan dari apa yang tengah ditulisnya, anaknya itu menangis lagi. Utuy murka. Disuruhnya istrinya untuk kembali membawa ke luar anaknya, disertai pula makian pada anak itu dan juga makian pada istrinya. Ketika mereka sudah ke luar, Utuy tetap saja tak menemukan sesuatu yang berarti untuk ditulisnya. Karena ‘puyeng nan sebel’ dengan kemajuan yang tak berarti atas tulisannya dan juga bayangan honor yang bisa saja hilang diterpa angin, Utuy pun beranjak ke luar mencari inspirasi. Ia melihat istrinya sedang meninabobokan anak mereka yang sudah berhenti menangis di bangku di luar rumah. Utuy menuruni tangga, tak mengindahkan keduanya.

Udara dingin, Utuy menggigil. Ia pun beranjak masuk namun sebelumnya mampir dulu ke istri dan anaknya yang juga masih di luar. Istrinya berlinang air mata. Melihat itu, Utuy bertanya padanya:

‘Mengapa air mata itu?’ tanyaku.
‘Rela engkau menyuruh anak baru berumur 13 bulan ke luar rumah di larut malam?’ jawabnya.
‘Larut malam?’ tanyaku.
‘Ya, sekarang sudah jam satu.’
‘Tapi aku tidak menyuruh ke luar.’
‘Tidak menyuruh? Tidak ingat apa yang kau katakana? Itu tandanya engkau belum sehat, tapi engkau mencoba juga mengarang.’
‘Benar juga katanya,’ bisik suara dalam hatiku. Aku jangan mengarang dulu selama diam di rumah sempit! Tapi itu honorarium yang dijanjikan Mutiara bagaimana? Biar saja honorarium untuk ongkos-ongkos obat itu dibiarkan dulu?
Pusing dengan pertanyaan-pertanyaan itu, kupangku saja anakku, kutatap wajahnya yang tenang dalam buaian mimpi. Serasa-rasa hendak keluar airmataku, mengenang bahwa manusia yang baru berumur 13 bulan dan yang selama ini kukasihi itu barusan kusuruh ke luar rumah.
Tapi tiba-tiba aku tersenyum dan kalau aku menoleh kepada istriku, ia kulihat memandang aku dengan pandangan bertanya, ‘mengapa tersenyum?’
‘Ya,’ kataku gembira, ‘di saat tidak sehat seperti sekarang ini, akan kukarang saja yang enteng, yang mengajak aku tersenyum segar di dalam mengarangnya, biar badan terasa segar. Dan karangan ini sudah ada pula dalam kepalaku.’
‘Ya, yang enteng saja,’ jawab istriku mengiakan.
‘Tentu saja enteng,’ kataku lagi sambil tertawa geli digelikan ingatan terhadap apa yang akan kukarang, ‘sebab yang akan kukarang itu pengalaman barusan.’
‘Barusan?’ tanya istriku.

Dan saya pun mendapatkan pelajaran ke dua; janganlah menulis tentang langit bersih, lautan yang tenang, gelombang yang memecah karang jikalau di depan matamu saat ini adalah gang-gang kecil dengan selokan penuh nyamuk-nyamuk dan engkau tinggal di sebuah kamar pengap dengan tembok yang tak pernah dicat dalam jangka waktu empat tahun.

Ah, cerita tentang cerita Utuy ini akan coba kuketik ulang dan kusebarkan ke pada orang-orang. Sungguh menarik dan memang, seperti Utuy yang tersenyum geli, kita pun akan geli membacanya.

Kamar sudah selesai dicat. Setelah menunggu selama sejam untuk memastikan bahwa catnya sudah kering semua, saya pun kembali sibuk membereskan barang-barang ke tempatnya semula. Tak terpikirkan lagi niat baik untuk membagikan cerpen Utuy yang bagus ini pada orang lain. Setelah selesai dengan barang-barang ringan lainnya, tibalah pada meja komputer dan komputer. Berbeda dengan barang yang lain, untuk meja komputer dan komputer, saya merubah tata letaknya agar lebih banyak ruang kosong tersedia.

Benar saja. Setelah selesai merubahnya, kamar itu terlihat lebih lapang. Apalagi dengan dinding yang baru saja dicat sehingga putihnya bagai ‘sesuatu banget’, kamar saya terasa lebih asri dari sebelumnya. Saya pun menyalakan komputer, memencet Jet Audio Player untuk menambah semarak suasana kamar dengan musik,membuat kopi dan duduk di depan komputer. Ah, faktor letak dan suasana ruangan rupanya meremajakan umur komputerku. Dengan rokok tinggal sebatang, saya memandangnya dengan bahagia.

Tiba-tiba saya teringat pada cerpen Utuy tadi. Apa salahnya mengetik ulang cerpen itu dan mempublikasikannya entah di note-nya facebook atau di blog pribadi? Saya pun mengambil lagi buku Menuju Kamar Durhaka yang sudah saya susun rapih dengan buku-buku yang lain.

Namun mengetik ulang sebuah tulisan delapan halaman—anda harusnya setuju dengan saya—sungguhlah melelahkan dan membosankan. Maka, saya pun membuat cerita versi saya dengan cara atau teknik si Utuy tadi. Dan jadinya, inilah sebuah cerita yang saya sajikan pada anda. Tentu sebagai manusia yang tahu diri, haruslah saya katakana bahwa karya ini jauh dari kata sempurna—satu lagi sifat yang ‘ngehe banget’ sebenarnya.

Oh, ya. Membaca Utuy Tatang Sontani dan Selalu Sendiri memang bisa jadi ada hubungannya. Namun, judul di atas tidak memaksudkan hubungan seperti yang ada dalam kepala anda, kalau pun ada, karena yang dimaksud dengan Selalu Sendiri di sini adalah sebuah tembang dari Ambon yang kebetulan dapat giliran dimainkan oleh aplikasi jet audio tepat ketika saya hendak memulai tulisan ini.

Percayalah! Penjajah musik pop di wilayah Indonesia Timur adalah Ambon dan Manado.***

Rawasari, 1 Agustus 2012

Sumber: Indoprogress.Com 

Read More

Sitor Situmorang, Sang Penyair Soekarnois

6 MARET 2012 | 14:22 | Hiski Darmayana*

Semangat dan konsisten dalam mempertahankan idealisme hingga usia senja. Begitulah kiranya sifat dan semangat juang dari putra Batak ini bila dideskripsikan. Ia adalah Sitor Situmorang, seorang penyair dan sastrawan yang telah melahirkan ratusan karya berbentuk puisi, sajak dan cerpen.

Beliau lahir pada tanggal 2 Oktober 1924 di Harianboho,Sumatera Utara. Ia dibesarkan hingga usia remaja dalam sebuah masyarakat dengan kultur Batak yang amat kental.

Minatnya terhadap dunia sastra berawal saat Sitor membaca buku Max Havelaar karya Multatuli. Ketika itu ia seorang remaja. Berbekal pemahaman bahasa Belanda yang cukup baik, ia pun menerjemahkan sajak Saidjah dan Adinda dari buku tersebut ke dalam bahasa Batak.

Melalu karya Multatuli ini pula kesadaran kebangsaan dan sikap anti imperialis makin meruncing dalam jiwa Sitor. Sitor sendiri merupakan anak dari Ompu Babiat Situmorang, salah satu pejuang anti kolonial Batak saat berkobarnya perang antara Sisingamangaraja XII dengan Belanda.

Soekarnois dan Tiongkok

Sebagai seorang penyair, Sitor sering digolongkan sebagai penyair atau punjangga angkatan 45, bersama dengan Chairil Anwar dan Sanusi Pane. Menurut Sitor, penyair angkatan 45 diilhami oleh semangat memberontak demi kemerdekaan.

Memasuki dekade 1950-an, Sitor banyak menciptakan karya puisi yang fenomenal, seperti yang terangkum dalam kumpulan puisi Surat Kertas Hijau (1954) dan Dalam Sajak (1955). Banyak pihak menganggap karya-karya Sitor banyak yang bernuansa nature dan diwarnai gaya sastra tradisional semacam pantun. Mengomentari hal ini, Sitor berucap : “Saya menggali tradisi lama karena saya terbentuk oleh tradisi itu. Sejak SMA yang terngiang di kepala saya adalah pantun-pantun..”.

Karya-karya sastra Sitor lainnya yang juga diterbitkan di tahun 1950-an, antara lain Wajah Tak Bernama (1955), Drama Jalan Mutiara (1954) dan cerpen Pertempuran dan Salju di Paris (1956). Selain bergelut dalam dunia sastra, Sitor juga meniti karir sebagai wartawan. Ia pernah menjadi pewarta berita di berbagai media, seperti Harian Suara Nasional, Waspada dan Warta Dunia.

