DKD, Pentingkah ?

Catatan Sarasehan DKD Kebumen

Tema revitalisasi fungsi Dewan Kesenian Kebumen menjadi perbincangan hangat pada Jum’at  (14/10) di aula Dinas Pariwisata. Sekitar 20-an pegiat seni daerah dari berbagai bidang seni ini berkumpul. Acara yang dihadiri pula oleh Ketua DKD (Dewan Kesenian Daerah) Kebumen, Basuki Hendro Prayitno, dibuka pada jam 14.08 wib oleh pegiat teater Pitra Suwita. Sedangkan pemandu sarasehan diampu Pekik Sat Siswonirmolo dari SRMB. Dan waktu 3 jam seperti tak cukup untuk acara sarasehan yang berubah mirip wahana curhat para seniman terutama bagi para pegiat seni tradisi yang rata-rata berusia paruh baya.

Harapan bahwa pemerintah harus memberikan perhatian pada kehidupan berkesenian di daerah ini begitu menguat kemunculannya. Sarasehan yang semula dipersiapkan untuk sharing pemikiran dan ide-ide para pegiat seni, pun jadi lebih mereview perjalanan kepengurusan DKD yang dinilai mandek. Menguatnya harapan yang lebih menyandarkan pada peran dan fungsi DKD ini bahkan membuat sang moderator tak bisa berbuat banyak. Secara struktural DKD telah dipandang semata sebagai manifestasi pemerintah yang harus memberikan perhatian lebih pada aspek “pembinaan” dan pengembangan berkesenian di Kebumen.

Perhatian yang dituntut dari para pegiat seni, terutama kalangan seniman tradisi pun jadi bermacam bentuknya. Mulai dari aspek legalitas kelembagaan DKD, support pendanaan dan sarana infrastruktur seperti Taman Budaya atau Gedung Kesenian yang memang belum dimiliki daerah ini. 

Memahami Persoalan Mengatasi Kemandekan

Beberapa seniman muda justru mengemukakan pemikiran yang lebih mengarah pada kemandirian. Tanpa memungkiri kebutuhan tersedianya pusat aktivitas seperti Gedung Kesenian, sehingga dapat mengurangi problem-problem berkesenian. Namun ada yang lebih substansial menyoroti pentingnya komunikasi lintas bidang dan bagaimana menumbuhkan semangat kolektivisme; sebelum berfikir untuk "re-organisasi" kelembagaan. Beberapa pegiat seni justru menguatkan fakta empiris bahwa ada atau tidak ada dukungan pemerintah, proses berkesenian tetap lah jalan. 

Urgensi memahami persoalan dalam kesepahaman bersama, justru lebih penting sebelum berfikir untuk membentuk kembali DKD. Karena jika tidak, maka akan terjebak kembali pada lubang yang sama.