Keterlibatannya dalam dunia politik diawali ketika Sitor bergabung dalam Partai Nasional Indoenesia (PNI) dan kemudian diberi amanat untuk menjadi Ketua Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) di akhir dekade 1950-an . LKN merupakan organisasi kebudayaan yang berafiliasi pada PNI. Sejak saat itulah Sitor terlibat secara total dalam kancah perpolitikan nasional. Di masa Demokrasi Terpimpin, ia bersama LKN yang dipimpinnnya menjadi pendukung setia kebijakan Presiden Soekarno, khususnya di sektor kebudayaan.

Sikap politik yang ia ambil berpengaruh pula pada beberapa karyanya yang terbit di tahun 1960-an. Contohnya, puisi “Zaman Baru” yang ia ciptakan di tahun 1962. Puisi tersebut diciptakannya setelah ia bersama tokoh Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), Rivai Apin, berkunjung ke Tiongkok. Sitor mengungkapkan kekaguman dan dukungannya bagi revolusi rakyat Tiongkok melalui “Zaman Baru”.

Dalam suatu wawancara dengan majalah Tempo pasca reformasi, Sitor mengemukakan alasan dukungannya terhadap Tiongkok ketika itu:

“Saya melihat Tiongkok sebagai bangsa yang menjunjung nasionalisme. Sebagai nasionalis aliran Soekarno saya melihat itu. Soviet tidak saya anggap sebagai proyek nasionalis karena budayanya lain dengan kita. Ada budaya Barat di sana. Sementara Tiongkok sejarahnya mirip dengan kita. Budaya mereka diinjak oleh imperialis, seperti kita.”

Perihal sikap politik pro Soekarno dan dukungannya terhadap Tiongkok yang ‘komunis’ membuat Sitor dikecam oleh sesama sastrawan dan seniman, terutama yang mengklaim diri sebagai kaum ‘humanis universal’ dan penjunjung kebebasan berkreasi. Namun, Sitor tetap pada pendirian politiknya sebagai pendukung Soekarno dan mengekspresikan sikap tersebut dalam puisi-puisinya. ”Makan Roti Komune”, ”Lagu Gadis Itali” dan ”Jalan Batu ke Danau” merupakan puisi-puisi yang ia ciptakan dalam situasi politik nasional yang semakin terpolarisasi menjelang tahun 1965. Sitor pun menerbitkan kumpulan esai politiknya, Sastra Revolusioner, di tahun 1965.

Polarisasi politik yang juga merambah lapangan budaya ketika itu turut pula melibatkan Sitor. Sebagai pimpinan LKN yang mendukung garis kebijakan Soekarno, Sitor bersama dengan kawan-kawannya di Lekra berpolemik dengan kaum sastrawan dan seniman ‘bebas’ yang kemudian menandatangani Manifes Kebudayaan (Manikebu). Sitor dan kawan-kawan menganggap Manikebu tak lebih dari tindakan politik yang disusupi anasir imperialis yang bertopengkan kebudayaan.

“Konflik tahun 1965 itu sangat dipengaruhi oleh situasi dunia akibat perang dingin Amerika Serikat dan Soviet. Amerika ingin Indonesia memilih salah satunya. Bung Karno tidak mau. Lalu karena Bung Karno didukung oleh komunis Indonesia, Bung Karno dicap komunis. Itu akal-akalan mereka saja. Padahal Bung Karno ingin berjuang dalam garis nasionalis. Dia menunggalkan perlawanan bahwa yang bukan nasionalis itu imperialis. Intelektual muda waktu itu tak setuju dengan strategi Bung Karno. Mereka dimanfaatkan untuk melawan Soekarno. Manikebu itu disusupi CIA. Kami mendukung Bung Karno karena ideologinya jelas: nasionalis. Lalu mereka bilang Bung Karno itu pengekor komunis. Kami balik menyerang, kalau begitu kalian antek-antek Amerika,” demikian penjelasan Sitor mengenai latar belakang konflik 1965 dan siapa sesungguhnya kelompok Manikebu itu.

Konsistensi Di Dalam Bui

Polemik antara LKN-Lekra dan Manikebu berujung pada pelarangan Manikebu oleh Soekarno di tahun 1964. Sitor berpendapat hal itu lebih dilatarbelakangi oleh konflik politik yang kian memanas pada masa itu dan bukan sekedar pemberangusan kebebasan berkreasi seperti yang selalu didengungkan tokoh-tokoh Manikebu. Hal ini diperkuat dengan adanya dukungan politik kelompok Angkatan Darat (AD) terhadap Manikebu.

“Saya menyayangkan peristiwa (pelarangan Manikebu) tersebut. Tapi waktu itu saya dalam situasi politik, suara saya adalah polemik politik. Saya memimpin Lembaga Kebudayaan Nasional dan anti-Manikebu. Dan bagi saya, sampai sekarang, penandatangan manifes itu isinya hanya “bunga-bunga” saja. Tapi intinya adalah perbuatan politik murni,” kata Sitor.

Klimaks konflik politik era Demokrasi Terpimpin ditandai dengan meletusnya tragedi Gerakan Satu Oktober (Gestok) 1965. Situasi pun berubah dengan cepat. Kekuatan Soekarnois dan komunis terpukul oleh kekuatan baru yang diberi label ‘Orde Baru’.

Sitor, yang menjadi bagian dari kelompok pendukung Soekarno, pun turut ‘disasar’ oleh rezim baru pimpinan Soeharto. Ia djebloskan ke penjara Gang Tengah Salemba di tahun 1967 tanpa proses peradilan. Delapan tahun lamanya ia mendekam di penjara. Selama itu pula ia tetap konsisten menjadi seorang Soekarnois tanpa ada maksud secuil pun untuk ‘cari aman’ dengan mengingkari pendiriannya.

Dia juga konsisten dalam berkarya. Selama dalam tahanan, Sitor berhasil menggubah dua karya sastra yang berjudul “Dinding Waktu” dan “Peta Perjalanan”. Pada tahun 1975, Sitor dilepaskan dari bui. Namun ia tetap dikenai status tahanan rumah hingga tahun 1976. Berbagai kesulitan hidup pun dialami oleh Sitor dan keluarga, seperti halnya mantan tahanan politik (tapol) lainnya di era Orde Baru.

Untuk menghindari tekanan politik lebih lanjut dari rezim Soeharto, Sitor memilih menetap di Paris, Perancis. Pada masa itu, negara-negara Eropa seperti Perancis dan belanda memang menjadi tempat tujuan para pelarian atau mantan tapol Indonesia masa Orde Baru, terutama yang terkait dengan peristiwa 1965. Di tahun 1981, Sitor pindah ke Belanda dan menjadi dosen di Universitas Leiden selama sepuluh tahun. Setelah itu, Sitor kembali berpindah-pindah tempat dari Perancis hingga Pakistan.

Sitor kembali ke Indonesia setelah kejatuhan Soeharto tahun 1998. Dalam berbagai forum dan interview dengan berbagai media di masa reformasi, ia tetap membenarkan sikap politik dan karya-karyanya yang menyokong kebijakan Soekarno pada tahun 1960-an. Sikap yang mengakibatkan dirinya menjadi tapol dan eksil di era Orde Baru. Seperti itulah konsistensi Sitor, sang penyair Soekarnois.

HISKI DARMAYANA, Penulis adalah kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Sumedang

Sumber: BerdikariOnline 

Read More

Menonton Festival Teater Sekolah

Catatan Festival Ke-2 FoPSeT

Sebanyak 7 kelompok peserta tampil pada acara Festival Teater SLTA se Kab. Kebumen, yang dihelat hari ini oleh Forum Pekerja Seni Teater (FoPSeT) di Aula Gedung PGRI, Jl. Kaswari Kebumen. Ke 7 peserta itu masing-masing adalah Teater Mugo (SMA Muhammadiyah Gombong), Teater Flamboyant 75 (SMK Batiksakti 1 Kebumen), Teater Ijo (SMK Ma'arif 4 Kebumen), Teater Smanja (SMU Negeri Pejagoan), Teater Tetas (SMK Muhammadiyah Sempor), Teater Kelir (SMU Negeri Klrong), Teater Kumat (SMK Negeri 1 Kebumen).

Read More

DKD, Pentingkah ?

Catatan Sarasehan DKD Kebumen

Tema revitalisasi fungsi Dewan Kesenian Kebumen menjadi perbincangan hangat pada Jum’at  (14/10) di aula Dinas Pariwisata. Sekitar 20-an pegiat seni daerah dari berbagai bidang seni ini berkumpul. Acara yang dihadiri pula oleh Ketua DKD (Dewan Kesenian Daerah) Kebumen, Basuki Hendro Prayitno, dibuka pada jam 14.08 wib oleh pegiat teater Pitra Suwita. Sedangkan pemandu sarasehan diampu Pekik Sat Siswonirmolo dari SRMB. Dan waktu 3 jam seperti tak cukup untuk acara sarasehan yang berubah mirip wahana curhat para seniman terutama bagi para pegiat seni tradisi yang rata-rata berusia paruh baya.

Harapan bahwa pemerintah harus memberikan perhatian pada kehidupan berkesenian di daerah ini begitu menguat kemunculannya. Sarasehan yang semula dipersiapkan untuk sharing pemikiran dan ide-ide para pegiat seni, pun jadi lebih mereview perjalanan kepengurusan DKD yang dinilai mandek. Menguatnya harapan yang lebih menyandarkan pada peran dan fungsi DKD ini bahkan membuat sang moderator tak bisa berbuat banyak. Secara struktural DKD telah dipandang semata sebagai manifestasi pemerintah yang harus memberikan perhatian lebih pada aspek “pembinaan” dan pengembangan berkesenian di Kebumen.

Perhatian yang dituntut dari para pegiat seni, terutama kalangan seniman tradisi pun jadi bermacam bentuknya. Mulai dari aspek legalitas kelembagaan DKD, support pendanaan dan sarana infrastruktur seperti Taman Budaya atau Gedung Kesenian yang memang belum dimiliki daerah ini. 

Memahami Persoalan Mengatasi Kemandekan

Beberapa seniman muda justru mengemukakan pemikiran yang lebih mengarah pada kemandirian. Tanpa memungkiri kebutuhan tersedianya pusat aktivitas seperti Gedung Kesenian, sehingga dapat mengurangi problem-problem berkesenian. Namun ada yang lebih substansial menyoroti pentingnya komunikasi lintas bidang dan bagaimana menumbuhkan semangat kolektivisme; sebelum berfikir untuk "re-organisasi" kelembagaan. Beberapa pegiat seni justru menguatkan fakta empiris bahwa ada atau tidak ada dukungan pemerintah, proses berkesenian tetap lah jalan. 

Urgensi memahami persoalan dalam kesepahaman bersama, justru lebih penting sebelum berfikir untuk membentuk kembali DKD. Karena jika tidak, maka akan terjebak kembali pada lubang yang sama.         

Read More

Menyoal "disfungsi" Kelembagaan DKD

Rabu, 28 September 2011. Belasan pegiat seni Kebumen menginisiasi pertemuan dengan Ketua DKD Kabupaten Kebumen di Sekretariat Sekolah Rakyat MeluBae (SRMB), Jl. Pemuda, Gg. Melati 21B, Kebumen. Acara yang pada awalnya dikemas sebagai “Syawalan” dan Dialog Budaya ini, merupakan upaya lanjut pertemuan seniman teater se eks Karesidenan Kedu di Sanggar Matahari, Purworejo (25/9) lalu. Pertemuan Purworejo yang diprakarsai Komite Teater – Dewan Kesenian Jawa Tengah (DKJT), Thomas Haryanto Soekiran, pada prinsipnya melahirkan komitmen bersama seniman teater di wilayah eks Karesidenan Kedu. Yakni Kebumen, Wonosobo, Temanggung, Magelang dan Purworejo sendiri. Komitmen yang dibangun, berupa kesepahaman perlunya Arisan Teater se eks Karesidenan Kedu.

Sedangkan dalam pertemuan 3,5 jam Dialog Budaya SRMB yang menghadirkan Ketua Dewan Kesenian Daerah (DKD) Kabupaten Kebumen,  pada akhirnya memang menjadi ajang perbincangan menyoal peran dan fungsi kelembagaan dari DKD.

“Sebagai Ketua DKD, saya minta maaf karena selama kepengurusan saya, DKD menjadi impoten”, kata Basuki Hadi Prayitno, mengawali sambutannya dengan nada prihatin dan jujur. 

Perihal “disfungsi” kelembagaan DKD Kab. Kebumen ini juga telah lama menjadi keprihatinan tersendiri bagi para pekerja kesenian daerah yang belum memiliki gedung kesenian ini.

Hadir pada malam Dialog Budaya SRMB, beberapa pengajar dan pegiat seni diantaranya Sukarjo, pegiat dan pelatih Seni Musik Tradisional dan Kerawitan. Hadir pula pegiat teater Putut AS, Syahid Elkobar, Pitra Suwita, Pekik Sasinilo. Pegiat Musik Puisi Nurokhim dan Toro Mantara, serta penyair Aris Panji Ws yang dalam bulan ini menerbitkan 2 antologi puisinya bersama Masjid Raya Publishing.

Dalam dialog ini juga disepakati perlunya tindak lanjut dengan tema Mengkonsolidasikan DKD melalui pertemuan berikutnya yang melibatkan praktisi dan pegiat seni lebih luas lagi. Semua ini, menurut pegiat SRMB, Pekik Sasinilo, akan dikonsultasikan dengan fihak Pemerintah dan Lembaga Legislatif daerah.

Read More

episode "Hidayah"

Read More

Ratih TV - SRMB Project of BAHIL #2005

Read More

Multatuli dari Pulau Jawa

August 14, 2011

Buku "Meraba Indonesia" (2011) karya Ahmad Yunus. Foto: www.serambi.co.id.

Buku “Meraba Indonesia” karya Ahmad Yunus ini membuat kepala saya sakit. Salah satunya karena foto anak perempuan di Pulau Sebatik, Kalimantan Timur. Ia berseragam putih biru, khas anak Sekolah Menengah Pertama. Di atas sakunya tertempel bendera merah putih.

Seketika rontok pemahaman-pemahaman kita mengenai apa itu pendidikan, apa itu sekolah. Filosofi pendidikan tak menemui muaranya pada seragam yang ditempeli bendera itu. Ia lebih memberi tanda akan pembentukan suatu barisan ketimbang mengedepankan suatu sistem pikiran yang membebaskan.

Jika pun dikatakan bendera di seragam sekolah itu untuk menumbuhkan kecintaan kepada negara Indonesia, atau penguat identitas negara, maka pertanyaannya adalah, kenapa di sekolah-sekolah lain, di tempat lain, hal serupa tak diberlakukan? Karena Sebatik adalah perbatasankah? Lalu kenapa dengan perbatasan?

“Mungkin ingin menampilkan identitas bahwa mereka bagian dari Indonesia. Namun tak ada bukti nyata antara nasionalisme Indonesia dengan kehidupan di Sebatik. Kehidupan di Sebatik masih tetap seperti etalase yang muram dan miskin,” tulis Yunus (halaman 185).

Terlalu banyak pertanyaan dari satu foto anak remaja putri itu. Dan itu bukan hal terakhir yang disajikan penulis secara menggemaskan.

Di Selat Malaka, misalnya, dalam perjalanan dari Dumai (Riau) menuju Batam (Kepulauan Riau), kapal pengangkut sayur dan buah yang ia naiki dicegat sebanyak empat kali. Dan akhirnya ia paham kenapa kawasan itu disebut rawan. Pun siapa sebetulnya yang disebut sebagai bajak laut (halaman 95-98).

Cegatan pertama dilakukan oleh marinir angkatan laut Indonesia. Pada tentara-tentara itu, awak kapal sayur memberikan setoran sebanyak empat lembar uang lima puluh ribu rupiah. Cegatan kedua masih datang dari angkatan laut Indonesia. Kapten kapal lalu memberikan 150 ribu rupiah. Yang ketiga adalah polisi laut Indonesia, ketika kapal sayurnya dekat dengan pelabuhan Singapura. Setorannya sebesar dua ratus ribu rupiah. Dan cegatan yang keempat juga dari polisi laut Indonesia. Di sini setorannya 150 ribu rupiah.

Kapal sayur itu mengalami semua ‘cegatan kotor’ justru ketika mata-mata memandang kapal-kapal besar mengantri memasuki perairan Malaysia dan Singapura.

“Ketika di atas kapal sayur,” tulis Yunus (halaman 98), “saya melihat begitu padatnya jalur di wilayah internasional. Banyak kapal berukuran raksasa mengangkut kontainer. Sementara di wilayah laut Indonesia hanya diisi lalu lintas kapal sayur dan kapal jet transportasi laut.”

Kisah-kisah tak baik semacam ini, yang bertebaran di hampir tiap halaman, merupakan catatan penulis dalam perjalanannya mengelilingi bumi Indonesia yang disebut “Zamrud Khatulistiwa”. Tapi Yunus tak sendiri. Dengan dua buah sepeda motor, ia menjalani petualangan ini dengan Farid Gaban. Keduanya adalah wartawan dari Pulau Jawa. Yunus seorang Sunda dan Farid seorang Jawa, dengan rentang generasi yang berbeda.

Selama hampir setahun, 2009-2010, keduanya memotret, dengan kata dan gambar, tentang wajah fisik di sejumlah tempat di Indonesia. Entah itu kemiskinan, kesulitan hidup, kehancuran infrastruktur di seluruh lini, pendidikan, lingkungan, atau terpojoknya masyarakat (adat). Dan penulis nampak geram dengan itu semua. Dalam tulisannya, penulis bagai seorang nasionalis yang membawa sekian harapan dan gagasan keindonesiaan dari Pulau Jawa namun berselisih dengan apa yang terpandang dan terasakan. Ia laksana sedang menguji nasionalisme Indonesia. Dan dengan serius ia melemah.

“… nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme khayalan. Dan khayalan bisa saja kabur dan kemudian menghilang dengan khayalan lain. Seperti sayup-sayup dan kemudian senyap ditelan angin dari tepi Samudera Pasifik yang bergemuruh,” tulis Yunus (halaman 276).

Persoalan Meraba Indonesia

Judul buku “Meraba Indonesia” yang terbit pada 2011 ini nampak begitu gagah. Ia menyiratkan sebuah pembacaan ulang atas keindonesiaan. Apalagi, penulis seperti terinspirasi pada Alfred Russel Wallace yang menulis buku “The Malay Archipelago” dan Che Guevara yang berkeliling Amerika Latin dengan sepeda motor.

Akan tetapi, nuansa intelektual pada judul itu agak teranulir dengan adanya subjudul “Ekspedisi “Gila” Keliling Nusantara.” Judul yang sudah memikat itu, dalam perspektif saya, roboh dengan subjudul yang amat bercitarasa ‘remaja’ itu.

Jika Wallace yang mengeliling kepulauan yang kini disebut Indonesia itu menghasilkan gagasan, pun Che Guevara, nampak bahwa penulis tak mengarah ke sana. Ibarat tamu, penulis seperti sekedar melihat rumah-rumah yang ia lewati. Ia tak masuk ke dalam dan menulis berbasis perspektif empu rumah. Dan karenanya, tulisan kecil di depan sampul bukunya, yakni “Mengenal lebih dekat, lebih rekat…” menjadi tak mewujud.

Yang menarik, pada saat yang sama, penulis tak banyak menceritakan ihwal Jawa dan bagian-bagiannya. Dan itu yang menjadi pertanyaan mula-mula, pada siapakah buku ini ditujukan? Pada orang Jakartakah?

Penggunaan istilah ‘nusantara’ yang digunakan berganti-ganti dengan nama ‘Indonesia’ juga cukup mengherankan buat saya. Seolah keduanya adalah identik dan dapat saling menggantikan. Tapi agaknya ini wajar. Referensi penulis adalah buku Alfred Russel Wallace yang diterjemahkan oleh dua penerbit di Jawa sebagai “Kepulauan Nusantara”.

Penulis rupanya tak tergelitik untuk mencari tahu, kenapa dua penerbit di Jawa itu mengganti judul “The Malay Archipelago” menjadi “Kepulauan Nusantara”? Padahal, dalam buku aslinya, tak sebiji pun tertulis istilah ‘nusantara’. Menjadi pertanyaan buat kita semua, apakah “The Malay Archipelago” tak memiliki padanan dalam bahasa Indonesia? Apakah Melayu identik dengan nusantara? Atau ada politik bahasa di sana, yang dimakan bulat-bulat oleh penulis, betapapun ia sudah ke lapangan dan punya kesempatan untuk menguji istilah ‘nusantara’?

Akan tetapi, tak hanya penerbit Jawa yang mengganti buku Wallace. Penerbit di Belanda pun sama. “The Malay Archipelago” diganti menjadi “Insulinde: het land van den orang-oetan en den paradijsvogel”. Belanda tetap seperti dahulu, menganggap orang-orang kulit coklat ini adalah insulinde, the islands of the Indies, orang-orang Indian.

Nama ‘Indonesia’ pun terasa tak maksimal dielaborasi oleh penulis. Meski menyebut George Samuel Windsor Earl dan James Richardson Logan dengan argumentasi etnografi dan geografi masing-masing, penulis alpa pada pengertian Indonesia itu sendiri. Penulis tak mengatakan bahwa nama ‘Indonesia’ merupakan pemendekan dari ‘Indian Archipelago‘yang ditambah ‘nesia’ dari usulan Earl, yang teringat pada “Polinesia”, yang berasal dari bahasa Yunani.

Nampaknya, penulis memang tak membaca dari sumber asli mengenai nama ‘Indonesia’. Ia keliru ketika menyebut 1847 sebagai tahun penerbitan “Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia” yang berisi perdebatan nama “Indonesia”. Padahal, yang benar adalah 1850, yakni edisi keempat dari jurnal itu. 1847 adalah tahun jurnal itu diterbitkan pertama kali. Sebagai jurnal, ia terbit per tahun.

Persoalan lain yang terbentang di buku ini adalah penggunaan istilah pulau ‘terluar’ pada kawasan-kawasan perbatasan Indonesia. ‘Terluar’, tentu saja, mengindikasikan suatu ruang yang ada di luar, terdekat dari luar, bukan di dalam. Sebetulnya, penggunaan istilah ‘pulau terluar’ sudah diganti banyak orang dengan ‘pulau terdepan’.

Terkadang, gaya berpikir penulis untuk menunjukkan ruang juga terlihat ganjil. Selain berulang-ulang menyebut ‘pulau terluar Indonesia’, ia juga kerap menyebut nama mata angin terlebih dahulu baru nama ruang. Ia, misalnya, mengatakan ‘selatan Sulawesi’ pada Selayar dan Takabonerate. Istilah ‘selatan Sulawesi’ tentu mengindikasikan Selayar dan Takabonerate bukanlah Sulawesi. Ini serupa ketika orang salah kaprah menyebut Timur Indonesia, dari yang semestinya Indonesia Timur.

Melewatkan Masyarakat

Yunus dan Farid memulai perjalanannya dari Jakarta untuk kemudian memasuki Sumatera dari Lampung dan seterusnya hingga Aceh. Di kawasan-kawasan itu, penulis menceritakan ihwal perjumpaannya dengan penduduk-penduduk setempat. Tapi banyak yang betul-betul hanya laporan pandangan mata belaka dan kejadian-kejadian ‘suka duka berpetualang’.

Membaca lembar demi lembar buku ini, sebetulnya tak semua kawasan dikunjungi oleh penulis. Banyak yang dilewatkan begitu saja. Namun, untuk persoalan cakupan pembahasan, penulis sebetulnya sudah mengakui akan keterbatasan yang ia miliki. Menurutnya, waktunya terlalu sebentar untuk dapat menjelajahi Indonesia yang, seperti ditulisnya, luasnya sebanding dengan luas Eropa dari ujung Barat sampai Asia Tengah. Untuk hal ini, memang ada anekdot bahwa siapapun yang ingin menjelajahi Indonesia, yang dimulai dari usia 25 tahun, maka di pulau terakhir ia sudah meninggal di sekitar usia 80 tahun.

Akan tetapi, sebetulnya keterbatasan waktu yang penulis miliki bisa disiasati dengan menciptakan kategori. Tanpa itu, pembaca akan bertanya kenapa daerah tertentu dibahas secara detail dan yang lain tidak; termasuk tujuan pendetailan pada suatu masyarakat tertentu. Tanpa kategori, pembaca tak dapat meraba arah dari buku ini selain menyaksikan kisah sensasional backpacker bermotor.

Penulis, dengan sepeda motornya, terus bergerak dari Lampung, Bengkulu, dan Enggano tanpa menuliskan siapa dan bagaimana karakteristik penduduk di kawasan-kawasan tersebut. Bahkan, alih-alih berpihak pada perspektif penduduk setempat, penulis justru memihak pada cara pandang asing kala mengatakan Enggano ‘ditemukan Portugis’. Diksi ‘ditemukan’ tentu bukan perspektif penduduk.

Akan tetapi, berbeda dengan kawasan-kawasan sebelumnya, penulis bercerita banyak hal mengenai masyarakat Mentawai, Sumatera Barat. Tak hanya manusianya, tetapi juga secara kultural. Entah apa pertimbangan yang membuat penulis merasa Mentawai lebih menarik ketimbang yang lain.

Selain ketiadaan kategori, buku ini juga tidak selamanya berpihak pada perspektif masyarakat. Saat memasuki Bukittinggi, misalnya, pola pengisahannya berubah. Jika di Mentawai penulis bercerita mengenai masyarakat, kini ia bercerita ihwal elit Indonesia. Penulis terkagum-kagum dengan Hatta, Tan Malaka, Sjarir, Natsir, dan seterusnya, dengan segala artefak yang ada, termasuk kantor Pemerintahan Darurat Republik Indonesia.

Meski sosok-sosok itu memang pantas dikagumi, tetapi penulis sama sekali tak menceritakan ihwal penduduk dan kultur Minang. Karena amat terkagum-kagum dengan Hatta dan kawan-kawannya itu, ia silap dari konstelasi politik-kultural antara Minangkabau dengan Riau dan Jambi kala berada di Provinsi Sumatera Tengah, yang bertalian dengan praktik pecah belah oleh pemerintah pusat.

Bahkan, perang antara Sumatera (juga Sulawesi) dengan Jakarta tak diulas sama sekali. Padahal, Bukittinggi adalah motor dari perlawanan itu, yang sebetulnya sedari dulu sudah sering melawan pemerintah pusat. Penulis sama sekali tak menceritakan dampak dari perang itu, yang berakhir dengan kekalahan Sumatera, seperti adanya penggantian nama secara besar-besaran oleh penduduk Minang menjadi nama-nama Jawa atau nama lainnya.

Gara-gara terbelalak dengan Tan Malaka, barangkali, tak sedikitpun diulas tentang goyangnya identitas Minang akibat pemerintahan militer di masa lampau. Terlalu asyik pada tokoh-tokoh yang pernah bermain di Jakarta membuat penulis tak mengelaborasi kenapa kawasan yang melawan ini kemudian justru menjadi lumbung Golkar di masa Orde Baru. Atau bagaimana salah satu kerbau di tambo Minang itu berubah-ubah identitasnya.

Ketiadaan kategori membuat pembaca juga tak mengerti mengapa ia melewatkan Sumatera Utara/Timur. Bisa jadi, penulis abai atau tak tahu bahwa kawasan itu adalah salah satu tempat terjadinya revolusi sosial yang paling berdarah, yang menghantam negara-negara lama. Jika orang kulit coklat tertarik pada revolusi Perancis, maka mengherankan jika ada yang tak mengetahui revolusi sosial di Sumatera Timur – meski kedua revolusi itu berbeda pada pelaku.

Di sana jugalah terjadi penyerbuan yang dilakukan laskar-laskar republik beserta ekstremis komunis yang dibantu buruh-buruh perkebunan asal luar Sumatera yang menyerang penduduk asli dan pendatang seperti China. Bahkan, di Belanda, sebagaimana diceritakan oleh Tengku Mansoer Adil Mansoer di LenteraTimur.com (2/5), ada foto yang terkenal di seluruh dunia yang membandingkan serangan laskar-laskar dan ekstremis itu dengan kekejaman Nazi di Berger-Belsen. Bagaimana kemudian mereka bisa ‘menyesuaikan’ diri dengan Indonesia, terlewatkan oleh penulis.

Yang juga mengherankan adalah ketika penulis menyebutkan negerinya Raja Ali Haji sebagai Kesultanan Melayu. Mungkin penulis lupa bertanya siapa penduduk dan peradaban di kawasan yang ia kunjungi. Sebab, tak ada yang namanya Kesultanan Melayu tanpa nama negeri. Yang dimaksud penulis di kawasan itu tentu saja Kesultanan Melayu Riau Lingga.

Seperti sebelumnya, penulis juga mengabaikan kehidupan masyarakat di Kalimantan. Ada yang tak terbaca dari apa yang sekedar terlihat. Tak dielaborasi siapa dan bagaimana penduduk Pontianak (Kalimantan Barat), Banjar (Kalimantan Selatan), Balikpapan dan Samarinda (Kalimantan Timur), atau dinamika masyarakat Dayak secara politis dan kultural, baik di internal maupun dalam perjumpaannya dengan entitas keindonesiaan.

Pun, ihwal bahasa Melayu yang disinyalir berasal dari kawasan Sambas di Kalimantan Barat luput dari perhatian. Juga bagaimana penduduk Pontianak, misalnya, memandang keindonesiaan setelah negeri lama mereka dibantai secara amat sadis oleh Jepang, yang dikenal dengan istilah Tragedi Mandor, dimana Jepang sendiri merupakan kawan baik dari Republik Indonesia.

Jepang yang fasis, yang disebut oleh sekutunya sebagai saudara tua, adalah yang membentuk Badan penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbi Cosakai).

Tak terbahaskan pula mengenai bagaimana sebetulnya narasi perbatasan di Kalimantan Barat, juga Kalimantan Timur, dari perspektif masyarakat. Bagaimana sebetulnya wilayah-wilayah yang bersifat regional bahkan global selama ratusan tahun itu kemudian mengalami keambrukan. Bahkan, tak juga diceritakan mengenai adanya eksodus warga negara Indonesia ke Malaysia di Kalimantan Barat, khususnya Entikong di Kalimantan Barat atau Nunukan di Kalimantan Timur.

Demikian juga di Sulawesi. Penulis menyusuri kawasan demi kawasan dengan mengabaikan kisah dan karakteristik masyarakat masing-masing. Memang, Bugis (Sulawesi Selatan) banyak diceritakan, utamanya soal kapal legendaris yang masih hidup dan terpelihara itu, Pinisi. Akan tetapi, sebagaimana di Sumatera dan Kalimantan, tak ada bahasan (perjumpaan) karakter kultural Bugis dengan Makassar dalam kekinian, termasuk Toraja.

Penulis terus melaju ke Takabonerate (Sulawesi Selatan), Buton (Sulawesi Tenggara), Banggai (Sulawesi Tengah), Gorontalo, dan Miangas (Sulawesi Utara) dengan konsekuensi ketidakdekatan, ketidarekatan, dan ketidakutuhan penggambaran mengenai Indonesia. Penulis, selain nampak memandang dari luar hingga sulit mengelakkan diri dari tafsir ‘biasa-biasanya’ suatu entitas, juga tak menjangkau bagaimana entitas-entitas yang disebut lokal atau bagian Indonesia itu melakukan transformasi sosial dan memodernkan dirinya dengan caranya sendiri.

Meski demikian, ada yang menarik ketika penulis tersenyum menanggapi pertanyaan seorang kakek di Banggai, Sulawesi Tengah. Kakek itu bertanya, apakah betul Presiden Amerika Serikat Barack Obama datang ke Indonesia.

 Seketika, senyum penulis menghadirkan kenyataan bahwa Indonesia terbangun secara berlapis-lapis, bukan merata. Ada lapis atas, yang dihuni penulis di Jawa, dan lapis bawah, yang dihuni sang kakek di Banggai.

Senyum penulis menyiratkan dirinya lebih tahu ketimbang sang kakek. Dan kosmologi sang kakek yang ‘berada di bawah’ membutuhkan jawaban dari yang ‘paling dekat dengan Obama’.

Akan tetapi, berbeda dengan Kalimantan atau Sumatera, penulis selintas menangkap kompleksitas perbatasan di Miangas, Sulawesi Utara. Ia membidik kesulitan yang didera Miangas dari perspektif isu terorisme yang dianggap masuk dari Filipina – meski sebelum itu kompleksitas Miangas sebagai regional bahkan global sudah menyurut ketika tiba-tiba terposisikan sebagai kawasan pinggiran karena berdirinya Indonesia sebagai negara lanjutan dari Belanda di kepulauan itu.

“Isu ini membuat lumpuh perdagangan antara warga Miangas dan Filipina. Sejak 2004 hingga sekarang perdagangan mati. Pedagang Filipina tidak lagi membeli hasil tangkapan nelayan Miangas; orang Miangas kesulitan mendapatkan barang kelontongan. Sebenarnya, kedua pihak mengalami kerugian,” tulis Yunus (halaman 272).

Usai dari Sulawesi, tanpa menyinggahi Poso di Sulawesi Tengah yang memiliki banyak sekali patung-patung megalitikum yang mencengangkan, penulis bergerak ke Maluku Utara. Dan, lagi-lagi, ia seakan mengabaikan kawasan beridentitas penting. Ia hanya mampir di negeri para raja itu, yang masyarakatnya memiliki karakteristik kuat dengan dinamika antara masyarakat kerajaan/adat dengan pemerintahan ‘baru’. Ia, seperti pada Mentawai, lebih memilih menjelajah ke Banda (Maluku), Papua, Papua Barat, serta Flores (Nusa Tenggara Timur), dan menceritakan masing-masingnya lebih banyak ketimbang yang lain. Fokus penulis pada kawasan-kawasan tersebut menghasilkan wacana yang relatif lebih utuh dan informatif.

Tragedi

Indonesia adalah negeri yang penuh tragedi. Sebagaimana biasa penulis kala menuliskan tentang Indonesia selalu menyelipkan kejadian 1965, betapapun kejadian itu hanya terjadi di separuh Pulau Jawa, juga Bali, begitu pula penulis dalam buku ini.

Tragedi kemanusiaan pada 1965 itu muncul juga di buku ini, tidak di Pulau Jawa, tetapi di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Pada 14 November 1965, penulis menceritakan bahwa ada serangan dari militer Indonesia terkait isu komunisme terhadap penduduk asli.

“Tentara mengumpulkan 10 anak muda sebagai algojo. Tentara memberikan petunjuk memotong kepala dengan parang, cara mengikat, dan mengikuti kode-kode penyerbuan. Mereka akan menjadi korban yang sama jika para calon korban berhasil melepaskan diri. Tentara akan mengambil lima orang korban tambahan sebagai penggantinya,” tulis Yunus (halaman 337).

Akan tetapi, kekejian itu tak diulas utuh. Penulis tak menceritakan tentara itu berasal darimana. Apakah itu tentara dari Nusa Tenggara Timur sendiri atau kiriman dari Jawa, sebagaimana pernah terjadi pada Sumatera, Kalimantan, atau Sulawesi pada periode 1940-an akhir atau 1950-an.

Sebagaimana ketiadaan kategori yang membingungkan, penyajian kisah terkait kejadian 1965 juga mengundang pertanyaan. Apa mekanisme yang digunakan penulis dalam menyeleksi peristiwa? Mengapa laskar-laskar yang melakukan penyerbuan di banyak tempat, yang sebetulnya mengingatkan kita pada upaya ekspansi Jerman pada Eropa dahulu, tak tertulis? Mengapa kejadian-kejadian lain di periode 1940-an akhir dan 1950-an tak ‘diindonesiakan’ sebagaimana kejadian 1965? Mengapa proyek transmigrasi yang dianggap menjadi pemicu konflik horizontal di banyak kawasan tak terulas?

Saking menautkan diri dengan apa yang diyakini sebagai sentral Indonesia kini, sebagaimana terbaca pada bagian Sumatera Barat, Papua, atau Banda, yang dalam dugaan saya menjadi paradigma penulis dalam menentukan kawasan yang dikunjungi, menjelang akhir bukunya penulis bahkan menyebutkan bahwa setelah Sukarno, presiden kedua Indonesia adalah Sjafrudin Prawiranegara, dan yang ketiga adalah Suharto (halaman 340). Periode kabinet darurat Sjafrudin adalah 22 Desember 1948 takat 13 Juli 1949.

Pendapat penulis tentu saja mengherankan. Di masa itu, Negara Republik Indonesia adalah salah satu negara yang ada di Indonesia. Jika benar Sjafrudin presiden kedua Indonesia, lantas bagaimana penulis menempatkan Negara Indonesia Timur (1946), Negara Sumatera Timur (1947), Negara Madura (1948), Negara Pasundan (1948), Negara Sumatera Selatan (1948), Negara Jawa Timur (1948), dan sebelas daerah otonom lain dalam keindonesiaan?

Di bagian lain buku ini, penulis menyebutkan ihwal Eduard Douwes Dekker, seorang Belanda yang lebih dikenal dengan nama Multatuli (halaman 245). Eduard Douwes Dekker menuliskan novel yang berisi kritik pedas terhadap pemerintah Belanda atas negeri jajahan. Sejurus, saya memandang sosok Eduard Douwes Dekker mewujud pada penulis. Penulis datang dari Pulau Jawa, pulau yang diutamakan dalam proyek keindonesiaan sepanjang masa, yang menjadi subjek dari objek abstrak bernama ‘luar Jawa’, dan kemudian menuliskan kritik keras melalui bukunya ini kepada, sebagaimana pertanyaan kepada siapa buku ini ditujukan, Jakarta.

Meski demikian, buku ini cukup menarik untuk dibaca. Penulis telah mencoba menyuarakan mereka yang tak tersuarakan. Sebab, pada kenyataannya, memang tak banyak orang yang dapat membayangkan betapa luasnya Indonesia, sekaligus kehancuran yang sudah atau sedang dialaminya. Tak banyak orang mengetahui bahwa di banyak tempat keadaan tetap tak berubah sejak zaman pemerintahan Sukarno hingga pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono kini.

Pada saat yang sama, Ahmad Yunus telah mengantarkan kita pada pertanyaan tajam ihwal mengapa negara ini ada. Juga pertanyaan apakah alasan adanya negara ini hanya ada di belakang, di masa lalu, dan tidak di masa depan.

LenteraTimur 

Read More

Tarmiihim dan Benggala Sains

1. Catatan Kebumen atas Pentas Teater Ego

Proses maju, barangkali benar tak diukur oleh kwantitas waktu. Intensitas, ketidakmenyerahan, lekat konsistensi; menjadi penggalan-penggalan yang membangun tanda. Dan membuat ukuran-ukuran yang baru karenanya. Begitulah simak perjalanan setahun terakhir Teater Ego Kebumen. Hingga pada pementasan produksi ke 2 bertajuk Tarmiihim malam itu. Rabu (8/6) memang menjadi tarikh yang memadatkan dugaan bahwa kelompok teater ini bukan sebuah konten seni peran yang suwung. Selain bahwa perjalanannya meninggalkan jejak sebagai sebuah proses maju.

Adalah Putut AS sang sutradara yang mengeksplorasi pementasan naskah Salim EmDe bersama belasan pelakon di Gedung Haji itu. Malam yang membedakannya dengan “peristiwa budaya” dalam tema yang serupa, pada tempat yang sama; di tahun sebelumnya.

Melempar (yang usang) dalam Otopsi

Bagaimana Pengarusutamaan Gender menjadi eksploran yang wajar tapi menohok, menjadi tema besar yang memungkinkan menyibak kisi-kisi dalam relasi personal dan sosial. Menonton Tarmiihim seperti nyaris membongkar praksis patrialkal yang barangkali hingga hari ini masih menjadi realisme yang tak terjawab. Kasunyatan yang terkungkung dalam cacat budaya yang tak sembuh, terbungkus dalam balutan luka di pondok-pondok. Tarmiihim menguak balutan kumuh itu dan Teater Ego memaparkan dalam pentas keduanya.

Luka yang tak sembuh itu karenanya muncul jadi cacat budaya, relasi dominan Kyai atas Nyai, laki-laki atas perempuan. Dan terjaga dalam referensi teks-teks yang dipiara untuk tak utuh dibedah dalam tafsir. Karena tafsir adalah sesuatu yang harus dimonopoli. Kelas sosial tertentu dianggap menjadi yang paling berhak atas pekerjaan interpretasian itu, bukan kelas yang mewakili para kebanyakan, yang “hanya” bekerja di sudut yang tersekat kubikel pelayanan. Terpuruk beku, berdiam di sana. Lalu Tarmiihim mencairkan dan membunyikannya.

Read More

Tan Malaka: Sebuah Opera tentang Ketidakhadiran

Senin, 23 May 2011 02:33

Wajah kebingungan terpancar pada sebagian besar penonton yang melenggang keluar dari ruang pertunjukan Teater Salihara Oktober tahun lalu. Ragam pertanyaan sepertinya membuat beberapa hadirin kebingungan. Pertanyaan yang muncul dari keraguan dan ketidaktahuan.

“Opera apa ini? Sungguh, tak me­ngerti. Tidak ada ceritanya.”
“Judulnya Opera Tan Malaka, tapi dimana Tan Malaka-nya?”
“Goenawan Mohammad (GM) yang terlalu pintar atau aku yang terlalu bodoh?”
“Oh, jadi itu yang Tan Malaka itu? Dia komunis ya? Atheis dong!”

Ragam pertanyaan yang menarik—semenarik senyum GM dalam me­ningkahi jabatan tangan dan ucapan se­lamat dari beberapa rekan dan hadirin yang sepertinya juga kebingungan menyaksikan malam penutupan Festival Salihara. Apakah GM menyenangi kebingungan para penontonnya itu? Menarik. Semenarik pesta penuh alkohol sesudahnya—tanda pesta sudah usai. Mungkin seperti itu. Mungkin pula tidak—karena aku tak hadir sesudahnya, sama seperti Tan Malaka yang tak pula hadir di opera-esai itu. Aku tak hadir maka aku ada.

Sebelumnya, di penghujung 2009 terbit sebuah buku berjudul “Tan Malaka dan Dua Lakon Lain” yang ditulis oleh GM dan itulah pertemuan pertamaku dengan naskah Tan Malaka. Butuh waktu satu tahun untuk menunggu pemen­ta­sannya. Cukup lama persiapannya ternyata. Tak apa, karena yang menarik bagiku saat itu adalah diskusi mengenai Tan Malaka selama tiga hari sebelum Opera Tan Malaka dimulai. Filmku “Selopa­nggung”, film dokumenter tentang penggalian makam Tan Malaka di Kediri juga diputar. Harry Poeze, yang juga memberi diskusi, malah ingin mem­bandingkan hasil komponis Tony Prabowo dengan Peter Schat yang membuat satu komposisi berjudul “An Indic Re­quiem”(1995). Dalam sebuah wawancara, Schat mengakui bahwa tenor, orkestra dan koir ini tercipta sebagai bentuk kreasi seninya yang terinspirasi oleh kejahatan kolonialisme Belanda terhadap Indonesia dan oleh perjuangan Tan Malaka dalam melawan kolonialisasi tersebut. Menarik.

Aku pun hadir kemudian sebagai satu penonton yang sudah membaca lakon bernama Opera Tan Malaka. Aku pun datang tidak dengan kosong, karena aku mengetahui sedikit banyak tentang Tan Malaka, setidaknya itu yang kupikir. Tapi ternyata aku keluar dengan ekspresi yang sama dengan mereka yang tak membaca naskah lakon itu. Ada apa ini?

Lalu tak lama kemudian, di awal Januari 2011, rekaman pagelaran tersebut yang sedianya akan diputar di beberapa stasiun televisi lokal justru dilarang penayangannya di Malang dan Kediri. Pelarangan ini konon datang dari pihak militer yang masih alergi dengan hal-hal yang berbau komunisme. Entah benar entah tidak. Ada apa ini? Rakyat yang tak menonton dokumentasi pergelearan pun ikut-ikutan bingung. Tapi satu hal yang pasti, hal ini tak menyurutkan GM untuk melanjutkan karnaval Opera Tan Malaka.

Opera-esai tiga babak ini kembali ditayangkan 23-24 April lalu di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta. Konsep opera tahun sebelumnya direnovasi mengingat setting yang tak lagi sama dengan Salihara yang tak cukup besar. Opera Tan Malaka menjadi opera yang dinamis. Komposisi brilian Tony Prabowo yang di-conduct oleh Josefino Chino Toledo bersaing dengan koreografi tari apik dari Fitri Setyaningsih.

Aria dari Paduan Suara Paragita Universitas Indonesia berpadu dengan nyanyian Nyak Ina “Ubiet” Rasukie dan Binu Doddy Sukaman. Narasi Landung Simatupang dan Adi Kurdi yang berbalasan secara paralel. Banyak cara bagi GM untuk mempromosikan lakon­nya kali ini. Entah karena promosi entah karena diundang, tak tanggung-tanggung, Wakil Presiden Boediono beserta istri hadir di pementasan kali ini. “Berat,” demikian katanya ketika ditanya oleh rekan-rekan wartawan mengenai opera tersebut. Nah lho?

Semakin senang GM sepertinya menyaksikan kebingungan ini.

***

Menarik pula akhirnya kemudian ketika Haluan memuat dua opini dari Indra J. Piliang (3/5/11) dan Raudal Tanjung Banua (9/5/11)—dua orang yang tak (mau) menonton Opera Tan Malaka. Mereka memberikan opini dari keti­dakhadirannya. Satu opini dibuka bahwa Opera Tan Malaka adalah lakon ahis­toris—Tan Malaka bukan opera. Salah arah. Satu opini kemudian bersetuju pula dengan opini sebelumnya. Melalui kacamata ekstrinsik berupa orientasi pengarang dengan lingkungan sosialita ibukota dilihat bahwa telah terjadi pencairan sosok Tan Malaka sehingga menjadi lebih instan. Opera ini dianggap tak hanya salah arah, tapi juga salah kotak.

Jika Indra J. Piliang bertanya musik apa yang disukai Tan, maka ini adalah pertanyaan menarik. Mengenai musik, Tan Malaka adalah seorang pemain biola ketika bersekolah dulu di Bukittinggi dan di Belanda. Bahkan beberapa minggu setelah proklamasi, bersama Ahmad Soebardjo dan Jo Paramitha, Tan Malaka memainkan salah satu komposisi Schu­bert. Jo pun menanyakan apakah Tan Malaka akan kembali bermain musik. Tidak, selama Belanda belum keluar dari pantai Indonesia, demikian jawabnya.

Mengenai sastra, pada tahun 1927, Tan Malaka mengaku sedang menulis sebuah novel mengenai penindasan yang terjadi pada bangsanya. Ia tak berhasil menyelesaikan novel itu. Satu hal yang patut diingat, rekannya Semaoen dan Mas Marco juga menulis novel pada waktu itu—namun mereka berhasil menyele­sai­kan karya mereka. Tan Malaka akhirnya mengirim draft novel itu ke Adinegoro dan Adinegoro menyerahkan surat-surat itu ke Hasbullah Parindurie yang kemudian dikenal dengan nama pena Matu Mona. Pada tahun 1938 terbitlah roman spionase Patjar Merah Indonesia di Medan. Roman ini menja­dikan sosok Tan Malaka sebagai legen­da—terutama bagi dunia pergerakan saat itu.

Mengenai lakon, sekitar tahun 1944-an, di Banten, Tan Malaka mendirikan satu klub drama (dan sepakbola) bernama Pantai Selatan. Tan Malaka tak hanya menuliskan lakonnya tapi juga me­nyutradarainya. Ada dua lakon yang diketahui yang pernah ia sutradarai di Banten; Hikayat Hang Tuah dan Prajurit Pekerja. Kritiknya terhadapnya kejamnya fasisme Jepang dan kondisi menyedihkan kaum romusha ia sampaikan melalui bentuk lain.

Gaya penulisan lakon Tan Malaka ini masih dipertahankan dan bisa dilihat pada karyanya yang tulis lima tahun kemudian yang terbit dalam bentuk brosur (Muslihat, Politik). Satu hal pula yang patut diingat, Roestam Effendy sebagai tokoh Murba juga adalah seorang pegiat teater. Mengenai olahraga pun, Tan Malaka menggagas pembuatan satu lapangan sepakbola di Banten bagi para pekerja romusha. Ia kerap menggelar pertandingan sepakbola waktu itu. Dalam hal ini, sepertinya Tan Malaka yang ditugasi dalam hal propaganda oleh Komintern melihat seni sebagai bagian penting dalam praktik dekolonisasi bangsanya.

Berpuluh tahun kemudian, dalam pameran “Dari Penjara ke Pigura” Agus Suwage menjadikan satu potret Tan Malaka sebagai lukisannya. Ia mem­berikan anasir-anasir merah berapi di pepinggir rambut Tan Malaka. Beberapa kalimat Tan Malaka dibiarkan menyatu dengan lukisan sehingga mencipta suatu dialektika antara kata dan rupa. Erik Wirawan, mahasiswa IKJ, pun membuat satu film fiksi pendek berjudul “Tan Malaka” yang diputar di berbagai festival. Keinginan untuk membuat Tan Malaka dalam versi layar lebar pun mulai menjadi wacana di kalangan filmmaker kelas atas tanah air—entah siapa yang akan lebih dulu merealisasikannya. Bahkan kelak akan ada sebentuk randai akan dipen­taskan tentang Tan Malaka. Tak hanya GM yang mengapresiasi Tan Malaka—apapun bentuknya. Maka di sinilah aku ingin mengambil posisi. Aku meng­apresiasi Tan Malaka dengan caraku.

Jika Althusser menyarankan untuk sedikit serius dalam memperhatikan sesuatu yang tak-hadir (absence) dalam teks bukan karena ia tak muncul di dalam teks, melainkan ada satu proses penyem­bunyian di dalam teks tersebut. Ia sengaja disembunyikan—oleh seseorang, oleh sesuatu, untuk suatu tujuan. Jika Tan Malaka yang tak hadir di dalam Opera Tan Malaka dianggap sebagai alegori dari ketidakhadirannya dalam konstelasi sejarah bangsa ini, semacam ada dan tiada, hadir untuk hilang, hidup untuk mati, maka dapat dilihat bahwa GM pun punya maksud tertentu kenapa ia menghilangkan Tan Malaka di dalam opera tersebut—sama seperti penguasa bangsa ini yang meniadakan Tan Malaka dalam buku sejarah resmi. GM tak menjawab, pun seperti diamnya penguasa. Tugas kitalah untuk mencari jawabannya—dengan berbagai cara.

Bagiku, Tan Malaka adalah simbol dari absensivitas itu sendiri. Kediriannya menjadi petanda semangat jaman, penanda bagi takutnya para penguasa. Ia tiada maka ia ada. Ia ada dalam ketiadaannya. Ia tiada dalam keadaannya. Ia adalah narasi. Ia hadir dalam diskursus.

Ia dimunculkan dan dihilangkan sekaligus. Ia dirayakan justru ketika ia selesai. Idealismenya malah dijadikan pijakan kapitalistis. Ia ditunggu. Ia dicaci. Ia dibunuh. Ia dikubur. Ia digali. Ia dicintai. Ia dibenci. Gagasan-gagasan besarnya dilupakan. Tan Malaka menjadi kompleksitas itu sendiri. Ambigu.

Realitas dan fiksi campur aduk. Ketika sejarah cenderung menghilangkan potensi seseorang yang dianggap lawan penguasa maka kemudian seni yang memun­culkannya kembali. Ini yang aku percaya, Tan Malaka adalah wajah kita sendiri—baik sebagai individu atau sebuah bangsa. Entah dengan Anda.

Jadi masih perlukah kebingungan itu dilanjutkan?

DEVY KURNIA ALAMSYAH
(Sutradara “Selopanggung” dan NominatorFestival Film Dokumenter (FFD) 2010)
Sumber http://www.harianhaluan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4984%3Atan-malaka-sebuah-opera-tentang-ketidakhadiran&catid=11%3Aopini&Itemid=83

Read More

Karedok di Rumah Kosong

Entah karena apa, saya lebih ngeh menjuduli tulisan ini dengan Karedok di Rumah Kosong sebagai catatan apresiatif atas pementasan Teater Ego Kebumen (14/12). Malam itu, pementasan belum lagi dimulai, tetapi aula Gedung Haji, tempat pentas, telah “digelapkan” lebih dulu. Seperti ruang dapur yang sudah tak dipakai masak malam, tapi pemilik rumah amat patuh pada himbauan hemat listrik. Sama patuhnya dengan 70-an penonton yang memasuki dan duduk lesehan, diam, menanti sajian drama tiga babak yang naskahnya ditulis Humam Rimba Palangka.

Di tangan sutradara Putut AS, durasi 45 menit “Rumah Kosong” lebih terasa karedoknya ketimbang menu matengan. Bagaimana ia harus mengolah dalam -rentang 12 hari- proses yang dikerangkai peringatan visioner anti kekerasan terhadap perempuan. Begitu karedok, seperti lotek, mirip lutis. Karena memang terasa betapa bahan-bahan dalam sajian malam itu tak dimatangkan dulu. Sehingga melihat “Rumah Kosong” nampak celah spasial yang menyisakan ruang lega, tetapi mangkrak; tak tersentuh. Dan waktu telah melibasnya, berlalu.

Realitas Tergesa

Realitas yang dipanggungkan melalui “Rumah Kosong” adalah realitas sehari-hari. Humam Rimba Palangka, penulis naskah, mengerti kebebasan yang jadi haknya dalam menulis. Tetapi apakah antara kemengertian dan kebebasan itu menghasilkan situasi estetis yang bakal mampu menstimulus pelaku dan penonton pementasan naskahnya. Itulah makna realitas tergesa. Mungkin memang ini wilayah penyutradaaan. Tetapi, sekali lagi, bingkai pesan anti kekerasan juga jadi muatan yang ditimbang di sana.

Penulis “Rumah Kosong” ini seakan menyorongkan kedaulatan ruang ciptanya kepada suatu sub-ordinari luaran. Yakni tema yang membekuk. Mungkin ia punya puluhan ide liar dan pilihan opsi. Puluhan dan pilihan dalam realitas “Rumah Kosong” nya, adalah realitas yang sipit. Akibatnya, situasi tematik lebih mengemuka ketimbang kebebasan mengeksplorasi aspek estetika. Dan di depan waktu, tak menyisakan kisi-kisi berekspresi.

Saat "produk" ini jatuh ke tangan sutradara, -justru melalui revisi penulisan- dan serangkaian proses serta situasi yang dikerangkai itu, terbentang pasar audiens yang seakan telah menunggu pesanannya disaji. Karedok itu. Sutradara menjadi fihak yang berwajib sekaligus berwenang. Tetapi kewajiban dan kewenangannya semata dimuarakan kepada kebutuhan yang menjamin kiriman pesan itu sampai ke alamat di jagad audiens. Sekali lagi, dalam atmosfir dan tema anti kekerasan terhadap perempuan yang dipersiapkan sosialisasinya.

Padahal, cakupan ruang karya, dikerangkai atau tidak; punya kedaulatan eksplorasi pada wilayah dan konflik-konflik yang potensial bagi syarat pemahaman tematik. Jika perteateran telah jadi sebuah disiplin empiris, semua bakal berinteraksi dengan pemahaman estetik. Perbedaan pemahaman tematik dan pemahaman estetik; sulit berjalan selaras. Dalam makna saling menguatkan. Itulah beban naskah “Rumah Kosong”, realitas tematik yang membekuk. Dan ketika proses belum membebaskan tahapan ini, makin jadilah kesan tergesa itu. Tema kekerasan yang menjadi muatan buat dipahami kadarnya, mengambang di permukaan, tak dalam. Mentah seperti karedok.

Catatan “Rumah Kosong” Lain

Catatan lain atas pementasan Teater Ego yang mengangkat naskah bertema Kekerasan Terhadap Perempuan, yakni “Rumah Kosong” nya Rimba Palangka, makin berwarna. Upaya manis mengusung serpih realitas keseharian di atas panggung, telah membikin Putut AS, seperti Koki yang bekerja tetapi tidak di dapur rumah miliknya. Betapa pun kerasnya upaya itu, tetap belum berkedalaman, bahkan terkesan terengah dikerumuni waktu yang bergulir. Juga, upaya mentransformasikan dua realitas panggung, antara panggung halaman gedung dengan panggung di depan penonton; jadi kurang punya taut yang kuat.

Eko Sajarwo melihatnya sebagai upaya visualisasi yang secara teknis, lemah di semua lini. Unsur-unsur dramaturgi yang tak optimal dieksplorasi, baik secara personal maupun dalam relasi kelompok. Ujung penglihatan kritisnya merambah hingga wilayah teknis. Dan pementasan “Rumah Kosong” disebutnya sebagai tanpa ruh, tanpa greget, lemah karakter penokohan. Para pemain masih sebagai dirinya sendiri dan belum selaku peran lakon yang mesti dimainkan.

Kalaupun pementasan itu diterima dan harus ditempatkan pada visi anti kekerasan terhadap perempuan, kata Pekik Sasinilo, dan menjadi mata dari serangkaian upaya sosialisasi; pun belum bermakna pencerahan bagi audiens. Rupanya ia menangkap keinginan yang mendalam tentang hadirnya sentuhan estetis pada pesan yang ingin disampaikan. Tema ini urung untuk sampai pada pemahaman estetis. Wilayah audiens yang tak diharu-biru.

Sedangkan Pitra Suwita menyebut “Rumah Kosong” sebagai naskah yang “berat” buat sutradara. Bukan berat untuk dipentaskan, tapi berat untuk dimainkan dalam pesan tematik yang menjadi muatan kontennya. Kedaulatan estetis telah dirampas oleh proses yang tak cukup buat mematangkan. Dan keberadaan truk sebagai properti pendukung tak banyak menolong. Secara parsial, ia menyebut pertolongan ada pada peran Kemad yang bermain cukup dialektis.

Ada Anto Batoussae yang terlibat dalam proses. Ia membaca kecenderungan dalam tradisi sastrawi. Pada perspektif ini, penonton teater lebih fokus pada aspek “kejadian” ketimbang “proses” atau konflik di kedalamannya. Dengan analogi lakon klasik “Abimanyu Kerem”, ia menjelaskan kecenderungan dominan itu. Dan pementasan naskah Rimba “Rumah Kosong” ini, lebih didekati dengan dominasi “kejadian” ketimbang proses atau aspek konflik personalnya. Tetapi sebagai sebuah keberanian sutradara dalam bekerja, ia merasa telah melaksanakannya dengan baik. Selamat.

Read More

Belajar Jawa dari Mami Ohishi

Read More